Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, memberikan penghormatan pada pembukaan sidang parlemen Malaysia di Kuala Lumpur, Selasa (17/7/2018). Mahathir mewacanakan pembatasan impor produk otomotif guna melindungi industri otomotif dalam negeri.
Perjalanan PM Malaysia Mahathir Mohamad ke China membawa hasil sesuai dengan yang diinginkannya. Tiga proyek yang didanai China tak dilanjutkan.
Mahathir berkunjung ke Beijing pada Senin-Selasa (20-21/8/2018). Ia bertemu PM China Li Keqiang serta Presiden Xi Jinping. Mahathir intinya menyampaikan rencana Malaysia untuk tidak melanjutkan tiga proyek yang dibiayai China di negaranya, yakni jalur kereta yang menghubungkan Thailand selatan dengan Kuala Lumpur serta proyek dua pipa gas.
Menurut Mahathir, proyek ini melibatkan pinjaman sangat besar sehingga mengancam keuangan negara. Selain itu, bagi Malaysia, proyek-proyek ini belum dibutuhkan. Kementerian Keuangan Malaysia juga menyebutkan, 88 persen dari biaya pembangunan proyek pipa gas telah dibayar kepada kontraktor China, tetapi hanya 13 persen pekerjaan yang sudah rampung.
Para pemimpin China dapat memahami rencana Malaysia. Kementerian Luar negeri China menyebut bahwa Beijing menggunakan perspektif jangka panjang dalam melihat relasi dua negara itu. China menyatakan akan menyelesaikan isu proyek- proyek di Malaysia melalui dialog serta negosiasi.
Proyek jalur kereta memiliki nilai 20 miliar dollar AS, sedangkan dua proyek pipa gas yang sedang digarap bernilai 2,3 miliar dollar AS. Persetujuan atas proyek-proyek tersebut diberikan oleh mantan PM Malaysia Mohammad Najib Razak, yang kini menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan korupsi 1MDB.
Rencana pembangunan rel kereta serta proyek pipa gas di Malaysia merupakan bagian dari rencana ambisius China mewujudkan "jalur sutera modern" yang ditempuh lewat Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI). Diluncurkan lima tahun lalu, BRI menyiapkan pendanaan proyek infrastruktur dan energi di puluhan negara, yang tersebar di Afrika, Asia, dan Eropa. Diperkirakan, dibutuhkan 1 triliun dollar AS untuk mewujudkan tujuan BRI. Jumlah kredit yang dikucurkan China diperkirakan mencapai 210 miliar dollar AS, yang sebagian besar diterima di negara-negara Asia.
Sejumlah kritik menyebutkan, BRI dapat menjebak negara penerima pinjaman. Kasus Sri Lanka yang menyerahkan pengelolaan sebuah pelabuhannya kepada China karena tak mampu membayar utang sering disebut dalam berbagai laporan. Keluhan juga muncul karena BRI dinilai sangat berpihak kepada perusahaan-perusahaan China. Transparansi pendanaan didesak pula untuk diperbaiki.
Bagaimanapun, sejumlah lembaga internasional mengakui BRI dapat membantu pembangunan ekonomi sebuah negara. Hal yang harus diperhatikan, jangan sampai BRI justru mengancam perekonomian negara yang menerima pinjaman. Kegagalan negara-negara ini untuk membayar utang pada akhirnya dapat menimbulkan ancaman pula terhadap China.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar