Namun, itulah yang kita dengar saat Presiden bertemu dengan pimpinan redaksi media massa di Istana, Rabu (17/5). Sebenarnya bukan pertama kali ini kita mendengar kepala negara mengeluarkan ancaman dengan kata "gebuk". Mendiang Presiden Soeharto juga mengucapkan ancaman gebuk dalam perjalanan ke Tanah Air dari lawatan ke Yugoslavia dan Uni Soviet, 13 September 1989.
"Gebuk" lebih dari sekadar memukul yang cukup dilakukan dengan tangan. Gebuk dilakukan dengan alat pemukul—seperti gada—yang berat. Ini tindakan tegas, penuh tenaga.
Bahwa kosakata itu yang jadi pilihan Presiden Jokowi membuat kita terenyak dan terpana. Pertama, Presiden Jokowi merupakan kepala negara di era reformasi, yang diasumsikan berbeda dengan era otoritarian yang ditandai dengan ucapan seperti "gebuk" atau "libas".
Kita menduga, Presiden menilai situasi saat ini sudah keterlaluan. Kepala Negara tidak spesifik menyebut apa yang akan digebuk. Namun, kita dapat meraba dan merasa apa yang dimaksud Presiden. Berbagai peristiwa dan fenomena di seputar Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi referensi meskipun sebagian merasa konteks yang ada di hati Presiden bukan hanya itu.
Satu yang menonjol dari fenomena itu adalah maraknya intoleransi. Juga muncul dugaan bangkitnya PKI, termasuk yang mengaitkan Presiden dan keluarganya dengan partai terlarang tersebut. Pengamat politik menyatakan, ada dinamika lain yang nada dan nuansanya sulit untuk tidak dikaitkan dengan power struggle atau kontestasi 2019.
Presiden sepertinya tak lagi bisa menoleransi perkembangan yang ada. Terhadap kelompok atau ormas yang dinilai beraksi di luar koridor Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, Presiden berniat menggebuknya. Terbayang Presiden mengatakan "jangan menguji kesabaran seorang presiden", yang dipilih langsung rakyat, dan pada dirinya ada kuasa besar mengambil tindakan.
Ucapan Kepala Negara bisa ditafsir lebih. Ini kita tangkap dari pernyataan lain Presiden bahwa dinamika yang berkembang belakangan ini ada kaitannya dengan Pemilu 2019 dan "dilakukan oleh mereka yang berkuasa atau yang terganggu kepentingan bisnisnya".
Pernyataan tegas Presiden saat bertemu dengan pimpinan redaksi sebenarnya diametral dengan pernyataan setelah bertemu dengan pemimpin lintas agama sehari sebelumnya. Ibarat "sabda pendito ratu", ucapan tersebut harus kredibel. Jika setelah ini ada aktivitas di luar koridor dan tidak ada respons apa-apa dari Presiden, "gebuk" pun tak akan lagi seberwibawa seperti pada masa lalu.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Mei 2017, di halaman 6 dengan judul "Presiden Akan Menggebuk".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar