Tajuk Rencana: Komunikasi Pemerintah (Kompas)

Setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla ditandai dengan kegaduhan yang diproduksi dari dalam tubuh pemerintah sendiri.

Di negara demokrasi, selalu terbuka ruang untuk berbeda pendapat atas sebuah kebijakan. Biasanya, perbedaan pendapat itu terjadi antara pemerintah dan pihak yang berada di luar pemerintahan. Sebagaimana yang dikhawatirkan banyak kalangan, DPR yang dikuasai partai politik bukan pendukung pemerintah bakal mengganggu pemerintahan. Namun, realitas politik yang ada menunjukkan, dalam setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, DPR justru ramah terhadap kebijakan Presiden.

Namun, realitas lain menunjukkan, manuver politik justru banyak dilancarkan fraksi PDI Perjuangan sebagai partai pendukung pemerintah. Sebut saja manuver untuk merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan pembentukan Panitia Khusus Pelindo II. Kegaduhan juga diproduksi di dalam tubuh anggota Kabinet Kerja sendiri. Sebut saja soal perpanjangan kontrak karya Freeport Indonesia atau kepastian soal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, terakhir soal bela negara yang belum jelas duduk soalnya, tetapi sudah memicu kegaduhan.

Dalam perpanjangan kontrak karya Freeport—yang dalam dokumen tertulis tidak ada klausul persetujuan perpanjangan kontrak karya Freeport—tiba-tiba mencuat isu bahwa pemerintah sudah memperpanjang kontrak karya Freeport. Padahal, sesuai dengan peraturan, perpanjangan kontrak karya Freeport baru bisa dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir pada 2021. Artinya, negosiasi perpanjangan baru bisa dilakukan tahun 2019. Namun, para menteri saling melemahkan posisi sesama menteri di ruang publik.

Kegaduhan di antara menteri jelas memberikan persepsi yang tidak baik terhadap pemerintah. Kegaduhan itu bisa memunculkan bermacam persepsi, termasuk soal model kepemimpinan Presiden Jokowi. Harus ada kata akhir dari Istana soal perdebatan di kalangan menteri terhadap sejumlah isu yang memicu kontroversi. Mana yang benar dan Istana harus bisa menjelaskan duduk perkara tiap masalah. Ketika sebuah teks dilepaskan dari konteks, kegaduhanlah yang terjadi. Yang sering terjadi, pemerintah melepaskan teks kepada pihak luar untuk memberi konteks yang membuat kegaduhan.

Manajemen komunikasi pemerintahan harus jadi perhatian serius. Hadirnya juru bicara pemerintah yang punya wibawa dan kemampuan komunikasi yang baik menjadi penting untuk mengakhiri silang pendapat di dalam tubuh pemerintah. Konsolidasi politik juga harus dilakukan.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Oktober 2015, di halaman 6 dengan judul "Komunikasi Pemerintah".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.