Subsidi langsung kepada rumah tangga miskin ini akan mulai disalurkan pada 2018 (Kompas, 9/3). Subsidi langsung nontunai untuk energi ini melengkapi empat bantuan lain untuk penduduk miskin yang sudah ada, yakni program beras untuk rakyat miskin (raskin), program Jaminan Kesehatan Nasional, bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan.
Meskipun angka kemiskinan turun, dalam beberapa tahun terakhir kita dihadapkan pada persoalan besar, yakni kian melambatnya penurunan angka kemiskinan dan kian melebarnya angka ketimpangan. Untuk mengatasinya, selain upaya mempertajam alokasi belanja pemerintah dan menambah alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, berbagai langkah afirmatif yang menyasar langsung penduduk paling miskin juga ditempuh.
Di antaranya dengan memperbaiki desain dan mekanisme penyaluran bantuan sosial dan mengintegrasikan subsidi/bantuan sosial dengan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mengubah bantuan tak langsung menjadi bantuan langsung, subsidi barang menjadi subsidi langsung, dan subsidi tunai menjadi subsidi nontunai.
Tujuannya untuk menekan angka salah sasaran dan penyalahgunaan serta agar lebih efektif mengurangi jumlah penduduk miskin. Bantuan tak langsung dan subsidi barang selama ini terbukti banyak kelemahan karena tak jarang justru jatuh kepada yang tak berhak, sementara penduduk miskin yang benar-benar membutuhkan justru tak mendapatkan. Subsidi tak langsung tak jarang juga justru memperlebar disparitas antarmasyarakat.
Itu terjadi antara lain pada subsidi BBM yang justru dinikmati kelompok kaya. Temuan 2005 juga menunjukkan, hanya 68 persen penduduk miskin mendapatkan dua program bantuan sosial utama, yakni raskin dan Jamkesmas.
Di sinilah pentingnya keberadaan basis data penduduk miskin yang akurat sebagai penerima nyata bantuan sosial dan subsidi. Pemutakhiran dan sinkronisasi data antara lembaga/kementerian dan antara pusat dan daerah perlu terus dilakukan. Data tunggal yang terpusat akan menghindari terjadinya tumpang tindih atau tak ter-cover-nya penduduk yang jadi target penerima. Penyaluran subsidi yang terintegrasi dalam satu kartu elektronik juga mengurangi kemungkinan bantuan jatuh ke yang tak berhak.
Dengan enam program bantuan dan subsidi untuk rakyat miskin yang ada dan pemberlakuan data tunggal secara terpusat nasional, diharapkan seluruh 40 persen penduduk ekonomi terbawah yang menjadi sasaran ter-cover. Kendati demikian, selain perbaikan data terus-menerus, upaya khusus juga harus terus dilakukan pemerintah untuk menjangkau penduduk miskin yang belum tercakup dalam daftar penerimaan bantuan karena satu atau alasan lain.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar