TAJUK RENCANA Kegaduhan Dikendalikan (Kompas)

Persoalan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri tergolong cause celebre, kasus yang mengundang sorotan luas masyarakat.

Lebih-lebih lagi, kasus yang bergerak di panggung tinggi itu telah menciptakan kegaduhan politik dan hukum, terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Sahut-sahutan kegaduhan diharapkan tidak bereskalasi dan segera surut setelah keputusan diambil, karena jika dibiarkan bisa mengganggu konsentrasi kerja pemerintahan.

Atas dasar itu, kita hargai langkah Presiden Jokowi yang menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan dan menunjuk PLT Kapolri Komjen Badrodin Haiti serta memberhentikan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman. Kita pun mendorong KPK untuk memprioritaskan penanganan kasus Budi Gunawan agar masalahnya kian jelas.

Dalam alam demokrasi, sudah biasa saat dibuat kebijakan, bermunculan komentar, pandangan, dan bahkan kegaduhan yang justru tidak membantu menyelesaikan persoalan. Senantiasa ada saja yang mengutamakan sensasi dengan mengabaikan substansi persoalan. Meski demikian, dalam dialektika demokrasi, kualitas kehidupan demokratis antara lain dapat diukur dari kemampuan mengendalikan kegaduhan dan silang pendapat secara rasional dan bertopang pada nilai etik.

Jelas sekali, kegaduhan tidak bisa dilawan dengan kegaduhan, noise, apalagi melarang, tetapi dengan suara, voice, untuk mengartikulasikan duduk perkara sebenarnya secara lebih jernih. Adu kencang kegaduhan hanya
menambah runyam keadaan. Kiranya suara jernih, bukan kegaduhan, sangatlah dibutuhkan dalam mengurai benang kusut sekitar pencalonan Kapolri. Kegaduhan hanya
mengaburkan persoalan, menjauhi kejernihan untuk menggapai jalan keluar dengan risiko politik sekecil mungkin.

Kejernihan sangat diperlukan karena sudah terlihat tanda-tanda kesesatan dalam berargumentasi. Banyak pihak, misalnya, mendukung penyelesaian politik dengan mengabaikan pertimbangan hukum. Tidak sedikit pula yang mendukung pendekatan hukum dengan menyisihkan pertimbangan politik. Padahal, keseimbangan penyelesaian politik dan hukum sangatlah penting dalam mengatasi persoalan yang kompleks. Hukum dan politik seharusnya berjalan paralel, tidak boleh dibenturkan keduanya.

Sudah menjadi keniscayaan pula, di tengah situasi centang perenang, selalu dibutuhkan pemimpin berkualitas kenegarawanan yang mampu menjaga kewibawaan hukum dan politik sekaligus. Dengan demikian, bukan hanya suara, voice, lagi yang dibutuhkan, melainkan juga putusan dan tindakan nyata yang berorientasi pada visi berjangkauan jauh ke depan. Tidak kalah pentingnya dukungan publik terhadap putusan pemimpin, sejauh dinilai untuk kepentingan bersama.

Sumber: ‎http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000011431073 

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.