Krisis kepercayaan dan kondisi ketidakpastian terancam muncul pula karena sejumlah persoalan penting seperti dibiarkan berputar-putar di tempat, tanpa ada arah terobosan jelas. Sekadar ilustrasi, perselisihan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum benar-benar dituntaskan. Belum lagi harga-harga melambung tinggi.
Tentu saja untuk melakukan terobosan diperlukan konsensus nasional dan kekompakan semua pemangku kepentingan. Dalam kenyataannya, elite terpecah. Partai-partai malah mengalami perpecahan internal. Semua saling menjatuhkan ke lantai, tanpa menyadari kepentingan nasional dipertaruhkan.
Upaya penyelesaian perselisihan terkesan menjauhi jalan keluar yang demokratis dan semakin tidak mampu mencapai kesepakatan berdasarkan kearifan bermusyawarah. Tentu saja semua keputusan harus diambil dalam iklim yang memerlukan legalitas. Namun, pendekatan yang terlalu legalistik dipandang akan bermain di ruang kosong jika tidak ditopang itikad baik.
Lebih memprihatinkan lagi jika pendekatan legalistik itu hanya untuk pembenaran diri sebagai bagian dari kepentingan memamerkan kekuasaan dan kekuatan. Segera terbayang bagaimana persoalan bangsa dapat dipecahkan jika kalangan elite tidak kompak, terpecah oleh tarik-menarik kepentingan pragmatik dan kekuasaan.
Perilaku kalangan elite yang mengutamakan kepentingan masing-masing sudah pasti menyulitkan upaya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Sungguh ironis, selama ini sudah dikeluhkan soal koordinasi yang kedodoran, tetapi kekonyolan itu justru diperlihatkan dalam wujud yang lebih kuat pada kegaduhan politik belakangan ini.
Sebagai dampaknya, upaya penggalangan kekuatan nasional untuk pembangunan, yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, menjadi semakin sulit. Malah perselisihan di kalangan elite hanya mengganggu fokus pembangunan. Namun, tidak sedikit pula orang berpandangan, kaum elite dan para pendukungnya jangan-jangan semakin jauh masuk ke dalam arus pergolakan politik karena tidak ada tarikan kuat dari dinamika ekonomi.
Sekiranya dinamika ekonomi menguat, yang mampu menarik seluruh perhatian dan energi masyarakat, niscaya kegaduhan dalam bidang politik akan meredup dengan sendiri. Sudah dapat dipastikan, seluruh komponen bangsa berkepentingan dalam pembangunan ekonomi. Atas dasar itu, pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla diharapkan segera menabuh keras-keras genderang pembangunan ekonomi agar politisi tidak menari atas tabuhan genderang politik. Lazimnya kedodoran dalam bidang ekonomi akan memperlemah dan bahkan menciptakan krisis berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk politik.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Maret 2015, di halaman 6 dengan judul "Terobosan Semakin Mendesak".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar