Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo searah dengan harapan publik setelah selama dua tahun terakhir Polri berusaha ditarik-tarik dalam pusaran kekuatan politik. Ekspektasi dan akseptabilitas yang tinggi itu tecermin dalam opini publik. Tidak banyak catatan kritis dari aktivis LSM terhadap mantan Kapolda Metro Jaya itu dalam menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Proses politik di DPR pun berjalan mulus.
Ekspektasi publik yang tinggi itu bisa saja menjadi beban bagi Kapolri lulusan Akademi Kepolisian 1987 yang akan memimpin sejumlah seniornya. Mengelola ekspektasi publik bukanlah hal mudah bagi Tito. Tingginya ekspektasi publik bisa segera berubah menjadi kekecewaan ketika Tito belum bisa memberikan sinyal perubahan dalam tempo singkat. Perubahan yang bisa segera dirasakan publik.
Retorika dan gagasan yang terlempar dari Tito, seperti reformasi kultural, dicatat publik. Komitmen Tito untuk membudayakan perilaku anti korupsi, menghilangkan pungutan liar dan pemerasan dalam penanganan kasus, serta layanan publik yang mudah diakses pada waktunya akan ditagih masyarakat.
Tantangan Polri ke depan adalah mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga itu. Itulah pekerjaan rumah yang tentunya tidak mudah dilakukan. Berbagai istilah sering terdengar di masyarakat, seperti KUHP (kasih uang habis perkara) ataupun lapor polisi karena kehilangan kambing malah kehilangan sapi, adalah persepsi yang melekat di publik sekarang ini ketika berinteraksi dengan kepolisian. Perubahan radikal kultur kepolisian bisa dilakukan di front terdepan, seperti polisi lalu lintas, kepolisian sektor, dan kepolisian resor, agar perubahannya bisa segera dirasakan masyarakat.
Polisi juga harus bisa mampu membuka diri untuk menerima pengawasan dari masyarakat. Berbagai aplikasi teknologi informasi, seperti aplikasi Sahabat Polri, bisa dikembangkan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap Polri.
Langkah itu memang tidak mudah. Reformasi kultural menuntut anggaran Polri yang mencukupi baik untuk gaji maupun untuk penyelidikan mengungkap kejahatan. Perubahan perilaku polisi menuntut dukungan DPR, serta dari masyarakat sendiri. Masyarakat juga dituntut membantu polisi untuk tidak memberikan uang damai.
Kita berharap Tito bisa membawa polisi yang menghargai hak sipil, tunduk pada prinsip demokrasi, good governance, dan melaksanakan pemolisian modern, yakni pemolisian masyarakat. Filosofi kepolisian universal adalah memerangi kriminalitas dan mencintai kemanusiaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar