Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kini berada langsung di bawah Presiden, memprioritaskan swasembada beras, kedelai, jagung, gula, dan daging sapi, serta pembangunan infrastruktur, termasuk listrik, energi, dan kemaritiman.

RPJMN menetapkan target tinggi. Dalam bidang pangan, misalnya, produksi kedelai ditargetkan naik dari 0,92 juta ton menjadi 2,6 juta ton (naik 183 persen) pada tahun 2019; daging sapi dari 452.700 ton menjadi 755.100 ton (67 persen). Untuk infrastruktur, penambahan panjang jalan nasional dari 38.570 kilometer menjadi 45.592 km dan jalan kereta api dari 5.434 km menjadi 8.692 km.

Optimisme tinggi tersebut dipicu, antara lain, oleh ketersediaan dana pembangunan yang dapat disisihkan dari penghapusan subsidi bahan bakar minyak. RPJMN ini juga merupakan upaya memenuhi janji kampanye Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sementara Bappenas mewujudkan rencana pembangunan ke dalam angka target, Presiden menegaskan pembangunan tetap berorientasi manusia dan mendengar dari pinggiran,

Masyarakat berharap janji tersebut segera diwujudkan. Karena itu, target pertumbuhan ekonomi yang menurut angka pemerintah dan Bank Indonesia memiliki kapasitas tumbuh 5,8 persen tahun 2015 harus diarahkan menciptakan lapangan kerja bermutu.

Janji memberikan layanan kesehatan universal melalui program asuransi Jaminan Kesehatan Nasional dan pendidikan untuk semua melalui wajib sekolah 12 tahun harus ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia. Bukan sekadar mencatat prestasi kuantitatif berupa angka jumlah peserta asuransi kesehatan dan peserta didik, tetapi kurang memberikan perhatian pada kualitas.

Target sangat optimistis itu hanya dapat dicapai apabila pemerintah melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Karena itu, penting pemerintah memberi bukti segera janji kampanye dan memanfaatkan modal sosial berupa dukungan masyarakat yang masih sangat tinggi saat ini.

Tak ada salahnya belajar dari pengalaman di masa lalu mengenai bagaimana pembangunan dijalankan, belajar dari keberhasilan dan tak mengulangi kesalahan sama.

Kesiapan birokrasi dan kelembagaan menjadi tantangan besar pelaksanaan di lapangan. Pemerintah harus mampu membangun rasa memiliki terhadap rencana pembangunan dengan merangkul semua pihak. Begitu pun dengan DPR, komunikasi intensif perlu dibangun.

Pembangunan akan berhasil dan berkualitas apabila semua pihak sukarela berpartisipasi di dalamnya.


Sumber: ‎http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000011326996