Klaim Dongkrak Wisata
Artikel "Pariwisata Murah" di Kompas (30/7/2018) mengklaim bahwa fasilitas bebas visa bagi 169 negara sejak 2016 berhasil mendongkrak kunjungan. Ini menurut saya berlebihan dan patut dipertanyakan.
Padahal, di awal laporan, reporter menuturkan ada kekhawatiran Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada tahun ini akan sulit meraih target yang telah ia tetapkan, yakni 17 juta kunjungan. Lantaran tren dalam 6 bulan terakhir rata-rata hanya 1,25 juta kunjungan per bulan, sepanjang 2018 hanya 15 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Katakanlah ini hanya prediksi, itu pun sebelum bencana gempa Lombok yang dampaknya hingga ke Bali. Prediksi itu bisa meleset; bisa juga sebaliknya.
Bagaimana pada 2017? Target 15 juta kunjungan. Namun, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 14,04 juta kunjungan. Kemenpar tidak membantah; ada kesan legawa menerima data dari BPS itu.
Menteri Pariwisata mengaku telah memprediksi target akan meleset akibat erupsi Gunung Agung di Bali dan peringatan bepergian oleh beberapa negara.
Tahun 2016? Sama saja, tak menggembirakan. BPS mencatat 11,519 juta kunjungan (target: 12 juta). Namun, Kemenpar mengklaim tambahan 504.696 kunjungan sehingga total 12.023.696 kunjungan. Target pun "pas" tercapai.
Klaim ini dimungkinkan setelah Kemenpar mengaku punya teknologi canggih sejak Oktober 2016 guna melacak keberadaan wisman dengan menghitung roaming ponsel yang mereka bawa dari negara asal melalui pos-pos lintas batas yang belum dilengkapi pemeriksaan imigrasinya.
Seolah-olah mengantisipasi kecurigaan publik terhadap munculnya data tambahan sampai 500.000 lebih, Kemenpar menegaskan bahwa datanya sangat valid bahkan sulit dibantah karena dihitung dengan menggunakan teknologi big data MPD (Kompas, 17/2/2017).
Itulah gambaran yang terkait kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga dari 169 negara sejak 2016 (Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 ditandatangani pada 2 Maret 2016 dan berlaku mulai 10 Maret 2016).
Jadi, masihkah hendak dibilang fasilitas bebas visa bagi 169 negara berhasil mendongkrak jumlah kunjungan?
WIRASMO W WIROTO
Pondok Pekayon Indah,
Bekasi, Jawa Barat
Trotoar di Jawa Tengah
Kami mohon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama DPRD Jawa Tengah membuat trotoar di sepanjang Jalan Cipto Mangunkusumo, Ambarawa—khususnya dari Kelurahan Baran sampai dengan SD Negeri Kranggan, Kelurahan Kranggan, Ambarawa.
Ribuan murid PAUD, TK, tiga SD negeri, dan SMP Negeri 1 Ambarawa (belum ditambah orangtua dan warga lainnya) melewati jalan ini baik saat berangkat ke sekolah maupun pulang dari sekolah.
Saran ini makin urgen karena setelah pelebaran jalan di sana, hampir tak ada jalur untuk pejalan kaki. Mereka harus berjalan bersebelahan dengan mobil, sepeda motor, bahkan truk setiap hari. Pikirkan keselamatan siswa-siswi dan warga lainnya yang melalui jalan tersebut!
Widodo
Tokoh Masyarakat Ambarawa,
Baran Dukuh Kidul RT 006 RW 003 Kelurahan Baran,
Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang
Spam SMS
Saya pelanggan Telkomsel sejak kuliah, belasan tahun lalu. Saat ini, saya menggunakan nomor pascabayar.
Kian hari kian banyak SMS dengan nomor asing menawarkan macam-macam. Saya berharap Telkomsel punya fitur seperti WA yang bisa melaporkan nomor asing (dan blok) sehingga nomor itu tak bisa kirim pesan kepada pelanggan Telkomsel jika sudah ada beberapa yang lapor dalam sehari.
Semoga fitur segera muncul demi kenyamanan pelanggan.
Aresdi Mahdi Asyathry
Gang Langgar, Jagakarsa,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar