Lebih mengherankan lagi, kericuhan seperti kembali terjadi pada pembukaan sidang awal pekan ini tidak berkaitan dengan urusan substansial, yang menyangkut visi tentang pembangunan daerah. Pergolakan di kalangan internal DPD, yang berlangsung sejak pertengahan Januari lalu, lebih menyangkut persoalan teknis dan formalitas, seperti tata tertib dan masa jabatan pimpinan DPD.
Silang pendapat tidak juga surut tentang usul pengurangan masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi 2,5 tahun. Bahkan, perbedaan itu sudah pecah menjadi konflik terbuka, yang terlihat jelas di depan publik. Kericuhan DPD menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan lembaga itu menjaga kehormatannya. Bagaimana DPD mendapat kredibilitas jika tidak mampu menjaga kehormatan diri dan memperlihatkan kinerja yang baik.
Sejauh ini tidak sedikit orang yang mempertanyakan kinerja dan prestasi DPD, yang memang belum terlalu terasa oleh masyarakat. Bahkan, sayup-sayup semakin terdengar tuntutan pembubaran lembaga perwakilan daerah itu. Sungguh dikhawatirkan, bukan tidak mungkin, kegaduhan yang dipertontonkan DPD hanya menambah sinisme terhadap lembaga, yang sesungguhnya sangat strategis bagi perjuangan pembangunan daerah itu.
Tentu saja masyarakat tidak terlalu terusik jika kegaduhan dan kericuhan DPD berlangsung karena perdebatan serius tentang strategi pembangunan yang lebih merata untuk seluruh kawasan dan daerah di Indonesia. Namun, kericuhan itu bukan menyangkut agenda pembangunan daerah yang seharusnya menjadi fokus perjuangan DPD, melainkan lebih terkait urusan kepentingan internalnya. Segera kelihatan pula DPD belum mampu menyelesaikan konflik dalam tubuhnya sendiri.
Jelas pula, kasus kericuhan DPD hanyalah contoh tentang ketidakmampuan elite menyelesaikan persoalan organisasi, kelembagaan, dan kenegaraan. Sudah menjadi pertanyaan serius tentang kemampuan kalangan elite menyelesaikan berbagai konflik, termasuk konflik internal organisasi. Berbagai konflik di kalangan partai atau lembaga kemasyarakatan tampak berlarut-larut.
Kemampuan dan kearifan menyelesaikan persoalan terkesan sangat rendah. Segera terbayang pula, bagaimana kaum elite dapat mengatasi persoalan rumit yang tiba-tiba dihadapi bangsa jika kemampuan menyelesaikan masalah internal organisasi atau partai saja tidak begitu teruji.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 April 2016, di halaman 6 dengan judul "Kericuhan DPD".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar