Gencatan senjata tiga hari untuk memasukkan bantuan kemanusiaan dan persiapan penyelesaian secara politik, pekan lalu, tidak diperpanjang. Bahkan, Presiden Abedrabbo Mansour Hadi pun menolak proposal damai yang diajukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sementara itu, pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi terus menggempur basis Houti, kelompok perlawanan yang sejak 2014 menguasai ibu kota Sana'a. Serangan terakhir terjadi pada sebuah penjara di kawasan Al Zaydiyah, Hudaydah, dan menewaskan sedikitnya 60 korban jiwa, Minggu (30/10). Jumlah korban serangan yang dipimpin Arab Saudi itu masih bisa bertambah.
Tiga pekan lalu, pasukan koalisi menyerang kumpulan orang yang sedang melakukan upacara pemakaman di Sana'a. Serangan itu menyebabkan korban tewas mencapai 140 orang.
Yaman awalnya terpecah dua, Yaman Selatan dan Yaman Utara, sebelum bersatu pada tahun 1994. Saat itu, Yaman Selatan pro Soviet dan Yaman Utara dikuasai suku-suku bersenjata. Gempuran sejumlah suku memaksa Yaman menjadi satu negara.
Namun sekarang, pejuang di selatan menganggap saatnya untuk kembali berpisah dengan utara. Mereka menilai, dalam dua dekade terakhir, terjadi marginalisasi oleh Pemerintah Yaman dan kekayaan minyak di selatan dikorup pemimpin suku dan politisi di utara.
"Dengan perang ini, kami bisa menjadi negara sendiri. Di bawah koalisi Arab, selatan akan merdeka dan lepas dari kesatuan yang hanya membawa terorisme, kroniisme dan penjarahan kekayaan rakyat," kata Faisal al-Salmi, anggota pasukan di selatan kepada Reuters.
Di utara, kelompok Houti, yang sadar tidak mungkin menguasai wilayah selatan, mulai memperkuat basis dengan membangun pemerintahan yang dapat mengontrol semua kepentingan. Keadaan ini makin memperdalam ketidakpercayaan kedua kubu dan menyulitkan perundingan.
Harapan terjadinya perdamaian makin diperparah dengan isu penjualan senjata oleh AS ke Arab Saudi dan bantuan persenjataan Iran ke kelompok Houti. Bantuan senjata dari luar tidak saja mempersulit terjadinya negosiasi, tetapi juga memperluas konflik hingga menewaskan lebih dari 10.000 orang.
Sesulit apa pun, penyelesaian damai perlu terus didorong agar Yaman tidak kembali terbelah. Namun, hal itu baru bisa dimulai jika kedua kelompok bisa duduk bersama untuk memulai perundingan. Penolakan proposal damai dari PBB oleh Presiden Hadi menjadi preseden buruk bagi upaya perdamaian serta upaya penyelesaian damai.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 November 2016, di halaman 6 dengan judul "Mencari Penyelesaian Damai".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar