Cari Blog Ini

Bidvertiser

Rabu, 18 Januari 2017

TAJUK RENCANA: Mengelola Stabilitas Politik (Kompas)

Harapan sejumlah pemimpin perusahaan soal perlunya pengendalian politik dalam negeri masuk akal. Stabilitas politik menjadi elemen kunci.

Dinamika politik Indonesia kontemporer membuat sejumlah investor mengambil sikap menunggu sambil melihat apa yang bakal terjadi setelah pilkada 15 Februari 2017. Seperti dikatakan pendiri Jababeka Group, Setyono Djuandi Darmono, pengembang properti memilih berdiam diri dan menunggu sampai politik stabil. Hal senada disampaikan sejumlah direktur utama perusahaan lain yang mencemaskan situasi keamanan dalam negeri.

Tren saling melaporkan tindak pidana ke Polri serta potensi konflik horizontal di sejumlah wilayah merupakan potensi ancaman nyata terhadap stabilitas politik dan demokrasi itu sendiri. Bergeraknya Indonesia ke belakang jelas akan merugikan bangsa ini. Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dengan segala aparatur negara di bawah kendali mereka harus bisa memastikan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri tetap dalam kerangka sistem politik demokrasi.

Benar seperti dikatakan Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI bahwa semua pihak, termasuk TNI dan Polri, harus punya visi yang sama dan punya tantangan bersama negara di bidang politik, ekonomi, global, dan sosial budaya untuk dicarikan solusi bersama. Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara serta penguasa tertinggi tentara, Presiden Jokowi harus bisa memastikan semuanya tetap dalam kendali dan kontrol Presiden.

Presiden harus bisa memastikan dasar negara Pancasila dan konstitusi sebagai rujukan bagi penyelesaian problematika bangsa. Demokrasi yang sudah dijalankan harus diyakini sebagai satu-satunya aturan main. Pikiran untuk mengambil alih kekuasaan tanpa melalui prosedur pemilu adalah cara-cara anti demokrasi. Hukum juga tidak boleh tunduk pada tekanan massa (mobokrasi).

Namun, di sisi lain, Presiden Jokowi juga harus memastikan komunikasi politik dari pemerintah betul-betul satu suara, suara pemerintah! Suara berbeda-beda dari para menteri soal kenaikan biaya administrasi STNK, soal bela negara, sangat mudah dibaca publik sebagai bentuk ketidaksolidan pemerintah terhadap sebuah isu serta membuka peluang sejumlah pihak melakukan manuver politik dan kemudian berdampak terhadap situasi politik.

Yang juga urgen ditangani pemerintah adalah kehadiran pemerintah dalam media sosial. Pemerintah harus hadir menjelaskan dan mengonter isu yang berkembang di media sosial. Media sosial adalah ruang baru yang sama sekali tidak terjamah pemerintah dan substansi yang ada di sana membuat sejumlah pihak cemas serta khawatir tentang kondisi negeri.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Januari 2017, di halaman 6 dengan judul "Mengelola Stabilitas Politik".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Powered By Blogger