Penyanderaan seperti meledek otoritas, karena sehari sebelumnya tiga menteri pertahanan dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina bertemu di Bali untuk membahas pengamanan di perairan Sulu, Filipina selatan.
Justru ketika masalah pembentukan pos komando gabungan, rute pelayaran yang diamankan, dan operasi ketiga negara dibahas ketiga negara, terjadi penyanderaan terhadap Herman bin Manggak (38) yang merupakan kapten kapal penangkap udang berbendera Malaysia. Peristiwa penyanderaan WNI yang terakhir ini merupakan yang kelima dalam enam bulan terakhir.
Sekadar catatan, penyanderaan pertama berlangsung bulan Maret terhadap 10 pelaut, yang kedua bulan April terhadap empat WNI. Setelah itu terjadi lagi penyanderaan terhadap tujuh WNI pada bulan Juni, dan tiga nelayan Indonesia lain pada bulan Juli, sebelum yang terakhir terjadi terhadap Herman.
Atas terus terjadinya penyanderaan, masuk akal jika kerangka kerja sama ketiga negara segera dapat dilaksanakan sehingga keamanan bisa ditegakkan di perairan Filipina selatan. Jika tidak, ketiga negara akan sama-sama merugi karena pengiriman komoditas seperti batubara dan aktivitas perikanan tak bisa dijalankan secara lancar.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah jika aksi seperti penyanderaan terus terjadi, dan upaya pembebasan sandera tak bisa dilakukan dengan segera, akan muncul persepsi di pihak penyandera bahwa mereka di atas angin, bisa berbuat semau mereka tanpa dapat dihalangi.
Di sisi lain, posisi Indonesia juga kikuk. Di satu sisi muncul kesan kita dilecehkan. Seandainya Indonesia mau dan mampu melaksanakan aksi pembebasan sandera secara militer, operasinya akan berlangsung di wilayah kedaulatan Filipina. Hal ini tentu bisa menimbulkan persoalan pelanggaran kedaulatan negara tetangga.
Paling masuk akal adalah Pemerintah Filipina meningkatkan pengamanan di perairannya. Laut Sulu merupakan wilayah kegiatan pelayaran penting di Asia Tenggara sehingga perlu diberi pengamanan ekstra.
Kita berharap pemerintahan baru Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte bisa segera berkonsolidasi di dalam negeri, dan setelah memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan pengedar narkoba, selanjutnya bisa memberikan perhatian lebih besar pada masalah yang terjadi di perairan selatan negaranya.
Kita prihatin dengan terus berlangsungnya penyanderaan WNI, tetapi solusinya kita tetap harus bekerja sama dengan tetangga kita.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 9 Agustus 2016, di halaman 6 dengan judul "Masalah Penyanderaan WNI".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar