Permintaan itu dilontarkan Mahathir, Senin (12/10), sewaktu dia dan sejumlah tokoh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) mengadakan jumpa pers untuk menuntut Najib menjawab berbagai tuduhan korupsi atas dirinya. Di antara sejumlah tokoh UMNO itu hadir mantan Deputi PM Muhyiddin Yassin yang disingkirkan Najib.
Sesungguhnya ini bukan pertama kali Mahathir dan sejumlah tokoh UMNO menuntut agar Najib menjawab berbagai tuduhan korupsi atas dirinya. Namun, Najib mengabaikan tuntutan itu.
Bahkan, anggota kabinet yang bersikap kritis dan tidak segan-segan mengkritik Najib, sehubungan dengan tuduhan itu, langsung dibungkam dengan menyingkirkan mereka melalui perombakan kabinet pada Juli lalu.
Mahathir dan sejumlah tokoh UMNO itu maju ke depan karena, Senin, eks anggota senior UMNO, Khairuddin Hassan, dan pengacaranya, Mattias Chang, secara resmi didakwa mencoba menyabot sistem perbankan dan sistem keuangan Malaysia. Mereka meminta kedua orang yang didakwa itu dibebaskan. Khairuddin, akhir September lalu, meminta otoritas penegakan hukum Amerika Serikat memeriksa skandal yang melibatkan 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).
Dugaan skandal korupsi yang melibatkan Najib diawali dengan munculnya berita di harian Wall Street Journal, 3 Juli 2015, yang menyebutkan adanya temuan uang ratusan juta dollar AS telah dialirkan ke rekening pribadinya dari dana investasi milik 1MDB.
Semua tindakan Najib itu membuat Mahathir gerah. Kepada pers, Mahathir mengatakan, "Kami melihat adanya iklim ketakutan di antara orang-orang. Pemerintah mendefinisikan hukum sesuai dengan keperluannya sendiri. Kami berkumpul di sini untuk menunjukkan bahwa kami menentang penyalahgunaan hukum di negara kami."
Tampaknya perjuangan Mahathir masih panjang. Jangankan meminta Najib mundur, untuk meminta Najib menjawab berbagai tuduhan korupsi atas dirinya saja sangat sulit.
Apalagi, Selasa, Jaksa Agung Malaysia Mohamed Apandi Ali mengatakan, "Saya baru saja akan menutup investigasi di Bank Negara Malaysia terhadap 1MDB karena tidak ada bukti yang memperlihatkan bahwa pejabat-pejabat keuangan telah melakukan pelecehan terhadap hukum."
Kita berharap kebenaran dapat terungkap di Malaysia dengan terang benderang, berapa pun lama waktu yang diperlukan. Kita juga berharap agar masing-masing mengutamakan cara-cara damai.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 15 Oktober 2015, di halaman 6 dengan judul "Mahathir Minta Najib Mundur".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar