Kondisi cuaca memang tengah mengalami anomali. Tidak biasa-biasanya tekanan udara di utara begitu tinggi seperti saat ini, sementara tekanan udara di selatan rendah sekali. Akibatnya, aliran udara ke selatan menjadi amat giat. Dampaknya adalah hujan lebat dan angin kencang di kawasan Indonesia bagian selatan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara.
Penyimpangan cuaca juga memicu gelombang tinggi di pelbagai perairan Indonesia selama dua-tiga hari terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan, pada beberapa perairan, gelombang tinggi 2,5-4 meter masih mungkin terjadi hingga seminggu ke depan, di antaranya di Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Jawa sampai Pulau Rote, juga Selat Bali selatan dan Selat Lombok bagian selatan.
Kita belajar dari sejarah, bagaimana orang-orang bijak membaca cuaca dan iklim dari alam: posisi bulan, bintang, dan matahari; arah dan embusan angin; gugurnya daun; serta perubahan perilaku hewan. Namun, kearifan lokal yang telah menghidupi berabad-abad kini terempas pemanasan global. Reaksi alam berubah dan kearifan lokal kesulitan mengamatinya, dan di sinilah dilemanya.
Kemampuan menyediakan informasi belum mencakup seluruh wilayah dan masyarakat yang membutuhkannya. Padahal, di Indonesia terdapat lebih dari 10.000 desa pesisir yang tersebar di sekitar 300 kabupaten/kota. Penduduk kawasan inilah yang sehari-hari harus berhadapan dengan dampak cuaca ekstrem: dari transportasi, persediaan bahan pokok, sampai melaut untuk menangkap ikan.
Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi pemerintah untuk hadir membantu masyarakat pesisir. UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang disahkan tahun 2016 bisa menjadi landasan untuk mengupayakan pemberdayaan masyarakat pesisir yang umumnya miskin karena keterbatasan mereka mengakses informasi, teknologi, modal, infrastruktur, ataupun sumber daya.
Kita bersyukur, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengupayakan beragam cara untuk memberdayakan nelayan dan lebih luas lagi, masyarakat pesisir. Namun, langkah ini perlu diikuti kementerian terkait lainnya untuk menjamin ketersediaan sembilan bahan pokok, bahan bakar minyak, dan perbaikan berbagai aspek kelembagaan. Dengan demikian, rakyat siap menghadapi cuaca, bagaimanapun ekstremnya. Ini memang tidak mudah karena akan berkonsekuensi pada anggaran. Akan tetapi, bukankah ini bukti negara hadir?
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Februari 2017, di halaman 6 dengan judul "Hadir bagi Rakyat Pesisir".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar