Longsor terjadi di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Jumat pekan lalu menjelang petang, setelah tanah di Bukit Telagalele di selatan perkampungan ambrol dari ketinggian 500 meter dan menggulung Desa Jemblung yang berada persis di bawahnya.
Presiden Joko Widodo, Minggu pagi, menuju ke daerah bencana untuk melihat langsung penanganan situasi darurat serta proses evakuasi korban yang masih tertimbun dan penanganan pengungsi.
Banjarnegara memang daerah rawan longsor. Dalam catatan Kompas, pada 4 Januari 2006 longsor terjadi di Desa Sijeruk dengan korban 77 orang meninggal. Pada akhir Desember 2013 ada 25 desa di 12 kecamatan terisolasi akibat longsor yang memutus akses ke 43 lokasi. Pada 30 November 2014 jalan utama Kecamatan Pagentan terputus karena tertimbun longsor dan ribuan warga terisolasi. Longsor kembali terjadi pada 6-8 Desember di empat desa di lereng Dataran Tinggi Dieng, termasuk di Desa Sijeruk.
Penyebab longsor di Dusun Jemblung masih harus diteliti. Longsor pertama menurut saksi mata terjadi saat cuaca belum hujan. Hujan yang turun tak lama kemudian selain membawa material longsor juga pohon besar dan batu. Dengan catatan longsor seperti di atas, pemerintah setempat harus dapat menjawab, mengapa bencana yang sama dan menelan korban jiwa berulang.
Setelah longsor di Desa Sijeruk pada 4 Januari 2006, Gubernur Mardiyanto mengumumkan di Jawa Tengah terdapat lebih dari 10 kabupaten yang memiliki daerah rawan banjir dan longsor. Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota. Jawa memiliki ratusan titik rawan longsor, begitu juga di luar Jawa. Memasuki musim hujan pada akhir Desember, kewaspadaan pemerintah daerah dan masyarakat harus ditingkatkan.
Adalah tugas pemerintah daerah memetakan daerah rawan bencana dan menginformasikan kepada warga. Namun, pengalaman Banjarnegara mengingatkan, informasi dan sosialisasi saja tidak cukup. Harus ada mitigasi bencana yang apabila diperlukan termasuk merelokasi warga. Bukan hal mudah memindahkan penduduk dari satu tempat, bahkan jika informasi tentang potensi bencana sampai kepada mereka, karena perpindahan akan mengubah tatanan kehidupan warga. Hal lain, nyaris tak ada lahan layak huni yang kosong di Jawa karena pulau ini sangat padat akibat menampung lebih dari separuh penduduk Indonesia.
Meski demikian, hal tersebut bukan alasan untuk membiarkan atau abai terhadap potensi bencana. Harus ada program mitigasi menyeluruh dari pusat ke daerah dan jelas penanggung jawab serta sanksi apabila abai.
Itulah tugas kementerian dan lembaga terkait bersama pemerintah daerah segera setelah pertolongan darurat selesai dilaksanakan.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010667559
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar