Deklarasi ini merupakan akhir dari perdebatan panjang untuk mencapai kesepakatan yang sudah tertuang dalam Dokumen Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bagi negara-negara, setelah deklarasi adalah waktu untuk melakukan persiapan pelaksanaan. Bagi lembaga multilateral, sudah saatnya untuk "menyesuaikan dan menyelaraskan agenda kerja sama internasional" mereka dengan SDGs.
Dalam ulang tahun ke-50 Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang dirayakan pada Maret 2016, UNDP mengundang beberapa negara, termasuk Indonesia, yang dinilai siap menjadi fast starterSDGs. Posisi sebagai fast starter karena Indonesia memiliki pengalamanmainstreaming MDGs ke dalam rencana pembangunan nasional.
Indonesia juga unik karena memiliki pengalaman melaksanakan MDGs sampai di daerah/subnasional. Indonesia juga sudah memiliki sistem data dan pemantauan pelaksanaan MDGs untuk mengukur progres pelaksanaan dari waktu ke waktu. Berdasarkan pengalaman itu pula, Indonesia dilibatkan untuk memberi sumbangan pemikiran dalam penyusunan SDGs, sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi co-chair dari Para Tokoh Terkemuka (High Level Panel of Eminent Person) untuk memberi masukan kepada Sekjen PBB; dan Indonesia diminta menjadi anggota dalam forum Open Working Group on SDGs.
Kemajuan Indonesia
Dengan bekal pengalaman tersebut, Indonesia sudah jauh hari mempersiapkan diri dengan mengarusutamakan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kebijakan dan program untuk melaksanakan SDGs sudah disediakan. Analisis terhadap sasaran (goals) dan target SDGs di dalam RPJMN 2015-2019 telah dilakukan.
Ada indikator yang sudah siap digunakan, tetapi masih banyak pula data dan indikator yang perlu dikembangkan dan disusun. Indonesia juga telah menyusun mekanisme koordinasi pelaksanaan dan pemantauan SDGs secara bersama untuk empat kelompok pelaku SDG, yaitu (1) pemerintah dan pemerintah daerah, (2) perguruan tinggi dan think-tank, (3) lembaga swadaya masyarakat dan media massa, (4) bisnis dan filantropis.
Pengelompokan ini penting agar pelaksanaan SDGs inklusif dan agar koordinasi oleh Sekretariat SDGs yang berada di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat bekerja efektif. Dengan pengalaman pelaksanaan MDGs dan kesiapan melaksanakan SDGs, Indonesia memiliki beberapa poin penting untuk disampaikan dalam pertemuan Majelis Umum PBB pada bulan September 2016. Pertama, langkah-langkah kesiapan Indonesia untuk melaksanakan SDGs sejak tahun 2016 dan rencana ke depan.
Kedua, Indonesia dapat menunjukkan bukti pelaksanaan SDGs yang sudah ada di masyarakat sebagai contoh dan penyemangat di awal pelaksanaan SDGs. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diperluas menjadi BPJS Kesehatan, misalnya, merupakan program penting untuk mendukung pelaksanaan sasaran dalam Sasaran Ketiga (Goal 3) SDGs tentang kesehatan untuk segala usia.
Untuk pelaksanaan Sasaran ke-13 (Goal 13) tentang perubahan iklim, Indonesia sudah memiliki Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gerakan Rumah Kaca (RAN GRK) untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen pada tahun 2020. Bahkan, Indonesia sudah memberikan komitmennya untuk meningkatkan penurunan emisi GRK menjadi 29 persen pada 2030.
Ketiga, peran keseluruhan pelaku difasilitasi secara inklusif sesuai peran dan kontribusinya. Kelompok universitas sudah mulai membentuk pusat di Universitas Padjadjaran dan diikuti perintisan di Universitas Indonesia. Kelompok filantropis sudah menjadi pelaku penting dalam platform filantropis global.
Pekerjaan rumah besar
Meskipun demikian, Indonesia juga masih perlu bekerja keras. Pertama, masih banyak target SDGs yang perlu diterjemahkan ke indikator yang relevan untuk konteks Indonesia, didukung sistem pendataan dengan standar baik dan selaras dengan indikator global. Kedua, memilih dan menentukan kebijakan dan program yang efektif mencapai target SDGs.
Ketiga, penajaman mekanisme kerja sama dan pembagian peran antarpelaku agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga sumber daya digunakan efisien dan pencapaian SDGs menjangkau setiap individu warga negara (no one left behind).
Selanjutnya, tantangan ke depan adalah menjadikan SDGs sebagai agenda pembangunan yang transformasional, melalui pelaksanaan sasaran dan target dalam SDGs secara integratif.
Setiap sasaran SDGs tidak berdiri sendiri, tetapi harus secara terpadu dilaksanakan. Sebagai contoh, dalam sasaran kedua: "End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture", penurunan kelaparan sangat penting dicapai, tetapi harus melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan (sustainable farming/ agriculture).
Langkah berikutnya adalah penerapan paradigma baru. Kalau sampai dengan saat ini, alam (planet) masih dipandang sebagai penyedia sumber daya yang tidak terbatas jumlahnya, sekarang sudah saatnya memandang alam memiliki batas dalam penyediaan ruang, isi sumber daya alam, dan kapasitas untuk mendukung seluruh kegiatan manusia.
Berikutnya adalah menjamin bahwa pencapaian sasaran dan target harus dilaksanakan dan dinikmati setiap individu dalam suatu negara (no one left behind). Untuk itu, mekanisme kerja yang ada harus dapat menghilangkan sekat sektoral dan pemanfaatan sumber daya secara tepat. Banyak pihak mengkhawatirkan besarnya dana yang diperlukan untuk melaksanakan 17 sasaran (goals) secara bersamaan.
Langkah mainstreaming sebetulnya menjadikan bahwa pelaksanaan SDGs dapat menggunakan pembangunan nasional yang sudah ada. Keterbatasan dana juga dapat diatasi dengan kolaborasi antarpelaku dan penggunaan dana secara tepat guna. Peningkatan alokasi dana desa yang dilakukan Indonesia sangat instrumental untuk pelaksanaan SDGs sampai ke tingkat desa dan sekaligus memastikan no one left behind; sesuai saran Prof Jeffrey Sachs dalam acara Collaboration and Action to Achieve SDGs in Indonesia yang diselenggarakan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada Mei 2016.
Untuk itu, mari kita semua bersatu padu melaksanakan tahun pertama pelaksanaan SDGs untuk kesejahteraan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup.
ENDAH MURNININGTYAS
Pemerhati SDGs, Mantan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappemas, Wakil Indonesia dalam Open Working Group on SDGs
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 September 2016, di halaman 7 dengan judul "Kesiapan Indonesia Wujudkan SDGs".
Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapus