Harga daging sapi yang tinggi menyebabkan pedagang daging di Jabodetabek mogok berjualan sejak hari Minggu hingga Rabu ini. Dampaknya bukan hanya pada konsumen rumah tangga, melainkan juga pada pedagang makanan yang menggunakan bahan baku daging sapi.
Pedagang daging di Jabodetabek pernah mogok dengan alasan sama pada pertengahan November 2012. Harga daging sapi saat itu Rp 90.000-Rp 100.000 per kilogram (kg). Harga daging sapi saat ini Rp 110.000-Rp 140.000 per kg, relatif tetap jika memperhitungkan inflasi.
Presiden Joko Widodo, kemarin, mengatakan, ada mafia yang menahan persediaan daging. Akibatnya, harga daging tetap tinggi meskipun Lebaran telah usai. Presiden ingin harga daging sapi kembali ke tingkat Rp 90.000 per kg.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengizinkan Bulog segera mengimpor 50.000 sapi. Bulog juga ditugasi melakukan operasi pasar menjual daging langsung kepada konsumen untuk menstabilkan harga.
Penyediaan daging sapi haruslah berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur penyelenggaraan pangan berasaskan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Penyediaan daging sapi juga harus berlandaskan Nawacita.
Belajar dari pengalaman, penanganan penyediaan daging sapi tidak boleh terjebak pada penyelesaian jangka pendek seperti saat ini. Pemerintah harus berani menetapkan bahwa penyediaan daging sapi adalah pekerjaan jangka panjang. Untuk itu, perlu arah jelas bagaimana cara mencapai kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan dalam penyediaan daging sapi.
Pada sisi lain, tingginya harga seyogianya dilihat sebagai momentum menata ulang kebijakan persapian yang salah arah dan salah penanganan selama satu dekade terakhir.
Kesalahan awal dimulai dari upaya memaksakan kebijakan swasembada tanpa dukungan data memadai hingga kurang dukungan untuk perbanyakan sapi lokal dan infrastruktur andal tata niaga sapi hidup dan daging sapi. Hal itu terlihat ketika sapi betina dan produktif ikut dipotong karena harga sapi tinggi. Dalam jangka menengah, hal ini semakin mengurangi kemampuan produksi dalam negeri.
Kementerian Pertanian akan mendatangkan 1 juta sapi indukan dari India. Hal ini menimbulkan pro dan kontra karena India bukan negara bebas penyakit mulut dan kuku (PMK), sementara Indonesia perlu 100 tahun untuk bebas PMK. Kementerian juga merencanakan inseminasi buatan besar-besaran, tetapi berhadapan dengan penyakit gugur janin (keluron) yang menular.
Barangkali kita dapat belajar dari pengembangan ayam broiler dan ayam kampung yang keduanya sama-sama maju. Atau, kita mendefinisikan ulang konsep swasembada daging menjadi swasembada protein hewani. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dari daging ayam, kambing dan domba, hingga ikan yang melimpah di laut kita.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Agustus 2015, di halaman 6 dengan judul "Mengendalikan Harga Daging".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar