Selama ini, Arab Saudi dan beberapa negara Islam dikritik karena tidak melakukan tindakan apa pun untuk memerangi terorisme. Padahal, terorisme itu juga mengancam sebagian negara Islam.
Arab Saudi mengklaim, koalisi beranggotakan 35 negara. Sebagian pemimpin negara anggota menyatakan akan mendukung penuh tindakan koalisi. Bahkan, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash siap menurunkan tentara angkatan darat jika harus melakukan intervensi militer.
Menlu Arab Saudi Adel al-Jubeir menyebutkan, koalisi akan memerangi terorisme, baik secara militer maupun keamanan, serta memerangi ideologi terorisme itu sendiri. Namun, Menlu Adel tidak menyebutkan secara spesifik strategi yang akan dipakai untuk mengurangi ancaman terorisme internasional, khususnya yang tergabung dalam Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Ash Carter menyambut gembira pembentukan koalisi negara-negara Islam untuk memerangi terorisme ini. Kepemimpinan Arab Saudi dalam koalisi akan meringankan beban AS dalam upaya memberantas terorisme, khususnya NIIS.
Di sisi lain, Rusia yang sedang memimpin penyerangan terhadap basis NIIS di Suriah belum memberikan komentar apa pun terkait koalisi. Apalagi, hampir semua negara anggota koalisi menganut aliran Sunni, tanpa satu pun negara Syiah.
Iran dan Irak, dua negara Syiah, serta Suriah yang dipimpin Bashar al-Assad dan juga menganut Syiah tidak bergabung dengan koalisi. Padahal, di Irak dan Suriah-lah sebagian besar kegiatan NIIS berlangsung. Dua negara inilah yang paling dirugikan akibat kehadiran NIIS. Dapat diduga, peta politik pasca pembentukan koalisi ini akan cepat berubah.
Arab Saudi sekarang sedang memimpin serangan terhadap kelompok pemberontak Houthi yang menganut Syiah di Yaman. Oleh karena itu, banyak pengamat menduga, keberadaan koalisi ini hanya akan memperburuk hubungan antara penganut Syiah dan Sunni.
Menlu RI Retno LP Marsudi membantah klaim sepihak pernyataan Menlu Arab Saudi tentang keikutsertaan Indonesia dalam koalisi. Indonesia masih menunggu terms of reference (TOR) untuk menyatakan bersedia atau tidak bergabung dengan koalisi.
Kita mendukung sikap Menlu Retno mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan sebagian menganut Syiah. Kita tidak ingin pembentukan koalisi dapat memperburuk hubungan antarumat beragama di Indonesia. Dengan TOR yang jelas, pemerintah dapat menjelaskan kepada rakyat bagaimana Indonesia akan memerangi terorisme internasional.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Desember 2015, di halaman 6 dengan judul "Koalisi Mengubah Peta Politik".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar