Cari Blog Ini

Bidvertiser

Rabu, 22 Juli 2015

Negara Hadir di Jalan Tol//Tentang Timor Leste, Sebuah Kisah (Surat Pembaca Kompas)


Negara Hadir di Jalan Tol

Kali ini kehadiran negara benar-benar dirasakan rakyat Indonesia yang melewati jalan tol. Pasalnya, mulai Selasa (7/7) hingga Rabu (29/7) pemerintah mengeluarkan kebijakan yang benar-benar pro rakyat: memberi diskon atas pembayaran tarif tol.

Seingat saya, sebelumnya tak pernah ada kebijakan progresif yang membuat semringah rakyat, seperti sekarang ini. Atau, barangkali saya yang lupa?

Pemerintah perlu melanjutkan kebijakan-kebijakan pro rakyat dalam bentuk lain, tetapi tidak terbatas kepada diskon tarif pembayaran tol, dikembangkan dalam bentuk pelayanan publik lain. Misalnya, diskon pajak penghasilan bagi yang sedang menjual rumah, diskon pajak pembelian atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi yang membeli rumah, diskon pengurusan izin, seperti SIUP, atau diskon pembelian rumah KPR.

Diskon kebutuhan pokok sehari-hari sangat dinanti-nantikan rakyat. Diskon-diskon ini akan membuat rakyat kita semakin terpatri jiwa nasionalismenya, merasa negara hadir di tengah-tengah kesulitan mereka. Sebaliknya, jika suatu saat negara sedang kedodoran ditimpa krisis ekonomi, seperti di ujung 1997 dan pertengahan 1998, rakyat tak akan segan-segan berganti mengulurkan tangan membantu negara tercinta, semisal menyumbangkan uang atau emas.

Presiden Joko Widodo ketika berkampanye memiliki jargon pemimpin yang lahir dari rakyat perlu meneruskan kebijakan yang pro rakyat. Lanjutkan!

WARSITO, PERUM SARI BUMI INDAH BLOK D10 NO.3, BINONG, TANGERANG


Tentang Timor Leste, Sebuah Kisah

Membaca tulisan Trias Kuncahyono diKompas (8/7) halaman 15, timbul minat saya memberi tambahan atau komentar spontan sesuai ingatan saya.

Bahwa Partai Fretilin yang dipimpin Xanana Gusmao dan Ramos Horta adalah partai terbesar dan didukung mayoritasrakyat Timor Timur(Timtim) yang menghendaki kemerdekaan secara penuh.Yang terbesar kedua adalah Partai UDT yang anggotanya kebanyakan rakyatturunan Portugal menghendaki Timor Leste merdeka, tetapi masih ada ikatan dengan Portugal. Yang ketiga adalah Partai Apodeti, partai minoritas yang menghendaki Timtim bergabung dengan Indonesia. Kemudian berdiri partai-partai kecil lain yang prointegrasi dengan Indonesia.

Pada 7 Desember 1975 Indonesia masuk ke Timtim untuk memenuhi keinginan rakyat Timtim yang ingin berintegrasi dengan NKRI. Penyerbuan ini dikecam banyak negara baik dari Blok Barat maupun Blok Timur (pada waktu itu zaman Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet).

Kemudian PBB mengirim tim pencari fakta dengan hasil: Indonesia telah melakukan agresi terhadap Timtim.PBB mengeluarkan resolusi yang isinya antara lain mengecam serangan Indonesia dan menyerukan agar Indonesia segera menarik ABRI dari Timtim.

Resolusi ini disetujui banyak anggota PBB dan hanya tujuh negara yang menolak resolusi atau pro Indonesia, yaituMalaysia, Filipina, Thailand, Arab Saudi, India, Indonesia, dan Israel yang secara mengejutkan memberikan dukungan kepada Indonesia.

Singapura salah satu anggota ASEAN yang abstain karena pada waktu itu hubungan Indonesia dan Singapura masih kaku pasca hukuman mati dua orang bintara KKO (Usman dan Harun) oleh Pemerintah Singapura pada 1968. Karena resolusi ini tidak ada sanksi, maka Indonesia terus menduduki Timtim dan menyatakan bahwa Timtim bagian dari NKRI, provinsi ke-27 meski PBB tak pernah mengakui.

Sikap Pemerintah AS terhadap resolusi tersebut adalah abstain walaupun sebenarnya AS menyetujui serangan itu setelah Presiden Gerald Ford bersama Menlu Henry Kissinger mengunjungi Indonesia. Demikian jugaperundingan PM Australia Gough Whitlam dengan Presiden Soeharto di Wonosobo (pada 1975 sebelum kunjungan presiden AS).

Pemerintah AS tutup mata terhadap pendudukan dan apa yang dilakukan Indonesia di Timtim karena Indonesia, walaupun bukan blok AS, diperlakukan sebagai "anak emas" karena keberhasilan pemerintahan Presiden Soeharto membasmi gerakan komunis di Indonesia pada 1965. Pasca Perang Dingin, Pemerintah AS di bawah Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat mulai bersuara mengecam"pelanggaran hak asasi manusia" oleh Indonesia di Timtim.

SUTANDYO SUDARSONO, SEMOLOWARU BAHARI BLOK V/45, SUKOLILO,SURABAYA

Catatan Redaksi: Terima kasih informasinya.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Juli 2015, di halaman 7 dengan judul "Surat kepada Redaksi ".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Powered By Blogger