Impor beras menimbulkan perbedaan pendapat belakangan ini. Akhir bulan lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Indonesia akan mengimpor beras 1,5 juta ton, tetapi kemudian Presiden Joko Widodo mengatakan belum perlu impor sebab stok beras mencukupi hingga akhir tahun. Presiden berjanji mempertimbangkan sungguh dampak El Nino yang menyebabkan musim kemarau panjang dan kering terhadap produksi beras nasional.
Isu impor beras kembali mencuat karena pernyataan Pemerintah Vietnam pekan lalu bahwa Bulog sudah mengikat kontrak membeli beras dari Vietnam sebanyak 1 juta ton. Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti pekan lalu merespons pernyataan tersebut. Ia mengatakan, kesepakatan dengan Vietnam hanya untuk berjaga-jaga apabila benar terjadi kekurangan beras di dalam negeri. Perintah pengapalan ke Indonesia hingga saat ini belum diberikan.
Tekad Presiden untuk konsisten berswasembada beras selain bertujuan mengurangi devisa untuk pembiayaan impor, juga demi menjaga harga padi/beras di tingkat petani sebagai produsen.
Saat ini target swasembada tersebut berhadapan dengan tantangan alam, yaitu kemungkinan musim tanam padi yang biasanya dimulai pada Oktober-November akan mundur karena terjadinya El Nino yang tergolong kuat dan menyebabkan musim kemarau kering dan berkepanjangan. Ada prediksi, El Nino akan berlangsung hingga akhir tahun 2015. Dengan demikian, musim tanam padi akan mundur, hal yang juga terjadi awal tahun ini.
Melalui kebijakan pemerintah, masyarakat pengonsumsi nonberas diubah menjadi konsumen beras. Pertambahan jumlah penduduk dan naiknya kemakmuran mendorong ke atas konsumsi nasional dan keberagaman jenis beras sesuai selera lokal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi peningkatan produksi beras.
Beberapa waktu terakhir harga beras stabil tinggi. Dalam upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sebagai penggerak roda ekonomi, harga beras perlu dijaga tetap terjangkau kelas pekerja karena beras masih menjadi salah satu sumber pengeluaran utama rumah tangga mereka.
Sebagian besar petani padi saat ini adalah konsumen neto. Jangan sampai pendapatan mereka dari harga gabah yang tinggi terhapus karena harus membeli beras yang harganya juga tinggi.
Peran pemerintah adalah menyeimbangkan antara produksi, keinginan berswasembada, dan kepentingan konsumen. Langkah tidak terburu-buru mengimpor beras, sementara cadangan impor apabila diperlukan sudah disiapkan, adalah bagian dari menjaga keseimbangan tersebut serta mencegah ulah spekulan di dalam dan luar negeri. Keseimbangan tersebut haruslah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar