Mobil Listrik Sendiri
Setelah membaca impian Sdr Zulham akan industri mobil masa depan yang diproduksi dan dikuasai oleh bangsa sendiri di rubrik Surat kepada Redaksi, Kompas (3/10/2018), saya ingin menyampaikan urusan yang hampir sama, yakni industri mobil tanpa embel-embel "masa depan".
Impian Kang Zulham, saya kira sudah ada di kantong kecil Pak Joko Widodo. Pertanyaannya, mampukah beliau menghadapi mereka yang suka waton beda, mereka yang sering menentang pelbagai kebijakan pemerintah, dengan pernyataan-pernyataan miring dan komentar nyinyir?
Saya masih ingat ketika beliau menjabat Wali Kota Solo dengan kebijakan mobil Esemkanya yang, menurut berbagai kalangan termasuk saya, merupakan terobosan di bidang industri mobil/kendaraan dalam negeri.
Namun, jangan pesimistis, kita masih punya harapan. Sebagai presiden, tentu Pak Jokowi punya kapasitas lebih dalam mengegolkan mimpi bangsa Indonesia untuk punya industri kendaraan listrik yang mandiri.
IMAN SISWADI
Desa Tegalwangi RT 008 RW 003, Kecamatan Talang,
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Klaim Asuransi Belum Dibayar
Saya pemegang polis Dwiguna Prima Asuransi Bumi Putera 1912 dengan nomor polis 2003237394, jatuh tempo 1 Juni 2018. Klaim saya ajukan lewat kantor cabang Pandaan, 23 Mei 2018. Janjinya akan diproses dan ditransfer ke rekening saya dalam 45 hari kerja.
Sampai lewat batas waktu, uang klaim belum ditransfer. Saya sudah berusaha menghubungi HP 10080 4100 1912, tetapi selalu dijawab mesin: "mohon maaf kami sibuk".
Saya dulu memilih Bumi Putera 1912 karena percaya pada reputasinya. Ternyata sekarang malah wanprestasi.
Saya terpaksa mengutang untuk membayar uang kuliah, indekos, dan biaya hidup anak saya karena seharusnya bisa dibayar dari klaim asuransi ini.
Mohon bantuan dari OJK karena pegawai Bumi Putera 1912 di tempat saya sama putus asanya dengan saya.
Agus Supriyono
Jl Kelurahan Gang Mawar,
Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur
Layanan Bank
April 2017, kami, para guru, ditawari tunjangan yang berasal dari hibah PGRI. Wacananya, setiap bulan akan ada tunjangan Rp 500.000 dan diterimakan secara rapel untuk 6 bulan.
Kami harus membuka rekening di Bank DKI. Saya pun membuka rekening di Bank DKI Cabang Pembantu Cakung, Jakarta Timur.
Setoran awal Rp 250.000. Saya menyetor Rp 250.000 dan seminggu berikutnya saya menyetor lagi Rp 250.000.
Pada akhir Desember 2017, tunjangan yang dijanjikan turun, tetapi saya hanya menerima Rp 2 juta. Logikanya, uang masuk Rp 3 juta potong pajak.
Selain itu, biaya administrasi di Bank DKI besar sekali. Selain biaya administrasi bulanan, ada biaya administrasi ATM dan ada denda Rp 15.000 per bulan jika tidak ada transaksi.
Saya mohon pihak yang berwenang untuk meninjau kebijakan ini agar rakyat bisa memiliki tabungan dengan saldo yang besar.
Sebagai pembanding, pada tahun 1990-an, orangtua saya menang undian tape recorder dari Simpedes BRI Cabang Pembantu Kalibawang, Kulon Progo. Padahal, saldo rekening ayah saya hanya Rp 21.000. Sampai kini, orangtua saya masih rajin menabung walau sedikit.
Agustinus Astanta
Taman Mula Sakti, Kaliabang Tengah,
Bekasi Utara
Listrik Sering Mati
Kami tinggal di daerah Cirendeu, Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan, mewakili penduduk yang tinggal di Tangerang Selatan. Beberapa minggu ini listrik di kawasan kami sering mati, bisa lima menit sampai dua jam.
Memasuki bulan Oktober 2018, pagi-pagi listrik sudah tiga kali mati. Yang merugikan kami tentu saja adalah rusaknya beberapa alat elektronik di rumah, mulai dari televisi, lemari es, AC, hingga pompa air.
Pertanyaan kami, sampai kapan listrik tidak merugikan konsumen? Kami tidak pernah menunggak membayar listrik, mengapa hak kami sebagai konsumen diabaikan?
Semoga hal ini tidak terjadi di daerah lain.
Benny Yustanto C
Tidak ada komentar:
Posting Komentar