Praktik korupsi yang begitu masif berpotensi melimbungkan negara. Asosiasi dagang Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) tahun 1779 runtuh akibat korupsi. Korupsi ikut juga berkontribusi melimbungkan kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang berkuasa sekitar 32 tahun. Gerakan Reformasi Mei 1998 mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto dan melahirkan Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Aksi Tolak Suap – Sejumlah aktivis anti korupsi dengan membawa poster "Tolak Suap" menggelar aksi di kawasan hari bebas kendaraan bermotor,di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (6/5/18). Mereka melakukan aksi untuk menginggatkan masyarakat agar tidak diam terhadap perilaku suap…
Dalam Pasal 4 Ketetapan XI/MPR/1998 ditegaskan, "Upaya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun, baik pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta konglomerat, termasuk mantan Presiden." Ketetapan MPR itu ditandatangani pada 13 November 1998. Ketetapan MPR itu lahir disertai perjuangan mahasiswa dan rakyat di kawasan Semanggi yang dikenal dengan Tragedi Semanggi.
Meski ketetapan MPR itu sudah tegas dan jelas, upaya untuk mengadili Presiden Soeharto tidak pernah terlaksana karena kondisi kesehatan. Dukungan politik saat itu juga lemah. Ketetapan MPR untuk pemberantasan korupsi merupakan kehendak bangsa. Bangsa ini geram karena korupsi yang begitu merajalela. Semua urusan selalu diembel-embeli dengan uang. Selama KPK berdiri, sudah 100 kepala daerah ditangkap, tetapi korupsi terus merajalela.
Dalam kontestasi politik menjelang pemilu presiden 17 April 2019, kita mau mendorong kedua kontestan pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno menawarkan program bagaimana memberantas korupsi di negeri ini. Bagaimana menjadikan layanan publik Indonesia yang betul-betul bebas korupsi dan suap. Daripada bermain-main diksi tidak produktif, seperti "politik genderuwo", "politik sontoloyo", "tampang boyolali", atau "politik cabai", akan lebih produktif jika menawarkan program antikorupsi.
Korupsi itu adalah sebuah pengkhianatan terbesar terhadap kemanusiaan. Korupsi mengakibatkan kemelaratan. Dana yang dikorupsi bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa, pembangunan desa.
Kita memahami, dalam panggung kampanye, sensasi dibutuhkan daripada esensi. Akan tetapi, jika produksi sensasi lebih banyak, bangsa ini tidak mendapatkan apa-apa selain kegaduhan. Akan lebih ideal jika ada kandidat menawarkan, "Serahkan Indonesia kepadaku, dalam lima tahun Indonesia akan bersih dari korupsi." Kemudian dibuat peta jalan detail menuju Indonesia bersih korupsi. Biarlah publik menguji dan memberikan penilaian terhadap program.
Tawaran tim sukses Prabowo-Sandi melalui Andre Rosiade, yang akan membentuk tim gabungan pencari fakta penyiraman air keras Novel Baswedan dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Sandi, boleh saja, tetapi langkah itu harus dilengkapi langkah lain.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar