Dalam pemilu legislatif putaran kedua, Partai Republik Bergerak (REM) menguasai 350 dari 577 kursi di parlemen. Dua partai utama, yaitu Partai Republik dan Partai Sosialis yang selama 60 tahun terakhir secara bergantian memimpin Perancis, kini tersungkur ke belakang.
Rakyat Perancis rupanya benar-benar ingin memberikan kesempatan kepada Macron untuk mengubah stagnasi yang melanda negara itu, khususnya di bidang perekonomian dan tenaga kerja.
Saat ini ada sekitar 20 persen warga Perancis berusia di bawah 25 tahun yang menganggur, dengan total tingkat pengangguran nasional berkisar 10-11 persen. Perancis juga telah berkali-kali diingatkan oleh Uni Eropa terkait perekonomiannya yang stagnan dan berdampak pada pelambatan ekonomi Uni Eropa secara keseluruhan.
Dengan memperoleh dukungan mayoritas di parlemen, Macron secara legal bisa menjalankan program reformasi, khususnya di bidang tenaga kerja. Ia berencana merombak UU Perburuhan menjadi lebih fleksibel sehingga perusahaan bisa lebih mudah merekrut tenaga kerja maupun menghentikan karyawan. Kebijakan reformasi seperti ini gagal dilaksanakan oleh presiden-presiden terdahulu karena tentangan keras dari serikat pekerja.
Macron akan menghadapi tantangan serupa, yaitu ancaman pemogokan dan demonstrasi besar-besaran kaum buruh yang pada era Presiden Francois Hollande telah melumpuhkan layanan publik, seperti transportasi, pengangkutan sampah, dan distribusi bahan bakar.
Hanya bedanya, Macron sudah mengantisipasi ini. Semasa kampanye ia telah bertemu, berdiskusi, dan berdebat dengan para pemimpin serikat pekerja tentang program yang akan diterapkannya. Intinya, Macron tidak mengumbar janji, tetapi ia mendengarkan keluhan mereka.
Macron juga akan menghadapi tentangan keras dari kubu oposisi, yang menganggap bahwa kemenangan REM tidak memiliki legitimasi karena partisipasi pemilih hanya 43 persen. Partai-partai kiri mengancam akan mendukung gerakan turun ke jalan jika pemerintah mengurangi hak-hak buruh. Namun, ini pun risiko politik yang lumrah. Kubu yang kalah selalu akan menjadi oposisi yang kritis terhadap semua kebijakan pemerintah.
Apa yang dihadapi Perancis kini jauh lebih baik dibandingkan dengan, misalnya, ketidakpastian politik yang dialami Inggris. Sampai hari ini PM Theresa May masih bergulat untuk membentuk pemerintahan karena Partai Konservatif tak mampu meraih kursi mayoritas.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 21 Juni 2017, di halaman 6 dengan judul "Saatnya Perancis Bergerak".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar