Presiden Joko Widodo melantik para pejabat baru di Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Keempat pejabat baru itu dari kiri ke kanan adalah Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Agum Gumelar sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan Marsekal Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf TNI AU. Idrus (berjabat tangan dengan Presiden) menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju dalam Pilkada Jawa Timur.
Presiden Joko Widodo mengganti menteri sosial dan kepala staf kepresidenan di medio tahun ketiga pemerintahannya yang bersamaan dengan tahun politik.
Meski lama diperbincangkan dan dijadikan spekulasi politik, pergantian itu terkesan mendadak dari sisi pengumuman dan pelantikan. Pada Rabu, 17 Januari, Presiden Jokowi melantik politisi Partai Golkar, Idrus Marham, sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur.
Selain Khofifah, Presiden juga mengganti Teten Masduki dari posisi Kepala Staf Kepresidenan. Teten digantikan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko. Sementara Jenderal (Purn) Agum Gumelar masuk ke lingkaran Istana sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Isu perombakan kabinet telah lama disuarakan setelah Khofifah maju sebagai calon gubernur Jawa Timur dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Namun, realitas politik menunjukkan Presiden Jokowi masih mempertahankan Airlangga di posisi Menteri Perindustrian. Sebelumnya, beberapa pihak mengingatkan pernyataan Presiden Jokowi yang tidak memperbolehkan menterinya merangkap sebagai pemimpin partai.
Pergantian menteri sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Presiden tentunya memiliki kalkulasi politik dengan melakukan penggantian menteri di masa pemerintahan yang masih tersisa sekitar 1,5 tahun. Bahkan, pada Agustus 2018, sudah dibuka pendaftaran calon presiden untuk Pemilu 2019. Akselerasi pembangunan tentunya menjadi keniscayaan politik untuk menuntaskan janji kampanye.
Kita mendorong Presiden Jokowi dan para menterinya untuk merealisasikan janji kampanye yang pernah dilontarkan pada masa kampanye. Para menteri perlu menangkap perasaan rakyat, mengembangkan naluri kemanusiaan untuk tetap bersama rakyat, sebagaimana tertera dalam dokumen Nawacita bahwa negara hadir di tengah rakyat.
Di era yang serba terbuka, tidak mungkin seorang menteri hanya duduk di pusat, tanpa memahami realitas sosial yang ada di masyarakat. Para menteri, tentunya dengan koordinasi yang kian membaik, harus turun ke bawah menangkap masalah, meresapi perasaan rakyat dan menggunakan otoritas kekuasaan untuk menyelesaikan problem yang dihadapi rakyat. Itulah esensi dari sebuah kekuasaan.
Pergantian menteri dan kepala staf kepresidenan seharusnya menjadi momentum kian membaiknya komunikasi publik pemerintah dengan rakyatnya. Komunikasi di antara menteri dan di dalam pemerintah, cepatnya perubahan dalam pengambilan keputusan, adalah masalah dalam pemerintahan yang harus segera diperbaiki.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar