Pertama-tama, terima kasih pemuatan laporan wawancara berjudul "Airin: Kami Menuju Kota Cerdas", (Kompas, 20 April 2016). Itu adalah kesempatan yang langka untuk mengetahui secara langsung apa rencana Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany untuk memajukan Kota Tangerang Selatan, tempat saya tinggal.
Sungguh ideal bila Tangerang Selatan (Tangsel) akan dibangun berbasiskan teknologi dan menjadi daya tarik buat investasi. Mungkin itu baik sebagai visi kota modern supaya tidak kelihatan ketinggalan. Sayangnya rencana Ibu Airin membangun Tangsel menjadi kota cerdas agak sulit dipahami dalam kaitannya dengan kesejahteraan warga.
Saya dan warga Tangsel lain tentu akan mendukung apa pun rencana Ibu untuk memanfaatkan APBD yang Rp 3 triliun itu. Namun, kami berharap Ibu juga membuat terobosan, seperti banyak wali kota lain.
Silakan Ibu blusukan keliling kota. Ibu akan menjumpai anak-anak sekolah yang harus berdesakan meniti pinggir jalan atau jajan di badan jalan, sehingga amat rawan diserempet sepeda motor bahkan mobil, karena hampir semua jalan tidak mempunyai trotoar.
Di Ciputat, misalnya, Ibu bisa melihat bangunan pasar yang kosong, sementara para pedagang menutup hampir separuh badan jalan. Di sana juga Ibu bisa melihat angkot yang berputar-putar danngetem, memacetkan lalu lintas. Pada sore hari jalan-jalan itu semakin sempit karena menjadi tempat "istirahat" kendaraan umum yang lebih besar, seperti bus.
Tak apa jika pemkot tidak menganggarkan pengembangan transportasi massal. Kota kita, Tangsel, akan dikelilingi banyak jalan tol, tetapi akses ke jalan-jalan tol itu masih berupa peninggalan jalan-jalan kampung yang mungkin sulit dilewati angkutan umum yang besar-besar. Sebaliknya, rumah dan toko terus dibangun di mana-mana, termasuk di tikungan, perempatan, dan tanjakan jalan. Belum lagi kalau kita bicara soal bahaya banjir yang mulai muncul gara-gara banyak situ yang berubah fungsi.
Tak usah Ibu terpengaruh para tetangga yang terlalu komersial. Menyadari sebagian besar penduduk Tangsel adalah pekerja di DKI, wajar bila kami sangat berharap Ibu akan membuat kota ini jadi kota hunian yang nyaman untuk melepas lelah setelah seharian bekerja, sekaligus menjadi kota yang aman untuk anak-anak kami tercinta.
Mudah-mudahan Ibu membaca imbauan ini.
RENVILLE ALMATSIER, JL KH DEWANTARA, CIPUTAT, TANGERANG SELATAN 15411
Kecewa pada Layanan KPP
Pada 12 Mei 2016 saya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi untuk membuat NPWP, syarat bagi orang yang hendak memasuki dunia kerja.
Sebelumnya, sudah dua kali saya mencoba mengajukan permohonan secara daring (online), tetapi ditolak dengan alasan permohonan harus dilampiri surat keterangan bekerja. Saya heran, tidak ada kolom unggah untuk surat keterangan bekerja.
Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Selatan, saya menanyakan soal penolakan permohonan, karena teman saya tanpa surat keterangan bekerja, permohonannya tetap diproses di KPP Pratama Jakarta Timur dan kini sudah memiliki NPWP.
Setelah ditanya daerah kelurahan asal saya, ternyata saya harus mengurus ke KPP Pratama Bekasi Utara. Padahal, ketika mengajukan pemohonan secara daring, saya diminta mengurus lebih lanjut di KPP Pratama Bekasi Selatan. Sungguh mengecewakan.
Kemudian saya mendatangi KPP Pratama Bekasi Utara, tetapi di sana saya juga langsung ditolak. Kekecewaan bertambah karena petugas yang melayani di KPP Pratama Bekasi Utara tidak ramah.
Saya berharap aturan segera distandarisasi secara serentak di seluruh KPP Pratama di Indonesia. Dengan demikian, tidak ada perbedaan standar pelayanan di mana pun. Jika tidak ada kolom untuk mengunggah surat keterangan kerja, tidak usah menyulitkan pendaftar NPWP untuk datang secara langsung ke KPP Pratama hanya untuk menyerahkan surat.
Bukankah seharusnya saya mendapatkan pelayanan yang baik karena telah menunjukkan kesadaran untuk menjadi seorang wajib pajak?
DEANDA DEWINDARU, ALINDA KENCANA, BEKASI UTARA
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Mei 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar