Birokrasi Dana Proyek
Di Provinsi Bangka Belitung, khususnya di Pangkal Pinang, para kontraktor mempertanyakan sistem pencairan dana proyek APBN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Bangka Belitung.
Sistem yang rumit dan ketidaktahuan dalam mengikuti prosedur administrasi keuangan membuat aliran dana terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit. Berbagai macam persyaratan menghambat pencairan dana proyek.
Sebagai contoh, untuk keperluan pengambilan dana atau tagihan diperlukan waktu paling cepat tiga hari. Jika ada kesalahan administrasi dalam tagihan dana proyek, permohonan akan dikembalikan pada proses awal. Jika sampai tiga kali melakukan kesalahan administrasi, kontraktor dikenai sanksi satu bulan.
Pada saat Menteri Keuangan Sri Mulyani, sistem administrasi keuangan sangat luwes, tidak birokratis. Akan tetapi, setelah itu semua kembali ke kebiasaan lama, yaitu mindset buruk di dalam birokrasi dan pelayanan publik. Ini terwujud dalam ungkapan yang mencerminkan arogansi, "Kalau bisa dipersulit, kenapa dibikin mudah".
Semboyan koruptif yang memeras rakyat itu harus diberantas. Semua yang mempersulit rakyat harus dipermudah. Maka, harapan para pengusaha kontraktor adalah semoga Presiden Joko Widodo dapat mengubah sistem administrasi yang birokratis ini, agar pencairan dana proyek APBN lebih mudah.
A WALID MUHAMMAD
Jalan Kejaksaan Pangkal Pinang, Bangka Belitung
Tanggapan soal Minyak di Jalan Tol
Sehubungan dengan surat pembaca diKompas (22/9) dengan judul "Minyak di Jalan Tol", pertama-tama kami selaku operator jalan tol ruas JORR menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami.
Perlu kami informasikan bahwa peristiwa tersebut terjadi lantaran kami sedang menangani proses kecelakaan lain.
Imbauan kami kepada pengguna jalan tol agar lebih berhati-hati dalam berkendara saat terdapat penanganan kejadian lalu lintas di jalur yang kita lintasi. Manajemen PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta saat ini telah menyelesaikan sesuai prosedur segala yang berkaitan.
REVIANTO JANUAR
Kepala Bagian Hukum dan Humas, PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta
Tanggapan Imigrasi Palembang
Menanggapi surat pembaca di Kompas(29/9) tentang oknum petugas imigrasi di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, bersama ini kami jelaskan bahwa sesuai ketentuan, proses keberangkatan dan kedatangan penumpang penerbangan internasional harus melalui proses CIQ (custom, immigration, quarantine).
Tugas petugas kami di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) adalah melakukan sebagian proses CIQ, berupa pemeriksaan dokumen perjalanan/paspor. Setelah selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan barang oleh petugas instansi lain.
Setelah menyelidiki dan memeriksa, petugas kami di lapangan tidak menemukan adanya indikasi keterlibatan petugas yang meminta uang jika barang bawaan ingin cepat dibebaskan.
Apabila ada keluhan terhadap pelayanan keimigrasian di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, hubungi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang melalui SMS 081366647107 dan 082186890073, atau surel imigrasipalembang@yahoo.co.id
BOGI WIDIANTORO
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I, Palembang
Siapa Ambil Uang?
Saya TKW di Arab Saudi. Pada 1 Juni 2015 saya mengirim uang lewat Western Union kepada Samsudin di Tanah Air. Jumlah uang Rp 18.946.300, nomor PIN 312-600-xxxx.
Ketika kiriman uang akan diambil di Kantor Pos Kecamatan Tangerang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, petugas mengatakan ada kesalahan pada nomor PIN. Keesokan harinya anak saya mendatangi Kantor Pos Pagelaran dan ternyata uang tersebut telah dibayarkan. Saya cek juga ke Western Union di Arab Saudi, jawabannya sama, uang tersebut telah dibayarkan.
Saya memohon agar kantor pos/Western Union di Indonesia menyelidiki siapa yang mengambil uang tersebut. Sampai detik ini anak saya belum menerimanya.
SUMYATI BT JAENUDIN KURDI
d.a. Iyep Saepullah, PO Box 9409, Dahran 31311, Arab Saudi
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 9 Oktober 2015, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar