Hatta menjadi sosok menggetarkan yang menunjukkan bahwa politik dan moralitas dapat bersanding berkelindan, bisa menyatu menjadi bagian tak terpisahkan dari kepribadian dan tindakan politik hariannya. Selaras dengan keyakinannya, "Pemimpin berarti suri teladan dalam segala perbuatannya...."
Maka, menjadi sangat mudah bagi salah seorang proklamator kelahiran Kota Bukittinggi (1902) ini menanggalkan jabatan prestisius wakil presiden (1956) ketika kekuasaan dianggapnya telah jauh menyimpang dari khitahnya tatkala kawan seperjuangannya, Bung Karno, dipandang sudah semakin lupa diri terserap dalam hiruk-pikuk gelora politik revolusi belum selesai yang disulutnya sendiri.
Menanggalkan jabatan wakil presiden otomatis adalah meninggalkan semua fasilitas negara, melucuti semua kemudahan yang diberikan kekuasaan kepadanya. Orang lain dengan segala daya memburu tampuk kekuasaan, Bung Hatta dengan mudahnya melepaskan tata rias kuasa. Setelah selesai bertugas menjadi wakil presiden, ia juga menolak semua tawaran perusahaan untuk dijadikan komisaris utama karena ia sangat paham jabatan komisaris di negeri agraris yang baru terlepas dari penjajah hanya cara lain untuk dijadikan alat "pengaman" perusahaan.
Karena moralitas yang menjadi prinsip dasar perjuangan politiknya, Hatta tidakewuh pakewuh ketika harus mengkritik Bung Karno lewat brosur "Demokrasi Kita" atau melalui senarai tulisan yang diterbitkan Panji Masyarakat (1960) yang membuat Soekarno berang dan majalah itu kemudian diberedelnya.
Jawaban Hatta, "Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri. Tetapi, setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan keinsafan." Juga bukan karena Hatta ahli nujum kalau ia memprediksi bahwa kekuasaan dengan sistem demokrasi terpimpin tidak akan lama bertahan. Keyakinan ilmiahnya sangat jelas, "Diktator yang bergantung pada kewibawaan seseorang tidak lama umurnya... akan roboh dengan sendirinya seperti rumah dan kartu." Bukan mengkritik pribadi Bung Karno, tetapi mengkritik pemikiran dan langkah-langkah politiknya. Maka, menjadi sangat dimaklumi di persimpangan pemaknaan terhadap politik kebangsaan, hubungan kemanusiaan keduanya tetap terjaga, harmonis, dan kental.
Ketika Hatta dirawat, Soekarno berada di sampingnya. Sebaliknya, tatkala Bung Karno kritis dua hari sebelum ajalnya tiba, Hatta-lah yang mendampinginya. Lama saling bersalaman. Saling bertatapan. Dua proklamator ini seolah sedang kembali melakukan napak tilas atas jejak silam ketika keduanya bahu-membahu lantang meneriakkan perlawanan terhadap kaum kolonial, ingatannya dipertemukan saat-saat membaca teks proklamasi yang ditunggu-tunggu seluruh rakyat Nusantara.
Tidak mustahil terlintas dalam benak Bung Karno, sosok Hatta dengan kacamata tebal yang dengan heroik membacakan pidato pembelaannya berjudulIndonesie Vrij (Indonesia Merdeka) di pengadilan Belanda atas pasal telah melakukan penghasutan dan penghinaan terhadap pemerintahan Hindia Belanda.
Tidak menutup kemungkinan juga dalam ingatan Bung Hatta sosok Soekarno muda yang tanpa tergurat sedikit pun air muka takut ketika menyampaikan pleidoi di Pengadilan Bandung yang berjudul "Indonesia Menggugat" tahun 1930.
Moralitas inklusif
Moralitas yang dikembangkan Hatta bukanlah moralitas berwatak partisan, eksklusif, dan tertutup, tetapi moralitas yang inklusif, terbuka, dan kosmopolit. Moralitas yang telah memosisikan dirinya tidak hanya menjadi sangat berwibawa di kalangannya sendiri, tetapi juga dihargai di semua lapisan masyarakat, lintas agama, lintas budaya, lintas etnik, dan lintas negara. Sosoknya sebagai penganut agama yang saleh tidak kemudian membuat dirinya puritan, tetapi imannya malah bisa memberikan rasa aman kepada warga yang berlainan pilihan keyakinannya. Imannya telah menjadi pandu yang membuatnya amanah ketika diberi tugas mengelola kekuasaan.
Agama bagi Hatta menjadi tampak melampaui sekat-sekat yang bersifat formalistik. Agama menjadi satu tarikan napas dengan panggilan kebangsaan. Maka , dengan mudah pula Hatta menyetujui penghapusan tujuh kata tentang syariat Islam, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya" atas usulan kabar dari seorang Indonesia timur yang akan melepaskan dari Indonesia apabila syariat Islam ditegakkan jika tujuh kata itu masih tetap dilekatkan.
Diterimanya usulan penghapusan ini adalah suatu ijtihad besar dari seorang Hatta untuk meneguhkan bahwa ketika berbicara tentang kebangsaan, hal-hal yang berkaitan dengan sentimen agama, etnik, dan budaya harus dicairkan. Bahwa dalam frasa bangsa inheren di dalamnya realitas sosial yang heterogen dan negara tidak boleh melakukan pemihakan kepada salah satu kelompok. Negara harus berdiri menempatkan semua kelompok itu dalam posisi yang setara. Negara sebagai "bapak" yang mengayomi semua anak-anaknya, bangsa sebagai "ibu pertiwi" yang menyusui semua anak-anaknya dengan kasih yang tidak berbeda.
"Syariat" yang dicantumkan "Piagam Jakarta" bukan hanya dapat mengancam keutuhan berbangsa, melainkan juga tidak menutup kemungkinan bisa merontokkan semua sendi kehidupan bernegara. Warga negara akan terus bertikai memburu politik metafisis demi fantasi politik-keagamaannya sebagaimana pertikaian berdarah-darah yang berlangsung pada abad pertengahan dan berlangsung juga sampai hari ini di sebagian negara Timur Tengah.
Sekali "agama" (agama apa pun) menjadi ideologi negara, sejak itu tendensi memonopoli kebenaran akan berlangsung dan kaum penguasa menjadi punya alasan religius untuk menindas lawan-lawan politiknya yang dipandang melawan negara karena sekaligus otomatis dianggap melawan Tuhan.
Defisit moralitas
Di sinilah pentingnya kembali menghidupkan ajaran Bung Hatta, justru di tengah suasana perpolitikan bangsa kita yang sedang kehilangan arah danrole model. Pemimpin sangat melimpah, minimal yang mengaku-ngaaku sebagai pemimpin, tetapi yang sulit didapat itu adalah mencari pemimpin yang layak diteladani. Pemimpin yang mampu menyatukan kata dengan perbuatan.
Interupsi Hatta seolah menemukan relevansinya ketika hari ini korupsi kian merajalela, rakyat kehilangan daulatnya, ekonomi semakin tidak jelas arahnya, dan kaum politisi sibuk mengurus dirinya sendiri dan atau memainkan kartu politiknya untuk kepentingan kaumnya, oligarki diam-diam menggeser spirit demokrasi. Sementara di sisi lain agama yang semestinya tampil menjadi obor penghayatan bagi pemeluknya justru hanya ramai dengan upacara dan sebatas dijadikan jubah kaum politisi untuk menggoda warga bahwa politik agama itu penting.
Kita simak nubuat Hatta yang dia tulis tahun 1962, "Di mana-mana orang merasa tidak puas. Pembangunan tak berjalan sebagaimana mestinya. Kemakmuran rakyat masih jauh dari cita-cita.... Perkembangan ekonomi pun telantar karena percekcokan politik senantiasa. Pelaksanaan otonomi daerah terlalu lamban sehingga memicu pergolakan daerah...." Kegelisahan Hatta masih tetap kita rasakan sampai hari ini.
ASEP SALAHUDIN
Dekan Fakultas Syariah IAILM Pesantren Suryalaya; Dosen di FISS Unpas, Bandung
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 Juli 2015, di halaman 6 dengan judul "Moralitas Politik".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar