Maklum, dalam setiap kesempatan, yang diungkapkan Menteri adalah seputar pencurian ikan di laut. Padahal, ada sumber daya perikanan lain yang tak kalah penting, bahkan sangat menjanjikan: perikanan budidaya.
Dalam benak kebanyakan orang—termasuk pejabat pusat dan daerah—yang membicarakan potensi sumber daya ikan, yang terbayang hanya perikanan tangkap. Jadi, saat melihat kaum nelayan yang tidak sepanjang tahun menangkap ikan, sektor perikanan dinilai tak menarik. Padahal, potensi perikanan budidaya memiliki kemampuan sama, bahkan lebih, tetapi kurang teperhatikan. Segmen usaha ini di sejumlah negara justru memberikan kontribusi ekonomi cukup besar.
Akuakultur, sebutan lain perikanan budidaya, adalah subsektor pangan paling cepat pertumbuhannya. Pada 1960, produksi dunia hanya 1,6 juta ton, sedangkan perikanan tangkap 33,9 juta ton. Pada 2012 meningkat menjadi 66,6 juta ton dan perikanan tangkap 91,3 juta ton.
Akuakultur adalah kegiatan bisnis budidaya organisme akuatik yang sebarannya hampir ada di setiap negara di dunia. Kegiatannya dilakukan di laut, perairan payau, perairan tawar, termasuk perairan umum berupa danau, waduk, dan sungai. Produksi akuakultur dunia pada 2012 mencapai 66,6 juta ton, Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Tiongkok dan India.
Ragam komoditas berupa ikan air tawar (44,01 persen), siput-siputan/kerang (23,19 persen), tanaman air (21,37 persen), ikan
Walau menempati urutan ketiga dunia, harus disadari, perbedaannya pun sangat jauh mencolok. Enam puluh tahun lalu Indonesia mampu memproduksi 25.000 ton, Tiongkok cuma 19.000 ton. Namun, pada 2013, negara kita baru 13,7 juta ton, sementara Tiongkok telah menghasilkan 43 juta ton. Dari konteks tersebut, ternyata negara kita dalam enam dekade kemudian masih ketinggalan dari Tiongkok. Padahal, luas laut kita hampir 12 kali lipat, demikian pula garis pantainya 14 kali lipat Tiongkok.
Mencermati status akuakultur Indonesia, pertumbuhan produksinya jauh lebih tinggi daripada perikanan tangkap. Kontribusinya terhadap produksi nasional terus meningkat, dari 18,05 persen pada 1999 jadi 20,56 persen pada 2002. Sebaliknya sumbangan perikanan tangkap turun dari 81,95 persen pada 1999 jadi sekitar 79,44 persen pada 2002. Bahkan, pada 2013 kontribusinya mencapai 70,1 persen. Artinya, ke depan, akuakultur akan berperan sangat penting.
Permintaan dunia terhadap produk perikanan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kesadaran manusia akan manfaat ikan. Sementara kemampuan produksi dari kegiatan perikanan tangkap pada tatanan global maksimum 90-an juta ton per tahun dan nasional 6,5 juta ton per tahun. Adapun potensi akuakultur Indonesia 57,7 juta ton per tahun (terbesar di dunia), pada 2013 total produksi 13,7 juta ton (23,7 persen).
Potensi akan lebih besar ketika organisme air lain mampu diberdayakan. Selama ini terkesan pemahaman potensi akuakultur sering terbatas hanya pada organisme makroflora dan fauna, seperti ikan, udang, kerang-kerangan, dan rumput laut yang dikategorikan sebagai
Harus diakui akuakultur di Tanah Air sudah jadi ladang usaha komersial, tetapi fakta yang terungkap kemajuannya belum sepenuhnya bisa diandalkan. Indonesia masih kalah langkah daripada negara-negara lain di dunia yang telah membawa kemajuan ekonominya melalui bisnis ini. Tiongkok, Norwegia, Vietnam, dan Thailand tengah habis-habisan mengembangkannya karena menyadari sektor ini merupakan kunci memenangi persaingan dunia yang kian ganas.
Mencermati kisah sukses sejumlah negara mengembangkan akuakultur sehingga jadi penopang perekonomian, tentunya tak terlepas dari peran serta pemerintah. Kita berharap Menteri Susi segera memberdayakan akuakultur, diimbangi dukungan formulasi kebijakan operasional. Di antaranya, pertama, melakukan perbaikan fungsi intermediasi perbankan dan lembaga keuangan nonbank, terutama bagi para pembudidaya ikan skala kecil. Mendesain kredit program dengan suku bunga lebih murah berikut persyaratan lunak.
Kedua, ada perbaikan dan pengembangan infrastruktur pembangunan. Perbaikan difokuskan pada kawasan budidaya yang relatif tertinggal dan mengedepankan prinsip keberimbangan serta mempersempit disparitas di antara kawasan.
Ketiga, perbaikan iklim investasi dan usaha ekonomi. Keberhasilan kebijakan itu dapat tercapai jika ada peningkatan konsistensi kebijakan, jaminan dan kepastian hukum. Perlu menyempurnakan otonomi daerah guna mengurangi euforia daerah sehingga desentralisasi mampu menciptakan kemakmuran.
Keempat, menuntut peningkatan kualitas SDM dan iptek. Pengalaman empiris selama ini membuktikan, kemandirian dan kesejahteraan suatu bangsa amat ditentukan oleh penguasaan iptek bangsa bersangkutan. Harus diakui kualitas SDM kita daripada bangsa lain makin menurun. Indonesia sudah tertinggal dari bangsa serumpun, seperti Malaysia dan Thailand. Bahkan kemampuan SDM kita, termasuk aktivitas akuakultur, sudah mulai tersaingi oleh bangsa Vietnam.
Pengurus Masyarakat Akuakultur Indonesia/DPD HNSI Jawa Barat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar