Pilihan jatuh kepada Htin Kyaw (70), sarjana ekonomi yang membantu mengelola lembaga amal Suu Kyi, Daw Khin Kyi. Htin Yaw bergabung dua bulan lalu dengan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang menguasai 225 dari 440 kursi di Majelis Rendah.
Semula ada keinginan untuk mengajukan Aung San Suu Kyi sendiri sebagai calon presiden, tetapi gagal karena perundingan dengan pihak militer untuk mengamandemen Klausul 59F Konstitusi Myanmar, yang melarang anggota keluarga calon presiden memiliki kewarganegaraan asing, tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Kedua anak Aung San Suu Kyi berkewarganegaraan Inggris.
Htin Kyaw adalah calon presiden NLD dari Majelis Rendah. Sementara calon presiden NLD dari Majelis Tinggi—NLD menguasai 135 dari 224 kursi Majelis Tinggi—adalah Henry Van Theu, anggota parlemen dari kelompok etnis Chin.
Dalam sistem pemilihan presiden di Myanmar ada tiga calon presiden yang diajukan, yakni dari Majelis Rendah, Majelis Tinggi, dan perwakilan militer. Langkah selanjutnya akan diadakan sidang gabungan yang akan memilih satu dari tiga calon presiden. Yang mendapatkan suara terbanyak akan terpilih menjadi presiden, sedangkan dua calon presiden lainnya akan menjadi wakil presiden.
Jika melihat penguasaan kursi di Parlemen, NLD menguasai 360 dari 664 kursi Parlemen. Ke-360 suara itu terbagi menjadi 135 di Majelis Tinggi dan 225 di Majelis Rendah. Sementara itu, militer, sebagaimana diatur dalam konstitusi, menguasai 166 kursi di Parlemen dengan pembagian 56 di Majelis Tinggi dan 110 di Majelis Rendah. Dengan melihat komposisi itu, bisa dipastikan dalam pemungutan suara yang dilakukan pada 15 Maret mendatang Htin Kyaw akan terpilih sebagai presiden. Sementara Henry Van Theu dan calon dari militer akan menjadi wakil presiden.
Ada dua hal menarik untuk kita amati. Pertama, keberanian NLD untuk sama sekali tidak mengajukan calon presiden dari unsur militer atau eks militer. Dan, kedua, kesediaan militer, yang memegang kekuasaan di Myanmar sejak kudeta militer tahun 1962, memberikan kekuasaan tertinggi kepada sipil. Kemajuan itu perlu kita hargai dan kita sambut baik.
Itu sebabnya, penting bagi Htin Kyaw untuk membuktikan bahwa ia dapat memerintah dengan baik, demokratis, dan menjauhkan diri dari korupsi. Hanya dengan melakukan hal-hal seperti itulah, pemerintahan sipil bisa langgeng di Myanmar.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Maret 2016, di halaman 6 dengan judul "Sahabat Suu Kyi Jadi Capres NLD".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar