Dari kesemuanya itu, yang paling riil dantangible adalah himpunan ribuan pulau dan laut, tetapi dari sisi jumlah dan luas masih juga diperselisihkan. Belum lagi kemampuan menguasai dan mengelola seluruh kandungan kekayaannya, baik yang di perut bumi, udara, maupun lautan, bangsa kita masih sangat lemah.
Istilah dan konsep bangsa pun sejak awal kemerdekaan sudah disadari mengandung problem serius karena ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, yang namanya bangsa Indonesia belum terwujud sosoknya secara jelas dan utuh. Yang ada adalah the imagined Indonesia, sebuah cita-cita politik yang menyatukan sekian ratus suku yang ada di Nusantara ini dalam rumah besar negara Indonesia. Bahkan, kata Indonesia sendiri ciptaan orang asing yang berkonotasi posisi geografis, bukan nama sebuah bangsa.
Oleh karenanya, Bung Karno dan Bung Hatta tidak saja dinobatkan sebagai proklamator kemerdekaan, tetapi juga perajut dan pendiri bangsa. Mereka menangkap semangat penduduk Nusantara untuk memiliki rumah bangsa dan negara yang berdaulat dan bermartabat setelah puluhan dan ratusan tahun dihina dan diperas oleh kekuatan penjajah.
Dalam teori politik dikenal istilah sosial kontrak. Yaitu, warga negara menyerahkan kedaulatannya kepada pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan serta mencerdaskan anak keturunannya. Lalu, pemerintah sebagai mandataris menerima dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan rakyat dengan imbalan otoritas politik dan sejumlah fasilitas. Namun pada kenyataannya, kita menjadi warga negara ini bukan produk pilihan suka rela dan kontrak sosial, melainkan sebuah takdir sejarah.
Pemerintah pun mungkin memandang kekuasaan di tangannya sebagai hasil dari pergulatan perebutan dengan biaya yang mahal sehingga tak merasa salah ketika berfoya-foya menikmati fasilitas negara seakan merupakan hasil perburuannya. Takdir sebagai warga Indonesia mirip keberagamaan seseorang, yang pada umumnya produk takdir historis-sosiologis, bukan perjuangan dan pilihan sadar sebagaimana seseorang menjadi sarjana. Namun, masih tetap terbuka peluang bagi seseorang untuk memilih agama dan warga negara yang dimaui setelah dewasa.
Obyek kontestasi
Tak ada teori yang disepakati, penduduk pulau apa yang paling tua peradabannya di Nusantara ini. Ingatan kolektif yang menonjol dan mengikat kohesi sosial kita adalah penduduk Nusantara ini ingin bangkit dan bersatu sebagai bangsa yang makmur, maju, dan beradab, terbebas dari berbagai bentuk penindasan serta mengakhiri fragmentasi sosial berdasarkan etnis, suku, agama, ataupun kelas sosial.
Oleh karenanya, meskipun Indonesia sudah menyatakan diri merdeka dari penjajah, ketika melihat kesejahteraan dan kemakmuran belum juga terwujud secara merata, rakyat akan tetap merasa dirinya terjajah. Yang berubah adalah aktor penjajahnya dan modusnya. Padahal, lewat pilkada dan pemilu, rakyat selalu memperbarui kontrak sosialnya untuk menyerahkan kedaulatannya pada pemerintah lewat parpol, khususnya dengan harapan cita-cita kemerdekaan benar-benar terwujud dan dirasakan. Pertanyaan yang muncul setiap usai pilkada dan pemilu, benarkah parpol itu menyadari akan amanat yang diberikan rakyat dan telah memilih kadernya yang terbaik sehingga mampu mewujudkan amanat rakyat?
Gambaran sekilas, potret Nusantara ini dari zaman ke zaman ada aspek yang tidak berubah. Yaitu, selalu menjadi obyek kontestasi kekuatan asing yang berkolaborasi dengan aktor-aktor anak bangsa. Jadi, siapa nakhoda Indonesia?
Tak bisa diingkari banyak kekuatan dan budaya asing yang sangat besar jasanya dalam memajukan paradaban Nusantara, terutama pengaruh pendidikan asing dan penetrasi budaya agama. Baik Hindu, Buddha, Islam, maupun Kristen semuanya adalah agama pendatang yang telah berjasa memajukan peradaban Nusantara. Dan, sekarang ditambah lagi agama Konghucu. Uniknya, ketika agama itu masuk dan tumbuh di Indonesia justru lebih kreatif sehingga melahirkan budaya keberagamaan yang inovatif, sintetis, dan lebih estetis dibandingkan di tempat asalnya.
Lihat saja warisan Candi Prambanan, Borobudur, dan komunitas Hindu Bali, kesemuanya lebih indah dibandingkan yang ada di India. Begitu pun ekspresi Islam Indonesia lebih kaya dimensi budayanya dibandingkan di Timur Tengah. Dimensi ritual keislaman tetap sama dan tak berubah, tetapi dimensi sosialnya jauh lebih kreatif dan kaya dibandingkan negara-negara Arab. Agama Kristen-Katolik Indonesia pun begitu. Mereka jauh lebih paham tradisi Islam dibandingkan masyarakat Kristen Eropa atau Amerika karena faktor persaudaraan suku ikut menjembatani terciptanya hubungan harmonis lintas iman dan agama. Tradisi Lebaran Idul Fitri, misalnya, telah menjadi budaya nasional, bukan hanya dirayakan umat Islam, tetapi juga secara signifikan memperkuat kohesi sosial dan sikap toleransi antar-umat beragama.
Generasi penikmat
Namun, ketika bicara solidaritas politik dan ekonomi, gambaran dan permasalahannya tidak seindah aspek budaya. Tidak perlu belajar menjadi pengamat ahli ekonomi dan politik internasional, kita melihat sendiri betapa kuatnya jaringan modal asing dan negara industri maju menguasai sumber daya alam dan pangsa pasar Indonesia. Indonesia memiliki bahan baku paling banyak yang diperlukan negara industri, tetapi Indonesia sendiri sulit melompat jadi negara industri sehingga kita masih sebagai bangsa dan negara konsumen.
Masyarakat industri memiliki sikap mental (industrial mentality) yang berbeda dari masyarakat agraris atau nelayan. Mereka familiar dan sangat sadar akan makna dan fungsi teknologi modern untuk menciptakan nilai tambah (added value) dalam mengapitalisasi bahan baku dan sumber daya alamnya. Mereka terkondisikan selalu tepat waktu (punctual) dan setia mengawal sebuah proses sejak dari hulu sampai hilir, bahkan sampai proses pemasaran produknya. Dalam dunia pemasaran, persaingan tak lagi mengandalkan kualitas produk, tetapi kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan menambahkan nilai-nilai estetika, kemanusiaan, dan spiritualitas yang melekat pada sebuah produk. Budaya melayani jadi salah satu elemen mental industri.
Sayangnya, hampir semua dunia Islam belum pernah mengalami revolusi industri meskipun benih-benih sains modern yang menjadi pilar industri pada awalnya diciptakan ilmuwan Muslim di abad tengah. Mungkin hanya Turki yang relatif paling maju dalam mengembangkan industri, meski tidak memiliki sumber minyak sebagaimana negara Muslim lainnya.
Dunia Arab dan Indonesia, misalnya, sumber utama ekonominya masih mengandalkan kemurahan alam. Dunia agraris tidak berkembang, tetapi belum juga masuk dalam jajaran negara industri maju. Sementara kekuatan asing secara agresif masuk jadi aktor pemain ekonomi di Indonesia. Etos budaya dan pemahaman agama yang berkembang dan selalu dipuji-puji lebih berperan sebagai penghibur di tengah maraknya korupsi dan persaingan berebut kekuasaan politik. Meminjam diksi Ibn Khaldun, mungkin generasi pasca-45 telah terjebak menjadi bangsa dan generasi penikmat. Generasi malas, korup, dan tak pernah serius mengemban amanat sejarah yang dibangun oleh pejuang kemerdekaan, yang pada urutannya tenggelam lebih dalam lagi menjadi generasi perusak. Kalau sudah demikian, siapa sesungguhnya pemilik dan penguasa Indonesia ini?
KOMARUDDIN HIDAYAT
Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Indonesia Milik Siapa".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar