Jutaan orang terpaksa mengungsi. Sedikitnya 480.000 hektar sawah dan ratusan ribu hektar lahan pertanian lainnya terendam banjir. Bukan itu saja, banjir juga merusak ribuan rumah, jalan, jembatan, dan jalur kereta api.
Walaupun banjir mulai surut, permukaan air masih tinggi. Warga masih dilarang kembali ke rumah. Empat daerah masih masuk zona bahaya, yakni Negara Bagian Rakhine, Chin, Sagaing, dan Magway.
Kerusakan parah itu membuat Pemerintah Myanmar di Naypyidaw menyatakan Myanmar darurat banjir dan secara resmi mengajukan permohonan bantuan. Bantuan pun berdatangan, baik dari Tiongkok, Jepang, Australia, Norwegia, maupun lembaga-lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry pun mengumumkan paket bantuan bagi Myanmar.
Kita gembira Pemerintah Myanmar secara terbuka segera meminta bantuan internasional. Oleh karena dengan membuka diri terhadap negara lain untuk membantu, yang segera merasakan dampak positifnya adalah rakyat Myanmar yang menderita akibat banjir itu. Luasnya wilayah yang terkena banjir membuat Pemerintah Myanmar tidak dapat menanggulanginya sendiri.
Tujuh tahun lalu, 2008, ketika badai Nargis menerjang negara itu, yang mengakibatkan sekitar 140.000 orang tewas atau hilang, Pemerintah Myanmar menolak bantuan internasional hingga berminggu-minggu. Setelah benar-benar tidak mampu mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh badai Nargis, barulah Pemerintah Myanmar meminta bantuan internasional. Bisa kita bayangkan penderitaan yang harus dihadapi rakyat Myanmar pada saat itu.
Seperti disebutkan di atas, kita gembira Pemerintah Myanmar secara terbuka segera meminta bantuan internasional. Selain rakyat Myanmar yang menderita segera terbantu, permintaan bantuan internasional itu juga menunjukkan bahwa Myanmar sudah benar-benar meninggalkan politik isolasinya. Bahkan, PBB telah menyalurkan bantuan kepada 82.000 orang di bagian yang paling parah di bagian barat Myanmar.
Memang beberapa hari lalu ada laporan bahwa utusan khusus PBB tidak diizinkan mengunjungi Rakhine, wilayah tempat tinggal etnis Rohingya, yang termasuk zona berbahaya atau zona yang terkena banjir paling parah. Belum diketahui kebenaran dari berita itu. Akan tetapi, kalaupun benar, itu tidak bisa langsung diartikan Myanmar menutup diri terhadap dunia internasional.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Agustus 2015, di halaman 6 dengan judul "Myanmar Tunjukkan Keterbukaan".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar