Membaca surat yang ditujukan kepada pimpinan DPR, Novanto, politisi dari Golkar ini, mengundurkan diri sebagai Ketua DPR dengan alasan menjaga harkat, martabat, dan kehormatan anggota DPR, serta menjaga ketenangan masyarakat. Meski semua anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan Novanto telah melakukan pelanggaran etika sedang dan berat, MKD tidak mengeluarkan putusan apa pun soal pelanggaran etika Novanto. Pengunduran diri Novanto dijadikan alasan pimpinan MKD menutup persidangan MKD.
Siapa yang menjadi Ketua DPR menggantikan Novanto bergantung pada mekanisme di DPR. Kita mencermati ada dua wacana. Pertama, pengganti Novanto dari Partai Golkar. Karena pemilihan pimpinan DPR menggunakan sistem paket, tentu terbuka peluang bagi fraksi lain juga mengganti pimpinan DPR dari fraksinya. Pemilihan pimpinan DPR menggunakan sistem paket diadopsi dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sistem ini sebenarnya tidak mencerminkan asas dan prinsip demokrasi, di mana partai pemenang pemilu justru tidak mendapat jatah pimpinan DPR.
Wacana kedua adalah wacana kocok ulang pimpinan DPR. Wacana ini membutuhkan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jika wacana ini yang digerakkan, hal itu bisa menimbulkan kegaduhan politik yang baru.
Kita berharap pemilihan pimpinan DPR tidak sampai menimbulkan kegaduhan. Ada baiknya pimpinan partai politik bertemu dan bermusyawarah mencari solusi atas masalah tersebut agar pimpinan DPR mencerminkan prinsip keadilan dan demokrasi. Yang harus dipahami pimpinan DPR sebagai juru bicara harus mampu mengangkat citra DPR yang berada di titik nadir. Menurut jajak pendapat Kompas, hanya 9 persen responden yang menganggap DPR baik, sedangkan 91 persen responden menyatakan DPR buruk. Memprihatinkan!
Meski belum ada penelitian komprehensif, posisi pimpinan DPR sangat menentukan citra DPR. Sosok dengan kemampuan komunikasi dengan rakyat dalam bahasa yang menunjukkan kelasnya sebagai negarawan serta punya jiwa kepemimpinan, wibawa, dan otoritas dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan publik kepada DPR.
Momentum mundurnya Novanto bisa dimanfaatkan oleh fraksi-fraksi melihat lagi bagaimana komposisi pimpinan DPR mendatang untuk menjawab tren turunnya kepercayaan publik kepada DPR. DPR membutuhkan sosok pemimpin matang, lebih berjiwa negarawan. Pemimpin yang membawakan suara rakyat secara lebih elegan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar