Laporan yang disampaikan pada Selasa (8/12) itu masih menggunakan angka koefisien gini tahun 2014 yang besarnya 0,41 atau terburuk sejak Indonesia merdeka. Laporan mengonfirmasi dugaan segelintir orang kaya semakin kaya, jauh meninggalkan orang miskin yang banyak. Rasio gini adalah cara mengukur tingkat pemerataan kemakmuran suatu negara. Angka 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan angka 1 ketimpangan tertinggi.
Hanya 1 persen rumah tangga (sekitar 2,5 juta orang) menguasai 50,3 persen kekayaan Indonesia. Jika kisaran diperlebar, 10 persen orang menguasai 70 persen kekayaan. Ketimpangan itu termasuk tinggi di dunia, di bawah Rusia yang 1 persen rumah tangganya menguasai 66,2 persen kekayaan nasional dan Thailand yang menguasai 50,5 persen kekayaan nasional.
Beberapa penyebab kesenjangan adalah tidak meratanya penguasaan aset uang dan properti, akses pada pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitasi, kesenjangan upah antara pertanian dan nonpertanian, tidak meratanya kepemilikan lahan, serta korupsi.
Sementara orang kaya cepat mengakumulasi aset, pendidikan, serta kesehatan, kelompok miskin dan hampir miskin hanya mampu bertahan hidup. Akibatnya, meskipun pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen selama satu dekade terakhir, rasio gini meningkat cepat dari 0,37 pada 2009 menjadi 0,41 pada 2013.
Ada indikasi ketimpangan terus meningkat. Apalagi, tahun ini pertumbuhan ekonomi melambat sehingga jumlah orang miskin bisa bertambah.
Sudah ada upaya pemerintah mengatasi kesenjangan melalui pembangunan infrastruktur, pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah, penerapan jaminan kesehatan, serta bantuan langsung tunai bersyarat. APBN 2016 menarget penurunan rasio gini ke angka 0,39.
Tren ketimpangan yang melebar menuntut pemerintah mengevaluasi kembali program pembangunan. Perlu ada distribusi lahan bagi petani, sementara saat ini tanah tidak lagi berfungsi sosial. Harga tanah dilepas ke pasar sehingga harga tanah dan rumah semakin tidak terjangkau masyarakat ekonomi menengah-bawah.
Indonesia kini dalam periode bonus demografi. Jika separuh saja penduduk tidak menikmati hasil pembangunan dan tidak berhasil mengakumulasi kemakmuran, kita akan gagal melompat menjadi negara berpendapatan menegah-atas atau menjadi negara kaya. Tanda-tanda ke arah itu sudah tampak mengingat puncak bonus demografi akan tercapai 15-20 tahun lagi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar