Dari total 70 anggota parlemen, tercatat hanya 37 orang yang hadir. Dari 37 anggota itu, 28 orang menolak, 8 orang mendukung, dan 1 orang tidak memberikan suara. Memang ada nuansa bahwa sebelum pemungutan suara dilakukan, terjadi sedikit kekacauan sehingga sebagian besar anggota parlemen yang pro Beijing melakukanwalk-out sehingga tersisa 37 anggota parlemen saja.
Dengan hasil pemungutan suara parlemen seperti itu, dapat dipastikan proses pemilu di Hongkong tahun 2017 masih akan menggunakan cara lama. Jika menggunakan cara lama, pemimpin eksekutif Hongkong akan dipilih oleh 1.200 anggota komite pemilu, yang pada saat ini dekat dengan loyalis Beijing.
Di dalam paket reformasi pemilu yang didukung Beijing, ditetapkan bahwa pemilih di Hongkong diberikan hak untuk memilih sendiri pemimpin mereka pada pemilu 2017. Kemudian, pemilih di Hongkong juga dapat memilih sendiri wakil rakyat mulai tahun 2020. Sampai di situ, isi paket tersebut tidak menimbulkan persoalan.
Persoalan baru muncul ketika ditetapkan bahwa para calon pemimpin Hongkong yang akan ikut dalam pemilu 2017 harus mendapatkan pengesahan dari Beijing.
Para aktivis demokrasi di Hongkong tidak dapat menerima campur tangan Beijing dalam pemilu Hongkong. Mereka menyebut paket reformasi pemilu yang ditawarkan itu sebagai demokrasi palsu. Itu sebabnya, pada September hingga November 2014, lebih dari 100.000 warga Hongkong turun ke jalan untuk berunjuk rasa memprotes paket reformasi pemilu tersebut.
Akan munculnya situasi seperti yang terjadi saat ini sesungguhnya sudah diramalkan 18 tahun lalu, ketika Hongkong dikembalikan Inggris kepada Tiongkok pada 1 Juli 1997.
Pada saat itu, banyak analis yang mempertanyakan, bagaimana mungkin suatu masyarakat yang selama 99 tahun hidup dalam alam demokrasi yang diperkenalkan Inggris dapat menerima sistem totaliter yang selama ini dijalankan Beijing.
Memang sebelumnya Beijing menegaskan tidak akan mengubah posisi tentang paket reformasi pemilu yang ditawarkan. Akan tetapi, setelah tahun lalu, selama tiga bulan, lebih dari 100.000 orang turun ke jalan untuk memprotes paket itu, dan kini paket itu juga ditolak oleh Parlemen Hongkong. Beberapa kalangan di Hongkong berharap Beijing akan memberikan tawaran yang lebih baik.
Keberadaan Hongkong sebagai salah pusat ekonomi dunia akan terancam kalau dilanda aksi unjuk rasa yang berkelanjutan seperti yang terjadi tahun lalu.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Juni 2015, di halaman 6 dengan judul "Hongkong Tolak Paket Pemilu Beijing".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar