KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM) 18-04-2013

J Kristiadi

Justifikasi "pemenang" adalah hasil survei beberapa tahun terakhir yang menghasilkan dua calon presiden untuk Pemilu 2019 yang elektabilitasnya paling signifikan, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Elektabilitas Jokowi sekitar 50 persen. Hal ini antara lain terlihat dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Agustus 2018, yaitu 52,2 persen. Sementara elektabilitas Prabowo, menurut hasil survei itu, 29,5 persen. Namun, kemenangan sesungguhnya baru akan diketahui setelah pemungutan suara 17 April 2019 atau sekitar delapan bulan mendatang.

Jalan menuju kemenangan sesungguhnya itu harus dilalui dengan kerja sangat keras, termasuk oleh Jokowi. Pasalnya, meski Jokowi punya seabrek prestasi di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, bukan perkara sederhana untuk menjual keberhasilan itu.

Masih adanya selisih sekitar 20 persen antara tingkat kepuasan kinerja Jokowi (saat ini sekitar 70 persen) dan tingkat elektabilitasnya, hal itu menunjukkan adanya bagian masyarakat, dengan proporsinya signifikan, yang enggan memilihnya.

Kondisi ini membuat capaian pertumbuhan ekonomi di bawah target, ketimpangan kaya-miskin, pengangguran, harga bahan kebutuhan pokok yang tidak stabil, mudah diduga akan menjadi isu-isu yang akan mendominasi kubu Prabowo-Sandiaga Uno.

Efektivitas jurus tersebut akan lebih dirasakan apabila bersekutu dengan isu politik identitas sebagaimana diungkapkan Francis Fukuyama. Ia menegaskan politik identitas bukan lagi fenomena minor, melainkan sudah menjadi konsep utama untuk menjelaskan masalah-masalah global, antara lain kesenjangan kaya-miskin dalam praktik demokrasi (Against Identity Politics, The New Tribalism and The Crisis of Democracy, Foreign Affairs, September/Oktober 2018).

Mempersekutukan politik identitas dengan rasa tidak puas masyarakat karena ketimpangan ekonomi ataupun perasaan tidak dihargai akan menjadi jurus ampuh untuk menggalang dukungan. Kemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016 menjadi contoh yang sangat gamblang.

Strategi melakukan serangan balik dari kubu Prabowo yang cerdik membujuk kalangan masyarakat marjinal dengan tingkat pendidikan sederhana perlu direspons dengan lebih cerdik dan jitu.

Kubu Jokowi-Ma'ruf Amin harus mempunyai strategi jitu mengingat data pemerintah (Badan Pusat Statistik) dapat dikemas untuk menggarap ceruk masyarakat yang merasa terpinggirkan. Sementara itu, data makroekonomi yang dijadikan landasan kebijakan kerakyatan Jokowi tidak mudah dicerna oleh publik kelas menengah ke bawah.

Mengingat kubu Prabowo-Sandi masih "kosong" prestasi, mereka akan membuat narasi sederhana atau simbol dari isu-isu ketidakpuasan publik yang menyentuh emosi publik. Kemampuan menggerakkan pemilih dengan menarasikan kelemahan yang menyentuh emosi publik jangan dianggap remeh.

Digitalisasi politik terbukti ampuh merayu dengan menguras emosi publik daripada penjelasan rasional. Sosok Sandiaga tampaknya akan dioptimalkan untuk merebut pemilih milenial yang potensinya sekitar 100 juta orang.

Kubu Jokowi-Ma'ruf sebaiknya bukan bersemangat sebagai "pemenang", melainkan justru membekali diri dengan semangat penantang. Singkirkan jauh-jauh spirit petahana yang hanya akan menuai rasa mapan, kemenangan prematur, arogansi, dan meremehkan lawan.

Strategi ofensif juga harus diutamakan sehingga dalam merespons serangan kubu Prabowo-Sandi tidak memberikan kesan reaktif, tergagap, panik, dan uring-uringan. Perilaku para pendukung, sukarelawan, terutama kader dari parpol pengusung dan pendukung, harus merepresentasikan pribadi kandidat presiden dan wakil presidennya, yaitu lembut, sabar, sederhana, dan murah senyum.

Sementara kubu Prabowo adalah "pelawan" yang harus berjiwa petarung dan pejuang. Karakter "pelawan" tidak boleh berasa kalah. Andai kata kalah harus dimaknai belum menang karena pejuang selalu mempunyai cita-cita besar dan keberhasilannya sering kali memerlukan jangka panjang. Merawat semangat perjuangan jangka panjang adalah watak "pelawan" sejati.

Meskipun demikian, semangat fighter jangan sampai terjebak menjadi sikap megalothymia (Fukuyama, 2018), semangat memompa ambisi tiranikal dan superioritas. Jebakan ini akan memicu kampanye terjebak menjadi arena lolongan kemarahan dan kebencian. Masa kampanye harus dijadikan kesempatan mengumandangkan isu-isu yang menyegarkan kewarasan publik; bukan imagology, perasaan merasa hebat, dikagumi, spektakuler, padahal lapuk di dalamnya.

Strategi kampanye Pemilihan Presiden 2019 bergeser dari isu-isu politik yang dikemas dengan sentimen primordial menjadi isu-isu ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Perubahan yang sangat disyukuri mengingat perdebatan mengenai ciri-ciri kodrati dan religi hanya akan menguras emosi, sementara perdebatan mengenai isu ekonomi akan mendorong dan mengutamakan rasionalitas.