Padahal, untuk memperbaiki citranya, sejak akhir 2013 Pemerintah Mesir menggunakan konsultan hubungan masyarakat asal Amerika Serikat. Namun, Amnesty International justru menyoroti tajam kasus penghilangan paksa di Mesir dalam dua setengah tahun terakhir ini.
Dalam laporannya, Amnesty menyatakan, militer menangkapi dan memenjarakan para pembangkang, terutama kelompok Ikhwanul Muslimin (IM). Bahkan, catatan kelompok HAM menunjukkan, lebih dari 1.000 orang terbunuh dan 4.000 lainnya dipenjara sejak Fatah El-Sisi berkuasa di Mesir tahun 2013.
Laporan ini dibantah Pemerintah Mesir. Menteri Dalam Negeri Mesir Magdy Abdul Ghaffar menyatakan, petugas keamanan menjalankan tugasnya sesuai undang-undang Mesir.
Faktanya, pada 28 Juni 2016, militer Mesir menangkap Liliane Daoud di rumahnya di Kairo dan kemudian memintanya pergi ke luar Mesir. Ia adalah pembawa acara Al-Soura al-Kamila (Gambaran Utuh), sebuah acara bincang-bincang di OnTV yang cukup populer di Mesir. Sebelum Daoud ditangkap, OnTV menayangkan kritik tajam ke Presiden El-Sisi dan pemerintahannya.
Pada pertengahan Mei lalu, sebuah memo Menteri Dalam Negeri Mesir bocor. Dalam memo internal itu tercantum bagaimana Pemerintah Mesir berusaha membatasi kebebasan media. Sebelumnya, Mesir mengadili 237 wartawan yang melakukan protes terhadap pemerintah.
Kekhawatiran akan adanya upaya pembungkaman dan penghilangan paksa sebenarnya sudah diramalkan ketika Fatah El-Sisi mengambil alih kekuasaan dari Presiden Muhammad Mursi pada tahun 2013. Namun, yang tidak diduga dari upaya pembungkaman itu adalah menelan korban hingga ribuan orang. Sebagian besar yang ditahan dan diadili adalah mereka yang terkait IM, tetapi banyak juga wartawan dan bahkan anak kecil.
Pada Februari lalu, seorang bocah berusia 3 tahun dijatuhi hukuman oleh pengadilan tanpa alasan jelas. Amnesty juga melaporkan ditangkapnya Mazen Mohamad Abdalla (14). Abdalla dituduh bergabung dengan IM dan ikut demonstrasi menentang pemerintah.
Direktur Amnesty Timur Tengah dan Afrika Utara Philip Luther menyatakan, telah terjadi kolusi antara otoritas keamanan dan pengadilan untuk menutupi dan menyembunyikan kasus penghilangan paksa dan penyiksaan tahanan.
Pemerintah Mesir tidak harus membantah tuduhan ini karena faktanya jelas dan terbuka. Jika upaya penghilangan paksa terus dilakukan, bukan tidak mungkin Mesir akan dikucilkan dalam pergaulan internasional.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 15 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Mesir dan Pergaulan Internasional".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar