Seperti kita baca beritanya Senin (18/4), Presiden Joko Widodo dan rombongan melawat ke Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda. Dalam lawatan selama sepekan ini, Kepala Negara dijadwalkan bertemu dengan kepala negara dan kepala pemerintahan, serta untuk pertama kalinya Presiden juga akan bertemu dengan pimpinan Dewan Eropa, Parlemen Eropa, dan Komisi Eropa.
Sebagaimana dengan lawatan ke AS, Presiden juga akan berbagi pengalaman menyangkut penanganan radikalisme melalui pengembangan toleransi. Dalam konteks ini, pengalaman Indonesia dipandang sangat bernilai, justru ketika dunia sekarang ini—seperti terjadi di Perancis dan Belgia— sedang dibayangi oleh aksi terorisme.
Tak disangsikan lagi, lawatan Presiden akhir-akhir ini kuat diwarnai tujuan bisnis. Presiden dijadwalkan menghadiri forum bisnis dan berdiskusi dengan eksekutif puncak perusahaan multinasional Eropa. Pada kesempatan itu, Presiden memaparkan berbagai upaya deregulasi dan pembangunan infrastruktur yang sudah dikerjakan untuk mempermudah investasi.
Peningkatan kerja sama dan investasi Eropa dipandang penting. Tahun 2015, nilai perdagangan RI dan Uni Eropa mencapai 26,14 miliar dollar AS, menjadikan UE sebagai mitra dagang terbesar keempat. Sementara untuk investasi, UE merupakan investor terbesar ketiga dengan nilai investasi 2,26 miliar dollar AS di tahun 2015.
Dari satu sisi, mungkin saja lawatan dengan fokus bisnis dan investasi bersifat pragmatis dan lugas. Pada sisi lain, ada peluang yang tak terpegang oleh pragmatisme ini.
Persoalan di Indonesia dewasa ini nyata di bidang ekonomi. Ada banyak impor dan ketergantungan barang modal bernilai tinggi. Di Indonesia upaya memberantas korupsi belum membuat jera pelaku dan calon pelaku.
Dari negara maju yang sudah bisa mengendalikan korupsi, itulah yang bisa dipelajari ketika Kepala Negara melawat ke sana. Hal ini kita kaitkan dengan program Presiden Jokowi: Revolusi Mental. Kita ingin tahu sistem atau metode yang efektif meruntuhkan mental korup.
Kita yakin, ketika praktik korupsi dan ekonomi biaya tinggi dapat ditanggulangi, tugas Presiden menarik investasi akan jauh lebih mudah. Calon investor akan mendapat kepercayaan dan keyakinan bahwa investasinya di tempat yang efisien dan prospektif.
Selain memperbaiki sikap mental dan regulasi, kita perlu meningkatkan kemampuan nasional dalam inovasi. Lawatan Kepala Negara ke sejumlah negara tak lepas dari upaya "menjual" negaranya. Namun, negara mitra akan melihat apakah Indonesia cukup sebagai pasar atau mitra dalam dagang dan kerja sama yang komplementer.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 April 2016, di halaman 6 dengan judul "Kali Ini RI dan Eropa".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar