Di antara 343 korporasi global yang dibeberkan dalam 28.000 lembar dokumen rahasia International Consortium of Investigative Journalists pada 6 November itu terdapat nama seperti PepsiCo, FedEx Corp, Amazon.com, PwC Global, JP Morgan, dan IKEA. Skandal ini membuat murka negara-negara tetangga Luksemburg yang merasa dirugikan karena kehilangan potensi pendapatan pajak akibat praktik ini.
Tokoh pimpinan tertinggi Uni Eropa, Jean-Claude Juncker, jadi sasaran utama kemarahan. Sebelum jadi Presiden Komisi Eropa sekarang ini, selama hampir 20 tahun ia menjabat PM dan Menkeu Luksemburg.
Praktik penggelapan pajak ratusan korporasi global itu terjadi selama dia memimpin Luksemburg. Ini membuat kredibilitas dia kini—sebagai Presiden Komisi Eropa—untuk menekan negara UE seperti Yunani dan Portugal menjalankan kebijakan pengetatan fiskal juga digugat mengingat negaranya sendiri membantu kejahatan korporasi sejumlah negara Eropa lain menggelapkan pajak.
Berbeda dengan negara zona euro lain yang terpuruk akibat krisis utang, ekonomi Luksemburg sangat makmur, antara lain karena perputaran uang dari jasa sebagai surga penggelap pajak (tax haven). Sekitar 35 persen ekonomi negara berpenduduk 550.000 jiwa ini disumbang sektor jasa keuangan. Luksemburg jadi markas ratusan perusahaan multinasional, yang di antaranya dioperasikan sebagai bagian dari jaringan rekayasa penggelapan pajak.
Perang terhadap praktik penggelapan pajak mulai dilancarkan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) beberapa tahun terakhir. Luksemburg salah satu tax haven paling sulit tersentuh karena semua dikonstruksi sebagai transaksi legal. Mengalihkan keuntungan antar-perusahaan dalam satu grup dari wilayah yurisdiksi negara berpajak tinggi (misalnya Inggris atau AS) ke Luksemburg yang pajak korporasinya di bawah 1 persen, atau sebaliknya mengalihkan utang ke anak perusahaan di negara berpajak tinggi, adalah beberapa dari banyak modus kompleks yang digunakan untuk menghindari pajak.
Luksemburg selama ini lolos dari sorotan soal pajak antara lain karena Juncker memiliki hubungan dekat dengan banyak tokoh pemimpin Jerman, negara terkuat di UE. PM Luksemburg Pierre Gramegna mengaku persoalan penghindaran pajak tak bisa diselesaikan Luksemburg sendiri. Dia bersikeras, semua transaksi pajak itu legal dan banyak negara lain melakukan hal serupa.
Skandal Luksemburg menunjukkan dunia dan Eropa sebagai tempat OECD bermarkas hingga kini belum sepenuhnya sukses memenangi perang terhadap penggelapan/penghindaran pajak. Banyak negara di dunia masih leluasa menjalankan praktik sebagai tax haven dan makmur karena praktik itu, sementara banyak negara lain dirugikan. Di Asia, Hongkong, Makau, dan Singapura, misalnya.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009958143
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar