Cari Blog Ini

Bidvertiser

Rabu, 20 September 2017

TAJJUK RENCAN: Sorotan pada Sidang PBB (Kompas)

Ada sejumlah isu yang akan menjadi sorotan dalam Sidang Umum PBB pekan ini. Di antaranya isi pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pidato itu terutama menyangkut ancaman rudal Korea Utara dan pengungsi Rohingya yang eksodus dari Myanmar ke Banglades. Bagi Trump, ini merupakan pidato pertamanya di lembaga yang sering diejeknya sebagai lembaga yang "kurang kerjaan" dan "hanya untuk kumpul- kumpul". Tak mengherankan jika pidatonya, Selasa (19/9) waktu New York, akan disimak banyak kalangan.

Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin dunia di awal persidangan, ucapan Trump tidaklah segarang ketika masa kampanye pemilu. Ia, misalnya, memuji peran PBB, juga Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Trump tetap meminta agar lembaga itu melakukan reformasi, antara lain dengan memangkas birokrasi dan memastikan tak ada negara yang menanggung beban finansial lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Selama ini Trump menggugat ketidakadilan PBB terhadap AS karena AS harus memberikan kontribusi lebih besar daripada negara-negara lain. Trump sebelumnya bahkan sempat mengancam akan memangkas iuran AS kepada PBB.

Selain isu reformasi, Trump juga akan meminta PBB untuk berperan lebih besar dalam menangani ancaman Korea Utara dan masalah kesepakatan nuklir Iran.

Persoalan pengungsi Rohingya juga akan menjadi sorotan penting. Beberapa waktu lalu PBB telah menyatakan apa yang terjadi pada warga Rohingya sebagai tindakan keji yang mengarah pada "pembersihan etnis".

Kondisi mengenaskan lebih dari 400.000 pengungsi, juga pernyataan otoritas Banglades bahwa mereka telah kewalahan menghadapi pengungsi, akan membuat isu ini menjadi prioritas untuk dibahas dan disepakati solusinya.

Bagi Indonesia, Sidang Umum PBB kali ini juga bermakna khusus karena Indonesia akan kembali mencari dukungan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Upaya mencari dukungan ini sudah dimulai sejak Indonesia mendeklarasikan keinginannya pada tahun lalu. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi merasa yakin, Indonesia bisa meraih dukungan minimal 129 dari 193 negara untuk mengalahkan kompetitor lain dari Asia, yaitu Maladewa.

Penting bagi Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB karena posisi ini akan menjadi pengakuan dunia internasional terhadap kiprah Indonesia di tingkat global.

Posisi ini juga akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk menyampaikan visinya dalam menyikapi sejumlah isu yang selama ini dikampanyekan oleh Indonesia, antara lain isu perwujudan negara Palestina merdeka, penyelesaian pengungsi Rohingya, dan isu terorisme global.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 September 2017, di halaman 6 dengan judul "Sorotan pada Sidang PBB".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Powered By Blogger