Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri melaporkan semua anggota Komnas HAM atas tuduhan telah melakukan pelecehan dan fitnah terhadap para penyidik melalui media massa karena memublikasikan hasil penyelidikannya.
Betapapun membungkus langkah tersebut sebagai suatu upaya hukum, tetap saja muncul pertanyaan: ada apa dengan kepolisian? Apakah tersebab masalah calon pemimpin tertingginya dibatalkan Presiden, lantas semua pihak yang dianggap tak sejalan justru diadukan atau dilekati tuduhan melanggar hukum? Terlebih pihak yang melaporkan adalah penyidik Polri. Fakta itu semakin meyakinkan publik betapa Polri tidak sedang dalam keadaan normal.
Lebih jauh dari itu, manuver dimaksud juga sulit melepaskannya dari kepentingan institusi Polri yang saat ini dipimpin para jenderal yang sebelumnya berseteru dengan KPK.
Pada saat yang sama, kecil pula kemungkinan hal itu tak terhubung dengan adanya "kesumat" terhadap institusi atau perorangan yang dinilai mengkritik, menyudutkan, atau bahkan menyalahkan berbagai langkah Polri ketika berhadapan dengan KPK. Oleh karena itu, menjadi wajar jika ada penilaian bahwa upaya ini jauh dari idealitas yang semestinya dilakukan institusi sekelas Polri.
Komnas HAM penentu
Menjauhnya Polri dari idealitas sikap yang semestinya itu semakin terang dengan menyerang lembaga negara, seperti Komnas HAM. Sikap ini memperlihatkan betapa rasionalitas semakin menjauh dari sikap dan kebijakan Polri. Bahkan, langkah yang ditempuh semakin berjarak dengan arahan Presiden Joko Widodo terhadap Polri terkait kisruh Polri-KPK. Tidakkah Polri masih berada di bawah ketaatan terhadap sang Presiden? Pertanyaan yang mungkin hanya Presiden dan Wakil Kepala Polri yang dapat menjawabnya.
Terkait laporan tindak pidana yang dialamatkan kepada semua komisioner Komnas HAM, mesti diingat bahwa Komnas HAM adalah lembaga negara. Bahkan UU No 39/1999 tegas memberi pengakuan bahwa Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Sebagai lembaga negara, sepanjang yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, siapa pun tidak dapat mempersoalkannya. Apalagi jika sekadar masalah informasi hasil penyelidikan yang mereka sampaikan melalui media massa.
Soal Komnas HAM memublikasikan hasil penyelidikannya, setidaknya mesti diingat tiga hal berikut. Pertama, sepanjang yang dipublikasikan adalah hasil temuan lembaga, diputuskan melalui mekanisme pengambilan keputusan lembaga, dan sesuai dengan kewenangannya, maka komisioner Komnas HAM tidak dapat dituntut secara pidana. Selain itu, ini bukanlah kali pertama Komnas HAM memublikasikan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian.
Kedua, Komnas HAM merupakan lembaga yang diberi kewenangan penuh oleh UU untuk menentukan informasi mana yang mesti dirahasiakan dan mana pula yang dapat dibuka kepada publik. Hal itu tegas diatur dalam Pasal 92 UU No 39/1999. Ketentuan tersebut menyatakan, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.
Norma dimaksud eksplisit memberi ruang bagi Komnas HAM untuk merahasiakan atau tidak merahasiakan penyebaran suatu keterangan yang diperoleh melalui penyelidikan. Lantas, atas dasar apa kemudian Polri akan menindaklanjuti laporan dugaan pelecehan terhadap penyidik karena Komnas HAM menyampaikan informasi dari hasil penyelidikannya?
Ketiga, salah satu tujuan pembentukan Komnas HAM adalah untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya. Dengan tujuan itu, kehadiran Komnas HAM sesungguhnya juga untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan aparatur negara yang rentan melanggar HAM, terutama aparat yang dipersenjatai: TNI dan Polri.
Untuk tujuan meningkatkan perlindungan HAM, publikasi hasil penyelidikan kepada publik haruslah dibaca sebagai kontrol terhadap Polri. Apa yang dilakukan Komnas HAM tidak dapat dibaca dari sisi sebaliknya. Sebab, posisi Polri adalah pihak yang diawasi. Menganggap langkah Komnas HAM sebagai sebuah tindak pidana sama artinya Polri hendak melepaskan diri dari segala bentuk pengawasan terhadapnya.
Sebagai lembaga yang diawasi, langkah ideal yang mesti dilakukan Polri bukan memidanakan komisioner Komnas HAM, melainkan memperbaiki diri dan membuktikan bahwa polisi bekerja secara profesional. Jika memang profesional, Polri tentunya tak perlu merasa risi.
Menahan diri
Dengan perkembangan dalam dua pekan terakhir, saatnya pucuk pimpinan Polri mengontrol setiap tindak tanduk bawahannya. Sebab, berbagai manuver, termasuk langkah yang ditempuh penyidik Polri, berimplikasi luas terhadap kehidupan bernegara.
Pertama, upaya tersebut akan memperkeruh hubungan kelembagaan Komnas HAM-Polri. Pada gilirannya, agenda penegakan hukum dan hak asasi manusia yang semestinya melibatkan peran aktif keduanya tidak akan berjalan secara maksimal. Kedua, serangan Polri terhadap Komnas HAM akan semakin mendegradasi kepercayaan publik kepada Polri. Langkah tersebut akan dinilai sebagai bentuk kepongahan Polri yang tidak dapat dibiarkan.
Bagaimanapun, Polri jangan pernah melupakan sejarahnya ketika melepaskan diri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kekuatan yang paling kuat mendukung pemisahan Polri dari TNI adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Dalam konteks ini, menyerang Komnas HAM secara tidak langsung juga mengarahkan senjata kepada orang yang dulunya mendukung perjuangan Polri.
Oleh karena itu, tidak ada pilihan paling bijak yang mesti ditempuh Polri selain menahan diri. Jika tetap bersikukuh karena merasa sedang di atas angin, tidakkah Polri sedang mengumandangkan maklumat: ini adalah negara polisi! Siapa pun yang tak bersahabat dengan polisi, ia akan "dihabisi".
Kalau demikian, bukankah Polri sedang menghadang cita-cita republik sebagai negara hukum yang demokratis? Polisi bukan penguasa, melainkan hanya alat negara yang bertanggung jawab memastikan hukum dan keamanan terjaga dengan baik.
KHAIRUL FAHMI, DOSEN HUKUM TATA NEGARA, PENELITI PUSAT STUDI KONSTITUSI (PUSAKO) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Maret 2015, di halaman 7 dengan judul "Bukan Negara Polisi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar