Cari Blog Ini

Bidvertiser

Rabu, 12 April 2017

TAJUK RENCANA: Konstitusi Langgengkan Peran Militer (Kompas)

Setelah beberapa kali tertunda, pemerintahan militer Thailand akhirnya bisa bernapas lega setelah konstitusi baru disahkan oleh Raja Maha Vajiralongkorn.

Sejak berubah dari monarki absolut ke monarki konstitusional tahun 1932, Thailand telah memiliki 19 konstitusi, baik sementara maupun permanen. Perubahan konstitusi pun seolah menjadi hal biasa. Namun, konstitusi yang ke-20 ini memiliki arti lebih khusus.

Bagi Raja Maha Vajiralongkorn, ini adalah konstitusi pertama yang ditandatanganinya setelah dinobatkan menjadi raja menggantikan mendiang ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej. Tiga bulan lalu, Raja Vajiralongkorn mengejutkan pemerintah karena menunda pengesahan konstitusi yang telah disetujui rakyat lewat referendum dan meminta perubahan pada sejumlah pasal yang terkait kerajaan.

Penandatanganan konstitusi yang kemudian dilakukan pada Hari Chakri, 6 April, untuk mengenang Dinasti Chakri yang berkuasa, dengan 21 tembakan penghormatan, seolah menandai era baru raja baru Thailand.

Sementara bagi junta militer pimpinan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, konstitusi ini adalah hal utama yang menjadi target untuk diselesaikan setelah menggulingkan pemerintahan PM Yingluck Shinawatra tahun 2014. Junta berdalih konstitusi baru dibutuhkan karena sejak kudeta militer terakhir tahun 2006, pemerintahan sipil hasil pemilu tetap terjerat konflik politik dan korupsi.

Konstitusi baru ini dijanjikan akan menjamin stabilitas nasional sehingga militer tidak perlu lagi melakukan kudeta. Salah satu bentuknya adalah memodifikasi sistem pemilu proporsional untuk memilih 500 anggota Majelis Rendah. Meski tidak pernah disampaikan terbuka oleh pemerintah, kubu oposisi menilai hal ini dilakukan untuk membatasi kursi partai pendukung klan Shinawatra, yang memenangi setiap pemilu sejak 2001.

Selain itu, junta militer memiliki kewenangan untuk menunjuk 250 anggota Majelis Tinggi atau Senat sehingga praktis militer akan berperan besar pada pemerintahan hasil pemilu mendatang. Partai pemenang pemilu pun harus menguasai hingga dua pertiga kursi Majelis Rendah untuk meraih mayoritas di parlemen. Pemerintah hasil pemilu juga akan terikat pada cetak biru Thailand yang disusun militer dalam 20 tahun ke depan.

Meski konstitusi baru telah disahkan, junta militer tidak juga memberikan kepastian tentang penyelenggaraan pemilu. Jadwal pemilu terus tertunda seiring penundaan pengesahan konstitusi. Padahal, semakin cepat pemilu berlangsung untuk memilih pemerintahan sesuai kehendak rakyat, semakin cepat pula Thailand kembali ke sistem demokrasi. Hal ini menegaskan, militer masih ragu melepaskan kekuasaan sepenuhnya pada pemerintahan sipil, seperti terlihat pada konstitusi baru yang melanggengkan peran militer dalam politik Thailand.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 April 2017, di halaman 6 dengan judul "Konstitusi Langgengkan Peran Militer".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Powered By Blogger