Rakyat harus mengantre berjam-jam untuk memperoleh jatah bahan makanan ataupun bahan bakar. Krisis ekonomi juga telah berubah menjadi krisis sosial, di mana warga sering main hakim sendiri. Dalam tiga bulan pertama pada tahun 2016 saja, sudah 4.696 orang dibunuh di Venezuela.
Demonstrasi rakyat menentang pemerintahan Presiden Nicolas Maduro direspons dengan pendekatan militer. Maduro menyatakan negara dalam keadaan darurat. Bukan itu saja, presiden asal Partai Sosialis yang mengandalkan dukungan militer ini mencoba mengalihkan perhatian rakyat dengan menciptakan situasi seakan-akan Venezuela akan diinvasi AS, sehingga militer pun disiagakan. Ia juga menutup telinga dari kecaman internasional, termasuk dari Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), di mana Venezuela menjadi anggotanya.
Padahal, ancaman paling utama bagi Venezuela adalah salah kelola pemerintahan yang membuat negara ini bangkrut. Ketergantungan berlebihan Venezuela pada ekspor minyak (sekitar 96 persen) menjadi bumerang yang mematikan ketika harga minyak di pasaran jatuh sejak 2014. Ekonomi Venezuela benar-benar menukik.
Inflasi tahun ini diperkirakan 600-700 persen dan tahun 2017 diperkirakan mencapai 1.600 persen. Jika 1 dollar AS normalnya setara dengan 10 bolivar, tahun depan diperkirakan akan setara dengan 1.100 bolivar. Venezuela yang memiliki utang luar negeri sekitar 120 miliar dollar AS dipastikan akan kesulitan membayar bunga sekitar 7 miliar dollar AS yang jatuh tempo beberapa bulan lagi.
Krisis ekonomi Venezuela dipersulit dengan kekeringan yang membuat sumber listrik tenaga air tak mampu memberikan pasokan, padahal ini menjadi sumber utama pasokan listrik. Pemerintah kini hanya mampu memasok aliran listrik hanya dua hari dalam satu pekan. Lengkaplah penderitaan rakyat Venezuela.
Kelompok oposisi yang menguasai parlemen telah mengajukan referendum untuk mencopot Maduro yang masa kerjanya baru akan berakhir 2019. Referendum paling lambat harus dilaksanakan sebelum 10 Januari 2017. Kelompok oposisi berharap kubu militer akan mendukung cara yang konstitusional ini.
Namun, dengan segala cara, Maduro terus menggagalkan upaya itu, di antaranya dengan mengulur waktu agar referendum bisa ditunda sampai tahun depan. Jika referendum baru berlangsung setelah 10 Januari, tak akan ada percepatan pemilihan umum. Wakil Presiden Jorge Arreaza yang berasal dari partai yang sama akan menggantikan Maduro sampai 2019. Itu berarti tak akan ada perubahan berarti dalam kehidupan rakyat Venezuela.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar