KOLOM POLITIK: ”Piye Kabare”? (M SUBHAN SD)

Hendaklah berjasa, kepada yang sebangsa Hendaklah jadi kepala, buang perangai yang cela Hendaklah memegang amanat, buanglah khianat

(Raja Ali Haji, 1847; penggalan Gurindam XII Pasal 11)

Kita selalu mengutuk komunisme sebagai hantu menakutkan yang anti kemanusiaan dan anti Tuhan. Namun, Tiongkok yang komunis justru keras memberantas korupsi. Kasus terkini, bekas Wali Kota Nanjing, Ji Jianye, dihukum 15 tahun penjara, Selasa (7/4), dengan tuduhan suap 11,32 juta yuan atau sekitar Rp 23 triliun. Pada hari sama, Senator Perancis Jean Germain bunuh diri beberapa jam sebelum diadili. Ia dituduh mengambil keuntungan dari turis-turis Tiongkok saat ia menjabat Wali Kota Tours. Di Brasil, beberapa hari sebelumnya, dengan bukti Blackberry Messenger, 100 orang ditangkap dengan tuduhan korupsi di perusahaan minyak negara Petrobras. Dari 100 orang itu, 50 orang di antaranya adalah politisi.

Negara maju memperlakukan koruptor secara keras. Tidak ada ampun. Perancis jelas negara maju dengan peradaban yang melahirkan prinsip-prinsip liberté, égalité, fraternité (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Bunuh diri bisa jadi bentuk pertanggungjawaban rasa bersalah atau rasa malu. Tiongkok dan Brasil juga negara bersinar sebagaithe emerging national economies dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Negara maju bersikap tegas terhadap korupsi karena korupsi merusak sendi serta pilar negara dan bangsa.

Kita bangga dengan negeri tercinta Indonesia yang Pancasilais, yang sarat dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Namun, negeri ini malah lunak terhadap koruptor. Meskipun KPK terus bertindak, koruptor juga tak kapok-kapok. Benar-benar tidak terbayangkan ketika Adriansyah, politisi DPR dari PDI-P, dicokok dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, bahkan bersamaan dengan Kongres IV PDI-P di Sanur, Bali, awal April 2015. Kalau saja bukan OTT, kemungkinan besar nada-nada pembelaan akan menyesakkan ruang telinga kita. Kemungkinan ada suara yang menyatakan PDI-P tengah dikerjai. Tak terbayangkan komentar Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin bahwa penangkapan itu tidak boleh digeneralisasi institusi DPR, tetapi hanya oknum. Memang benar, tetapi reaksi defensif dengan mereduksi "oknum" sesungguhnya warisan Orde Baru yang sudah usang.

Pemimpin politik bukan menjadi motor penggerak untuk membawa negeri ini bersih. Menyaksikan tingkah polah di DPR kerap membuat rakyat termangu-mangu. Pekan lalu, DPR heboh ketika terjadi pemukulan sesama anggotanya saat rapat kerja. Mulyadi, anggota Fraksi Partai Demokrat, akhirnya melaporkan ke polisi anggota F-PPP, Mustofa Assegaf, yang menjotosnya. Gara-garanya sangat sederhana karena saling sindir. Runyamnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon bilang bahwa hal itu biasa dan di negara lain juga terjadi. Masak perilaku tak terpuji yang dilakukan "anggota terhormat" di "ruang terhormat" dalam "acara terhormat" dianggap hal lazim? Pikiran sehat rasanya sulit mencerna tingkah polah politisi kita. Pantas saja KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menyebut DPR seperti taman kanak-kanak.

Ketika politisi di Senayan tampaknya sepakat mencalonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Wakil Kapolri, tak bisa dibayangkan apa yang ada di benak anggota DPR itu. Padahal, saat Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Komjen BG sebagai Kapolri, tidak lagi karena kasus hukum, tetapi pencalonannya yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Inti persoalan adalah menyangkut rekening mencurigakan yang dimiliki pejabat, termasuk BG, wajarkah? Kalau mau jujur semestinya urusan rekening ini mesti diperjelas dulu agar tidak menjadi beban politik. Bagaimana pula peluang jenderal lain yang pantas mendampingi Komjen Badrodin Haiti yang Jumat (17/4) kemarin dilantik sebagai Kapolri (definitif)?

Setelah 17 tahun reformasi, negeri ini masih saja morat-marit, bahkan lama-lama malah membusuk. Mengikuti Samuel Huntington (Political Development and Political Decay, 1965), pembusukan politik tak terbendung ketika negara tidak mampu mengelola secara efektif akan tuntutan kelompok sosial yang memiliki kekuasaan. Pilar-pilar kokoh negeri ini pun makin keropos. Mantan murid Huntington, Francis Fukuyama (Political Order and Political Decay, 2014), menyatakan, pola perilaku politik di Indonesia mengarah pada neopatrimonial, ketika pemimpin politik mengadopsi bentuk lahiriah negara modern—birokrasi, sistem hukum, pemilu, dan sejenisnya—tetapi kenyataannya masih dipenuhi kepentingan pribadi dan bagi-bagi keuntungan ke jaringan pendukung.

Tiba-tiba negeri ini terasa seperti pesawat Germanwings 9525 rute Barcelona-Dusseldorf yang ditengarai diterbangkan jatuh oleh "pemegang kuasa" di pesawat itu, kopilot Andreas Lubitz (27). Baling-baling penggerak negeri ini mulai melemah dan sayap-sayapnya mulai patah, sulit dikepakkan. Tiba-tiba pada Jumat siang, di sekitaran Tanah Kusir, Jakarta Selatan, melintas sebuah mobil boks yang di bagian belakangnya tertempel stiker bergambar mantan Presiden Soeharto dengan tulisan: Piye Kabare, uenak dijamanku to…. Kita bertahan agar tak tergoda kembali ke sistem sentralistik yang otoriter di era Orde Baru. Namun, jengah juga dengan kondisi ruwet sekarang ini.

Lalu, saya teringat bait-bait puisi didaktik Raja Ali Haji (1808-1873), saat menziarahinya di tempat nan sunyi di Pulau Penyengat, Bintan, awal April lalu. Nasihat pujangga besar dan pahlawan nasional itu, seperti terpampang di awal tulisan ini, semestinya menjadi pegangan bagi para pemimpin saat ini. Jika tidak, haruskah bagian-bagian yang membusuk itu diamputasi?

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 April 2015, di halaman 2 dengan judul ""Piye Kabare"?".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.