NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi massa Islam yang usianya lebih dari satu abad dengan pengikut yang banyak. Meskipun ada dinamika organisasi, khususnya dalam Muktamar NU, kita bersyukur, pergantian kepemimpinan di kedua organisasi ini berlangsung lancar. Harapan dilambungkan kepada nakhoda baru untuk memastikan soliditas organisasi setelah muktamar dan menjaga organisasi tetap moderat.
Haedar Nashir terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2020 menggantikan Din Syamsuddin. Sementara Muktamar NU di Jombang memberikan mandat kedua kepada KH Said Aqil Siroj sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar NU 2015-2020 dan KH Ma'ruf Amin sebagai Rais Aam Syuriah PBNU.
Ma'ruf Amin terpilih sebagai rais aam setelah KH Mustofa Bisri menyatakan tidak bersedia menjabat Rais Aam PBNU. Selama Muktamar NU berlangsung, Mustofa Bisri dengan karisma dan posisinya sebagai rais aam mampu meredakan ketegangan dalam muktamar. Setelah muktamar bisa kembali berlangsung, Mustofa justru tidak mau menjabat posisi rais aam meski dia dipilih. Pesan moral telah disampaikan Mustofa kepada NU dan bangsa ini tentang makna sebuah posisi atau jabatan.
Masyarakat menaruh harapan kepada NU dan Muhammadiyah di bawah pimpinan barunya untuk terus memperjuangkan Indonesia menjadi lebih baik. Kita garis bawahi pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang meneguhkan kembali komitmen Muhammadiyah bahwa Pancasila adalah landasan ideal dan final bagi Indonesia yang majemuk. Begitu juga dengan komitmen Haedar yang ingin mengembangkan dakwah mencerahkan dan melanjutkan perjuangan konstitusional (jihad konstitusi) meninjau aturan yang tak sesuai dengan konstitusi Indonesia.
Membumikan Pancasila yang bersemangatkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial memang menjadi pekerjaan penting yang perlu terus dilakukan pemimpin bangsa ini. Meneguhkan kembali Pancasila seharusnya bisa menjadi daya tangkal terhadap berbagai pemikiran yang sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi bangsa ini. Menyerahkan perekonomian bangsa sepenuhnya pada semangat ekonomi pasar hanya semakin melebarkan kesenjangan sosial masyarakat Indonesia dan kian menjauhkan bangsa ini dari cita-cita negara, yaitu terciptanya keadilan sosial. Praktik politik yang terlalu liberal menjadikan politik sangat transaksional dan sangat jauh dari prinsip musyawarah mufakat.
Kita berharap NU dan Muhammadiyah yang dalam pelaksanaan muktamarnya berlangsung teduh, meski diakui ada dinamika dan friksi di sana, bisa memberikan keteduhan kepada bangsa ini dan mengembangkan semangat toleransi di antara anak bangsa yang majemuk.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Agustus 2015, di halaman 6 dengan judul "Nakhoda Baru NU-Muhammadiyah".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar