Membaca tajuk rencana Kompas (22/6) tentang revisi Undang-Undang Perkawinan, saya berpikir ada gagasan baru dari tajuk rencana tersebut. Ternyata pikiran saya salah, yang diulas tentang batas usia perkawinan belaka.
Meski perkawinan merupakan hal yang pribadi, saya setuju apabila prosedurnya diatur dalam UU Perkawinan dengan beberapa catatan.
Kenyataannya kehidupan pribadi ini amat banyak dicampuri pihak eksternal. Saya sering menjumpai perkawinan yang akan dilakukan pasangan beda agama, batal karena UU mensyaratkan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing.
Banyak pasangan yang beda agama tidak begitu mempersoalkan agama masing-masing maupun apabila salah satu dari mereka pindah agama. Pihak luarlah yang sering mempersoalkan, entah orangtua entah keluarga besar. Mereka tidak rela anggota keluarganya pindah agama.
Kalau dia nekat pindah agama kemudian menikah, maka tak jarang dia akan dikucilkan, bahkan tidak diakui sebagai anak atau kelompoknya. Alangkah kasihannya bila pasangan itu tak jadi menikah karena tekanan eksternal.
Berbeda bila ada lembaga yang mengesahkan perkawinan beda agama, seperti pada 1980-an di Kantor Catatan Sipil. Saya yakin tekanan pihak eksternal tidak sedahsyat itu karena anak atau kerabat yang akan menikah tidak pindah agama. Hal semacam itu patut dipertimbangkan seandainya ada revisi UU Perkawinan demi menjamin keadilan dan perlindungan bagi setiap warga negara sesuai dengan perkembangan masyarakat.
BOEDIONO HARSANTO, JALAN GUSTI PUTRI I/27, TLOGOSARI KULON, PEDURUNGAN, SEMARANG, JAWA TENGAH
Pedagang Buah di Daan Mogot
Di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, mulai pukul 19.00 banyak pedagang buah berjualan memakai mobil boks dan berhenti di sebelah kiri jalan. Akibatnya, kemacetan makin parah.
Lokasinya mulai di Terminal Bus Kalideres menuju Tangerang Kota. Tolong penertiban segera dilakukan untuk kenyamanan dan keselamatan bersama.
BOMA SIJABAT, PERUMAHAN BATU CEPER INDAH, JALAN MUTIARA VI BLOK I/8, TANGERANG
Tak Dapat Membayar
Sehubungan dengan keluhan Saudara Atok Sugeng Atmiko dalam surat pembaca di Kompas (7/5), "Klaim Asuransi Penderita Hepatitis Ditolak", dengan ini kami sampaikan bahwa keluhan tersebut telah kami selesaikan dengan yang bersangkutan.
Dalam hal ini, Allianz telah menghubungi Saudara Atok langsung dan menjelaskan perihal alasan penolakan klaim atas nama Eni Karuniawati. Berdasarkan analisis kami, penyakit yang diderita tertanggung tidak sesuai dengan definisi penyakit kritis dalam ketentuan polis Allianz, maka dengan menyesal kami tetap tidak dapat membayarkan klaim yang diajukan.
Kami menyampaikan terima kasih atas pengertian Saudara Atok sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi.
ADRIAN DW, KEPALA KOMUNIKASI PERUSAHAAN, ALLIANZ INDONESIA
Jam Kerja di DKI
Pengamatan saya, jalan di Jakarta lebih lancar selama bulan puasa. Agaknya banyak kantor mengubah dan mengatur waktu kerja karyawan: datang lebih pagi dan pulang lebih awal.
Saya ingin mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi DKI mengatur jam kantor (berangkat dan pulang) pegawai Pemprov DKI sesuai dengan fungsinya. Misalnya ada yang bekerja pukul 07.00-15.00, 08.00-16.00, dan 09.00-17.00, dan seterusnya. Saya kira kemacetan akan berkurang banyak dengan pengaturan waktu kerja seperti itu.
Hasil uji coba tersebut dapat dievaluasi dan diterapkan kepada pegawai swasta, khususnya bagi semua karyawan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin. Jika berhasil, ketentuan itu dapat diperluas di seluruh DKI. Mudah-mudahan bisa diterapkan.
Sementara proyek MRT belum selesai, mungkin usul saya dapat mengurangi kemacetan yang kian hari kian parah. Saya kira dengan pengaturan ini, three in one bisa dihapus karena, menurut saya, tidak efektif.
YAYANG WIJAYA, DEPKES III, JATIBENING, BEKASI, JAWA BARAT
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Juli 2015, di halaman 7 dengan judul "Surat kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar