Selain kemacetan lalu lintas, banjir menjadi persoalan akut Kota Jakarta. Dari gubernur yang satu ke gubernur berikutnya belum ada yang bisa mengatasi banjir. Bahkan, seiring semakin kompleksnya permasalahan Ibu Kota, Jakarta bebas banjir semakin mengutopia.
Pernyataan Gubernur Joko Widodo benar. Banjir tidak akan tiba-tiba hilang dari Jakarta. Perlu proses panjang. Serupa mengatasi kemacetan lalu lintas, dibutuhkan langkah strategis, persuasif, bahkan "paksaan" mengembangkan kultur taat terhadap peraturan.
Semua pihak mengiur potensi terjadinya banjir. Tidak ditaatinya peruntukan lahan, satu per satu situ ditutup untuk perumahan—tahun 2003-2004 ada 240 situ, tahun 2009 tinggal 180 situ—merupakan satu contoh penyebab. Alih fungsi itu mengakibatkan berkurangnya situ sebagai penyangga air pada musim kemarau dan penampung air pada musim hujan.
Dengan volume sampah 6.500 ton per hari—53 persen sampah rumah tangga dan sisanya sampah industri—sebagian saja bisa diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah, semakin besar potensi terjadinya banjir. Ditambah sumbangan warga Jakarta yang berkebiasaan buruk menjadikan sungai dan jalan raya jadi kotak sampah umum.
Kita daftar langkah-langkah yang dilakukan, oleh para gubernur-wagub sebelum dan gubernur-wagub petahana. Selesainya Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur langkah bagus mengatasi banjir. Begitu juga revitalisasi Sungai Pesanggrahan, Angke, dan Sunter, yang membuat warga merasa aman dan terjauhkan dari ancaman banjir.
Wilayah Jakarta Raya yang dikepung 13 sungai dan dibelah Kali Ciliwung jangan membuat gamang membebaskan Jakarta dari banjir. Banjir memang musibah, tetapi bisa diusahakan seminimal mungkin terjadi. Jakarta terendam pada tahun 2002 atau sedikit lebih ringan dua tiga tahun lalu, tidak akan separah itu jika dihindarkan secara serius, terprogram, dan didukung warga Jakarta.
Normalisasi 12 waduk, yang menjadi prioritas selesai pada akhir tahun ini, perlu dukungan warga sepenuhnya. Normalisasi sungai, pembangunan sodetan, dan pemeliharaan 50 saluran air, kita catat sebagai bagian dari langkah-langkah strategis-terencana, termasuk penertiban peruntukan penggunaan lahan.
Jakarta melawan dan mengalahkan banjir tidak bisa sendirian. Empat daerah penyangga, bahkan Cianjur yang biasa "mengirimkan air bah", perlu bekerja sama. Jakarta ibu kota negara sekaligus ibu kota provinsi jangan wacana. Perlu keputusan politis untuk merealisasikan adanya satu manajemen.
Di bawah seorang manajer yang kompeten, tegas, dan bersih, Jakarta terbebas dari ancaman banjir sekaligus dari segala dampak negatifnya kota metropolitan-megapolitan.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003163391
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar