Blog ini berisi KLIPING aneka kritik, opini, solusi yang dihimpun dari berbagai media. Situs ini merupakan kliping pribadi yang dapat diakses publik. Selamat membaca
Para pelayat menaikkan peti berisi jenazah pengunjuk rasa ke atap mobil sebelum dimakamkan di pemakaman di Najaf, Kamis (28/11/2019). Korban adalah pengunjuk rasa yang terbunuh dalam bentrokan antara demonstran antipemerintah dan pasukan keamanan Irak.
Jumlah korban akan terus bertambah. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Irak menghentikan dan menginvestigasi penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Namun, permintaan itu seperti diabaikan pemerintahan Irak yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Adel Abdel Mahdi.
Rabu dan Kamis merupakan hari kelam bagi demonstran di Irak. Setelah terjadi pembakaran konsulat Iran di Najaf, Rabu (27/11/2019), PM Mahdi meminta aparat militer memulihkan keamanan di beberapa provinsi yang bergejolak. Namun, sehari setelah konsulat terbakar, terjadi demo di Nasiriya, tempat kelahiran Mahdi, yang menyebabkan sedikitnya 40 orang meninggal, sebagian di antaranya ditembak di tempat oleh aparat militer (Kompas, 29/11/2019).
Mereka meneriakkan yel-yel yang meminta Mahdi mundur dari jabatannya.
Menyusul unjuk rasa itu, Mahdi memecat Jenderal Jamil Shummary. AFP melaporkan, bentrokan berlanjut hingga Kamis malam. Dalam pidato mingguannya, Jumat, ulama terkemuka Syiah, Ayatollah Ali Sistani, yang tinggal di Najaf, menyerukan munculnya pemerintahan baru. Sejak awal, ulama ini mendukung gerakan demonstrasi dan berulang kali menyerukan pemerintah tak menggunakan kekerasan.
Sebagian pengamat mengatakan, pembakaran konsulat Iran di Najaf menjadi pintu masuk pemerintah bertindak lebih keras terhadap pengunjuk rasa. Padahal, sebagian besar pengunjuk rasa adalah pemuda yang merasakan langsung dampak dari impitan ekonomi dan pengangguran. Pembakaran itu meningkatkan eskalasi kekerasan di Irak karena demonstran tetap meminta Mahdi turun.
Atas permintaan Irak, Iran mengutus Komandan Garda Revolusi Qasem Soleimani untuk membantu Irak mengatasi unjuk rasa yang meluas, khususnya di selatan Irak. Mereka meneriakkan yel-yel yang meminta Mahdi mundur dari jabatannya. Mahdi mengaku bisa mengerti mengapa warga Irak frustrasi dan terus menggelar unjuk rasa.
PHOTO BY AFP
Seorang wanita Irak meneriakkan yel-yel dan mengibarkan bendera negara selama protes anti-pemerintah di pusat kota suci Irak, Najaf pada (30/10/2019)
PM Mahdi baru menjabat setahun lalu, tetapi selama itu dia dinilai belum berbuat apa-apa. Susahnya lagi, dua ulama populer Syiah, Muqtada Sadr dan al-Sistani, punya pandangan berbeda terkait demo dan eksistensi PM Mahdi. Sadr yang ikut bertemu Soleimani menyetujui Mahdi tetap di posisinya.
Menurut lembaga Transparency International, sejak Saddam Hussein jatuh, sebanyak 450 miliar dollar AS telah lenyap dari kas negara Irak. Tingkat korupsi yang tinggi diduga telah menyebabkan pengangguran tinggi, kesulitan ekonomi, serta kelangkaan obat, air, dan listrik. Hampir tidak ada kegiatan ekonomi, terutama di Irak bagian selatan. Beberapa pengamat menyebut Irak nyaris jatuh ke jurang negara gagal.
Akankah pengunduran Mahdi menyelesaikan masalah? Atau, pengganti Mahdi dengan dukungan Iran akan kian keras menghadapi pengunjuk rasa. Ketika di area politik muncul perbedaan, kian sulit untuk menemukan solusi yang bisa ditawarkan, apalagi diterima rakyat Irak.
Kompas, 30 November 2019
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.
Sepanjang pengetahuan saya, imunisasi merupakan cara yang ampuh untuk menurunkan risiko penyakit menular. Sebagai seorang perawat yang sebentar lagi pensiun, saya sedih masyarakat kita belum sepenuhnya memahami pentingnya imunisasi.
Saya menyaksikan masih banyak orangtua yang tidak membawa anaknya menjalani imunisasi atas berbagai alasan. Alasan yang sering dikemukakan adalah tak punya waktu, takut anak jadi demam jika disuntik. Ada juga yang beranggapan karena sudah menyusui secara penuh, anak sudah terlindung dari penyakit menular.
Beberapa kali saya jelaskan bahwa menyusui amat penting, akan mendukung tumbuh kembang anak secara benar. Menyusui juga meningkatkan kesehatan anak secara nyata, tetapi tidak cukup untuk mencegah penularan penyakit.
Dua tahun lalu kita mengalami kejadian luar biasa difteri, pemberitaan tentang bahaya difteri meningkatkan kepedulian orangtua terhadap imunisasi. Namun, sekarang tampaknya mengendur lagi. Apalagi di media sosial banyak berita yang menyebarkan manfaat makanan, minuman, obat herbal yang mencegah penyakit bahkan menyembuhkan kanker. Amat disayangkan masih banyak orang percaya begitu saja pada berita-berita itu tanpa menelusuri sumber yang berwenang.
Menurut pengamatan saya, ibu yang pendidikannya lebih rendah cenderung mengabaikan hak anak untuk memperoleh imunisasi. Pemerintah telah menjalankan program imunisasi nasional. Ini berarti pemerintah menjamin hak semua anak Indonesia untuk memperoleh imunisasi yang diperlukan. Imunisasi dapat dilakukan di posyandu, puskesmas, dan bagi ibu yang sibuk bekerja juga dapat membawa anaknya ke layanan swasta di sore hari. Sekarang juga banyak klinik imunisasi yang buka di hari libur.
Imunisasi terbukti dapat melenyapkan penyakit cacar. Kita juga sudah berulang-ulang mengadakan imunisasi massal polio. Hasilnya amat menggembirakan. Indonesia sudah berhasil bebas polio hampir sepuluh tahun ini. Semua ini berkat kerja sama pemerintah dan masyarakat. Jika kita berhasil meningkatkan cakupan imunisasi campak, mudah-mudahan dalam beberapa tahun lagi penyakit campak yang banyak menimbulkan kematian pada anak juga akan dapat dilenyapkan.
Sebagai perawat yang merawat anak di rumah sakit, saya merasa amat prihatin banyak anak yang dirawat, bahkan meninggal, karena penyakit menular yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi, misalnya pneumonia. Saya ingin mengajak masyarakat menyadari imunisasi adalah hak masayarakat, hak untuk terlindung dari penyakit menular.
Jika imunisasi merupakan hak, sebenarnya masyarakat harus memperjuangkan agar hak tersebut dipenuhi oleh pemerintah. Dewasa ini seolah-olah pemerintah yang selalu mengajak masyarakat untuk menjalani imunisasi dan sebagian masyarakat enggan menjalaninya.
Bagaimana pendapat Dokter, apakah tidak sebaiknya ada organisasi masyarakat yang memperjuangkan hak untuk mendapatkan imunisasi ini? Mungkin pemerintah perlu didesak untuk meningkatkan anggaran imunisasi agar penyediaan vaksin mencukupi dan makin banyak vaksin yang dimasukkan dalam program imunisasi nasional. Terima kasih atas penjelasan Dokter.
M di J
Saya gembira sekali Anda mengangkat masalah imunisasi dalam ruang konsultasi ini. Badan Kesehatan Sedunia (WHO) dalam program ke depan merencanakan imunisasi untuk semua orang dan di mana saja. Artinya, tidak boleh hanya orang yang mampu saja yang mendapat imunisasi.
Di Indonesia imunisasi masih diutamakan pada bayi dan anak. Imunisasi pada orang dewasa masih sedikit yang didukung pemerintah. Setahu saya baru tetanus difteri untuk perempuan yang akan menikah serta meningitis untuk jemaah haji. Pada umumnya imunisasi pada orang dewasa masih belum mendapat biaya dari pemerintah. Padahal, manfaat imunisasi pada orang dewasa dan usia lanjut sama dengan pada anak, yaitu dapat menurunkan risiko penyakit menular.
Bahkan, pemberian imunisasi influenza dan pneumonia pada orang usia lanjut dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian secara nyata. Kita berharap jika keuangan pemerintah sudah lebih baik, anggaran imunisasi akan lebih besar lagi dan secara bertahap juga disediakan untuk imunisasi orang dewasa dan usia lanjut.
Namun, imunisasi bukan sekadar masalah biaya. Cukup banyak orang yang mampu tidak menjalani imunisasi. Sebuah survei di Australia menunjukkan, sebagian besar orangtua membawa anak mereka menjalani imunisasi karena dokter menyarankan. Jadi, faktor dokter atau tenaga kesehatan untuk menyarankan imunisasi itu ternyata penting.
Selain itu, pemberitaan mengenai imunisasi perlu diluruskan. Hampir tak ada negara di dunia yang tak menjalankan program imunisasi. Tetangga kita Timor Leste yang merupakan negara baru pun telah dapat menjalankan imunisasi dengan baik. Capaian mereka melebihi banyak negara lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kita boleh berkilah penduduknya sedikit sehingga capaiannya bagus, tetapi jika kita semua peduli pada imunisasi, capaian kita juga dapat bagus.
Anda benar sekali kesehatan merupakan hak warga negara kita. Untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik, salah satunya adalah dengan imunisasi. Seperti halnya pendidikan, orangtua harus meminta agar hak anak mereka untuk diimunisasi dipenuhi.
Undang-undang negara kita menjamin bahwa semua anak Indonesia berhak memperoleh imunisasi. Hak tersebut jangan dihalangi baik oleh pemerintah maupun orangtua. Pemerintah harus menjamin persediaan vaksin yang dibutuhkan mencukupi serta imunisasi dijalankan sesuai skema yang ada. Masyarakat juga harus menuntut haknya agar mereka yang memerlukan imunisasi dapat menjangkaunya.
Media massa juga perlu menciptakan lingkungan berita yang mendukung cakupan imunisasi di masyarakat agar dapat mencapai cakupan yang tinggi. Para tokoh masyarakat hendaknya mengajak masyarakat agar menjalani imunisasi, termasuk tokoh-tokoh agama yang pendapatnya didengar.
Tidaklah mudah mengatur media sosial karena setiap orang dapat mengemukakan pendapatnya, tidak tergantung apakah dia pakar atau tidak. Hanya sebagai warga negara yang baik, tentu kita tidak akan menyebarkan berita yang tidak atau belum diyakini kebenarannya.
Usul Anda untuk membuat lembaga masyarakat dalam memperjuangkan hak imunisasi ada baiknya. Mudah-mudahan lembaga itu dapat membalik keadaan. Jika selama ini pemerintah yang selalu mengajak masyarakat menjalani imunisasi, suatu waktu masyarakat yang akan mengingatkan pemerintah agar seluruh masyarakat memperoleh imunisasi sesuai keperluannya.
Anggaran kita untuk imunisasi memang masih perlu ditingkatkan dan pemerintah tentu akan mempertimbangkan jika ada kebutuhan yang nyata di masyarakat.
Anda benar kejadian luar biasa seperti difteri dapat terjadi jika cakupan imunisasi rendah. Cakupan imunisasi kita secara nasional sudah lumayan, tetapi masih banyak kabupaten dan provinsi yang cakupan imunisasinya rendah sehingga rawan terjadi kejadian luar biasa.
Di Filipina sekarang sedang meningkat wabah campak dan polio. Kita juga harus berhati-hati jangan sampai penyakit itu juga menjadi masalah di negara kita.
Saya mengucapkan selamat kepada Anda yang telah bertugas sebagai perawat hingga sebentar lagi memasuki usia pensiun. Meski pensiun, kehadiran Anda sebagai tenaga kesehatan di tengah masyarakat saya harap tetap dimanfaatkan. Marilah kita jaga agar masyarakat Indonesia menjadi sehat dan sejahtera.
Kompas, 30 November 2019
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.
Harian Kompas, 21 November 2019 (hlm 13), melaporkan hasil survei global pada pengguna internet di 64 negara. Survei ini menempatkan Indonesia di urutan keempat dalam optimisme terkait kondisi ekonomi negara.
Meski tergolong di urutan teratas, optimisme masyarakat Indonesia turun dari posisi ke-2 atau ke-3 dari hasil survei sebelumnya. Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh adanya kekhawatiran akan kondisi ekonomi, kestabilan politik, serta jaminan kesehatan. Hasil survei juga menunjukkan berkurangnya jumlah konsumen yang menabung, bukan karena orang Indonesia tidak suka menabung, melainkan karena uang kas dan dana cadangan memang terbatas.
Informasi tersebut disampaikan menjelang akhir tahun, yang membuat kita tergugah untuk sekaligus mulai mengevaluasi yang sudah kita jalani setahun ini.
Bagaimana saling pengaruh antara faktor makro dengan faktor personal terkait kondisi ekonomi? Apa kaitan antara evaluasi mengenai kondisi ekonomi dengan kepuasan hidup kita? Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup kita di masa selanjutnya?
Pemenuhan kebutuhan
Joseph Sirgy (2018) me-review beberapa penelitian—umumya bersifat kuantitatif dengan data besar—yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya mengenai kaitan uang atau materi dan kepuasan hidup.
Temuan menunjukkan bahwa kepemilikan materi bagaimanapun berperan terhadap kesejahteraan material dan kepuasan hidup kita. Mereka yang masih berkekurangan atau tidak memiliki aktivitas yang menghasilkan nafkah merasakan kesulitan dan lebih menghayati rasa cemas terkait kemampuannya memenuhi berbagai kebutuhan.
Dari sisi demografi, tampaknya yang paling merasakan tekanan atau ketidakpuasan keuangan adalah mereka yang berusia tengah baya. Itu mungkin karena mereka sedang dalam fase harus mengeluarkan banyak uang untuk keperluan pribadi dan keluarga, seperti membeli rumah, mobil, serta membiayai pendidikan anak.
Perempuan dan laki-laki secara umum tidak menunjukkan perbedaan dalam kepuasan material. Namun, perempuan orangtua tunggal, yang hidup bersama tanpa menikah dan memiliki keluarga tiri, menunjukkan kepuasan yang lebih rendah. Hal ini mungkin karena keterbatasan kondisi ekonomi membuat berbagai kebutuhan sulit untuk terpenuhi dengan baik. Hal itu tampaknya juga berdampak terhadap penghayatan kurangnya kemampuan dan otonomi keuangan.
Menarik, penelitian ini dapat menemukan bahwa individu yang kurang puas dengan sisi-sisi hidupnya, misalnya dalam relasi keluarga atau karier, cenderung mengompensasi dengan menjadi lebih mementingkan materi.
Sebaliknya, penghayatan subyektif akan kepuasan dapat memengaruhi kesejahteraan material. Ini karena orang yang bahagia cenderung senang atau mampu bekerja dengan lebih berkomitmen, dan karena itu juga menghasilkan uang lebih banyak.
Penelitian juga menemukan bahwa semakin besar kesenjangan antara aspirasi material dan capaian nyata keuangan, semakin besarlah ketidakpuasan yang dirasakan. Terkait ini, nilai, gaya hidup, dan kebiasaan berperan penting terhadap kesejahteraan material. Mereka yang menilai tinggi uang dan materi akan punya banyak tuntutan, dan karena itu menjadi lebih sulit merasa puas.
Mereka yang tidak puas dengan kondisi keuangannya pada umumnya akan bekerja lebih keras lagi, dan hal ini membawa perolehan uang lebih banyak. Apakah mereka akan lebih bahagia? Ternyata kebahagiaan tergantung pada bagaimana penghayatan dan perilaku riil kita mengenai uang dan materi.
Pengembangan diri
Mereka yang meninggikan materi dan cenderung pelit akan membanding-bandingkan harga, menawar hingga mendapat harga terendah, punya banyak kepemilikan materi, dan mengumpulkan banyak uang untuk ditabung.
Mereka yang materialistis, tetapi cukup mudah mengeluarkan uang mungkin cenderung ingin pamer, sering mengganti barangnya, mengasosiasikan harga mahal dengan kualitas, mengikuti tren atau gaya-gaya baru yang ditawarkan, dan karena itu, dapat jatuh ke dalam utang.
Sementara mereka yang tidak mengutamakan materi dan sulit mengeluarkan uang cenderung tidak menyukai barang mahal dan hidup sangat membatasi diri.
Penelitian Tatzel (2003) menemukan bahwa yang tidak materialistis dan tidak sebegitu ketat menjaga uangnya adalah yang paling merasa sejahtera apabila dibandingkan dengan kelompok lainnya. Mereka lebih bersedia untuk mengeluarkan uang untuk rekreasi, mengembangkan diri, dan membantu orang lain.
Sikap yang murah hati itu mungkin yang menyebabkan mereka menjadi lebih bahagia. Penelitian lain memberikan jawaban, bahwa mungkin orientasi yang lebih intrinsik (bukan fokus pada materi, tetapi pada pemenuhan kebutuhan yang sifatnya lebih mendalam) yang menyebabkan mereka menjadi lebih bahagia.
Ini harus dibedakan dengan mereka yang sangat senang membelanjakan uang untuk hal-hal konsumtif, apalagi yang sudah menjadi kompulsif. Hal itu justru akan menurunkan kepuasan hidupnya secara umum. Apalagi jika individu banyak membandingkan dengan orang di atasnya, yang ditemukan akan cenderung kurang puas terhadap kehidupannya.
Perlu pula dicatat bahwa ketika kita menghasilkan makin banyak uang, ekspektasi atau tuntutan kita juga akan meningkat. Jadi, belum tentu meningkatnya penghasilan akan meningkatkan kepuasan hidup.
Kondisi ekonomi makro juga akan memengaruhi. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa resesi atau kesulitan ekonomi akan menurunkan perasaan sejahtera dan kepuasan dari masyarakat. Seperti telah disampaikan di atas, kondisi ekonomi, kestabilan politik, serta jaminan kesehatan juga memengaruhi penghayatan akan kesejahteraan ekonomi dan kepuasan hidup secara keseluruhan.
Mengenai hal di atas, pemerintah, dengan dibantu oleh kita semua, perlu terus mengupayakan suasana kehidupan bersama yang positif, menghadirkan jaminan kesehatan dan jaminan hidup yang lebih baik, serta menciptakan peluang-peluang kerja baru.
Pada tingkat individu dan keluarga, masing-masing kita juga perlu meningkatkan kemampuan mengelola uang secara positif serta menemukan cara hidup yang lebih mendekatkan diri pada kebahagiaan.
Kompas, 30 November 2019
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.
Pernah mendengar istilah high net worth individual? Ini merupakan istilah di dunia keuangan untuk mengklasifikasikan seseorang yang memiliki nilai kekayaan tertentu, biasanya di atas Rp 10 miliar untuk aset likuid saja.
Meskipun terlihat fantastis, sebenarnya net worth adalah ukuran yang sangat penting bagi siapa pun agar dapat mengetahui seberapa baik kemampuannya dalam mengelola keuangan. Daripada sibuk membicarakan kekayaan orang lain, mari kita mencoba mengukur angka diri sendiri. Berapakah net worth atau kekayaan bersih Anda?
Net worth atau kekayaan bersih kerap disalah-artikan dengan kondisi kaya raya dan penampilan yang wah. Padahal, kekayaan bersih dalam ilmu perencanaan keuangan adalah selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban. Sederhananya, kekayaan bersih adalah nilai harta yang dimiliki sebuah rumah tangga setelah dikurangi berbagai saldo pinjaman yang masih harus dibayarkan. Kekayaan bersih adalah potret yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan keuangan sebuah rumah tangga.
Sebagai perencana keuangan yang sudah melayani sejak tahun 2009, banyak sekali kesimpulan yang dapat saya tarik dari setiap sesi konsultasi hanya dengan mengetahui kekayaan bersih seseorang.
Pernah saya dapati rumah tangga dengan penghasilan puluhan juta rupiah setiap bulan memiliki kondisi kekayaan bersih yang lebih buruk daripada rumah tangga yang berpenghasilan Rp 8 juta per bulan. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk memberikan jawaban atas permasalahan keuangan yang sedang dihadapi.
Untuk menghitung kekayaan bersih, setiap rumah tangga dapat memulai dari catatan aset dan catatan kewajiban. Catatan aset adalah nilai aset yang dimiliki per tanggal tertentu dalam satuan rupiah. Setiap rumah tangga umumnya memiliki tiga jenis aset.
Pertama, aset kas atau tunai. Jenis aset ini umumnya berbentuk kas di tangan dan saldo rekening tabungan di bank.
Kedua, aset investasi. Apabila sebuah rumah tangga memiliki aset yang tidak digunakan, tetapi aset tersebut berpotensi memiliki kenaikan nilai atau memberikan penghasilan, aset itu dapat dikategorikan sebagai aset investasi. Jenis aset ini umumnya berbentuk logam mulia, properti yang tidak dihuni, tetapi disewakan, reksa dana, produk berpendapatan tetap, dan saham.
Ketiga , aset konsumsi. Umumnya jenis aset ini menjadi aset terbesar dalam rumah tangga yang belum memiliki kesadaran untuk mempersiapkan masa depan. Jenis aset konsumsi dapat berbentuk properti yang dihuni, kendaraan yang dipakai, furnitur, gawai, perhiasan emas, dan lainnya.
Pahami bahwa meskipun aset konsumsi juga masih dapat dijual, mungkin Anda harus membeli lagi dengan harga lebih tinggi. Contohnya rumah tinggal yang 20 tahun lalu dibeli dengan harga Rp 500 juta, tahun ini dapat dijual dengan harga Rp 3 miliar. Namun, saat rumah tangga harus membeli rumah tinggal baru dengan nilai Rp 3,5 miliar, maka tidak ada keuntungan yang diperoleh, bukan?
Aset vs kewajiban
Setelah menghitung jumlah aset, berikutnya adalah membuat catatan kewajiban. Pertama, pinjaman jangka pendek yang akan jatuh tempo alias harus dibayarkan di bawah satu tahun. Jika rumah tangga memiliki saldo pinjaman online, saldo utang kartu kredit, dan saldo kredit tanpa agunan, maka inilah jumlah pinjaman jangka pendek.
Kedua, pinjaman jangka panjang. Saldo pinjaman ini umumnya masih berdurasi di atas satu tahun seperti pinjaman rumah, pinjaman kendaraan, dan pinjaman perusahaan. Pahami, catatan pinjaman hanya mendata saldo pinjaman yang masih harus dibayarkan saja.
Setelah mencatat aset dan kewajiban, kekayaan bersih dapat dihitung. Apabila selisih antara jumlah aset dikurangi jumlah kewajiban masih positif, maka rumah tangga memiliki kekayaan bersih atau net worth.
Namun, apabila hasilnya negatif, artinya sayang sekali rumah tangga belum memiliki net worth. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jumlah penghasilan tinggi sekalipun tidak berkorelasi langsung dengan nilai kekayaan bersih sebuah rumah tangga apabila tidak ada pengelolaan keuangan yang baik.
Rumah tangga dapat dikatakan sehat secara keuangan apabila beberapa ukuran ini terpenuhi. Pertama, memiliki kekayaan bersih yang positif. Hal ini tentu saja menandakan bahwa nilai aset lebih besar dibandingkan nilai pinjaman yang masih harus dibayarkan.
Kedua, jumlah kewajiban maksimal 50 persen atau setengah dari nilai aset. Logikanya, apabila aset yang dimiliki masih dibantu oleh pinjaman dengan nilai hingga 80 persen, potensi bangkrut sebuah rumah tangga menjadi lebih tinggi.
Ketiga, memiliki aset kas untuk membiayai sedikitnya tiga kali pengeluaran rutin bulanan. Misalnya, jika pengeluaran rutin adalah Rp 5 juta per bulan, aset kas yang sehat setidaknya berjumlah Rp 15 juta.
Mengetahui kekayaan bersih merupakan bagian dari upaya menuju kemerdekaan finansial. Harap dipahami bahwa langkah paling awal untuk mencapai merdeka finansial adalah dengan mengetahui dan memahami kondisi rumah tangga sendiri.
Idealnya, setiap tahun kekayaan bersih seseorang terus meningkat, setidaknya 10 persen dari tahun sebelumnya, apabila rumah tangga masih produktif. Namun, di masa pensiun, kemungkinan nilai kekayaan bersih akan menurun karena perlahan-lahan aset investasi akan ditarik untuk mendanai kehidupan.
Dengan mengetahui kekayaan bersih, setiap rumah tangga dapat menyusun perencanaan keuangan yang lebih tepat untuk mencapai kondisi yang lebih sejahtera di masa depan. Live a Beautiful Life!
Kompas, 30 November 2019
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.
Presiden Joko Widodo memberi kata sambutan pada acara Kompas100 CEO Forum di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11). Kompas100 CEO Forum ke 10 ini bertema CEO Envision To Win The Turbulence in Digital Disruption.
Saat berbicara kepada para pimpinan dunia usaha yang masuk dalam Kompas100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (28/11/2019), Presiden Joko Widodo kembali menegaskan akan memperbaiki iklim investasi. Akan ada pemotongan rantai birokrasi dengan meniadakan eselon tiga dan eselon empat tanpa mengurangi pendapatan pegawai.
Ada pula dua omnibus law, yaitu Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja, untuk menghilangkan berbagai tumpang tindih dan atau peraturan yang saling bertentangan. Peraturan yang selaras diharapkan akan membuat iklim investasi Indonesia lebih menarik bagi pelaku usaha dalam dan luar negeri. Omnibus law Perpajakan bertujuan mengantisipasi transformasi menuju ekonomi digital dan menciptakan peluang usaha yang sama bagi semua pelaku usaha.
Undang-undang utama ini akan mencakup enam area, yaitu menurunkan pajak penghasilan (PPh) badan; menghapuskan pajak dividen; pengurangan penalti pajak dan bunganya; pajak pribadi orang yang bekerja di luar batas negaranya; menggabungkan seluruh insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance menjadi satu bagian; serta pajak digital e-dagang bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia meskipun tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia.
KOMPAS/PRIYOMBODO
Pekerja menurunkan bahan baku batang pisang untuk diproduksi menjadi kerajinan skala ekspor di CV Tashinda Putraprima di Kecamatan Kasihan, Bantul, D.I.Yogyakarta, Jumat (22/11/2019).
Sementara omnibus law Cipta Lapangan Kerja menyasar 11 kelompok kegiatan, mulai dari penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, hingga kawasan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan 5,05 persen, di bawah target 5,3 persen, sementara target pertumbuhan tahun depan 5,3 persen.
Sejumlah pihak memperkirakan target tahun depan pun sulit tercapai karena kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) dan China akan melambat akibat perang dagang. Bahkan, perekonomian AS terancam resesi tahun depan. Meskipun Presiden mengajak semua pihak untuk bertahan di tengah kesulitan serta tetap optimistis dan mencari sumber baru untuk bertahan, seperti tokoh dalam film Cast Away yang terdampar di sebuah pulau setelah pesawat yang ditumpangi jatuh, optimisme tersebut perlu diiringi langkah konkret dengan bekerja keras, cerdas, kreatif, dan konsisten. Apalagi semua negara juga berusaha keras meningkatkan ekspor dan menarik investasi dengan insentif lebih menarik.
Pemerintah berjanji meningkatkan ekspor, menyubstitusi impor, menarik devisa tambahan, dan menarik investasi langsung. Industrialisasi bidang manufaktur dan tambang, pariwisata, pertanian dan perikanan menjadi andalan menjaga pertumbuhan. Peluang substitusi impor sangat besar, terutama melalui industrialisasi produk berbasis sumber daya lokal, seperti minyak sawit, gula, dan hasil tambang sepanjang kepentingan nasional lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi dan kelompok.
KOMPAS/PRIYOMBODO
Aktivitas produksi furnitur di CV Cocoon Asia di Piyungan, Bantul, D.I.Yogyakarta, Jumat (22/11/2019).
Kompas, 30 November 2019
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.
Perhatian media pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan Kabinet Indonesia Maju adalah pada peningkatan mutu dan kapabilitas sumber daya manusia. Ini tentunya berkait dengan daya saing perekonomian, termasuk peningkatan investasi, serta pembangunan infrastruktur yang biasanya spektakuler. Semua merupakan pemberitaan yang penting dan menarik.
Bagaimana kemajuan terwujud, menjadi sudut pandang media dalam peliputan. Karena itu, kementerian terkait bakal menjadi primadona sumber pemberitaan. Namun, perlu diingat, tidak selamanya fakta positif jadi pusat perhatian. Yang negatif juga atraktif bagi pers.
Untuk percepatan dan terwujudnya kemajuan diperlukan kondisi yang kondusif bagi pemerintahan agar dapat bekerja efektif. Pembangunan tidak boleh terganggu. Akan tetapi, fakta ada gangguan juga jadi bahan pemberitaansexy, apalagi berupa skandal yang sensasional. Agar media tidak terjebak sensasionalisme, perlu dikembangkan perspektif khas.
Akan tetapi, fakta ada gangguan juga jadi bahan pemberitaan sexy, apalagi berupa skandal yang sensasional. Agar media tidak terjebak sensasionalisme, perlu dikembangkan perspektif khas.
Gangguan pada pemerintahan Joko Widodo pada periode sebelumnya adalah dari dalam dan luar pemerintahan. Dari dalam adalah korupsi sebagai penyakit kronis institusi negara, perlu didefinisikan sebagai musuh bersama. Di sini tentu berperan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, mengingat besarnya lembaga negara dan luasnya cakupan kerja, mengandalkan KPK semata untuk menumpas korupsi, tentulah mustahil.
Kerja KPK boleh dipandang sebagai sepenggal pementasan teater bagi publik. Supaya didapat kejelasan duduknya perkara korupsi sehingga publik jadi sensitif atas perilaku busuk itu. Sekalipun berkali-kali keberhasilan KPK dipertontonkan, tidak jua tecermin efek jera. Maka, menempatkan KPK selaku pemain tunggal untuk menanggulangi korupsi se-indonesia, ibarat mengharapkan KPK jadi "Superman". Tidak ada "Superman" di dunia nyata.
Tidak kalah penting adalah optimalnya fungsi institusi negara urusan penegakan hukum untuk penanggulangan korupsi. Dari sini pentingnya kiprah kepolisian dan kejaksaan khususnya bidang pidana khusus, selain KPK terutama dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang jadi primadona berita bagi pers.
Gangguan pada pemerintahan Joko Widodo pada periode sebelumnya adalah dari dalam dan luar pemerintahan. Dari dalam adalah korupsi sebagai penyakit kronis institusi negara, perlu didefinisikan sebagai musuh bersama.
Selain itu gangguan berasal dari luar pemerintahan, pertama: berupa gerakan separatisme yang ingin menyempal dari Republik Indonesia. Pendekatan untuk gejala separatisme tentulah menghindari cara-cara represi kekerasan. Terutama ditempuh dengan jalan sosial dan kultural, melalui berbagai kementerian terkait pemajuan sumber daya manusia di wilayah yang sensitif separatisme. Kiranya di daerah tersebut, kiprah kementerian bidang-bidang ini perlu ditingkatkan.
Kedua: ada radikalisme di kalangan kelompok agama. Jelasnya adalah gerakan yang berorientasi mengubah dasar negara kebangsaan menjadi negara berdasar agama (khilafah) ala ISIS (Islamic State of Iraq and Syria atau Negara Islam di Irak dan Suriah/NIIS). Gerakan khilafah ada yang cara lunak melalui organisasi kemasyarakatan (ormas) legal, atau organisasi tanpa bentuk (OTT) dengan menyusup ke mana-mana: lembaga pemerintahan, partai politik, pendidikan, atau dengan cara keras memaksakan standar subyektif intoleran di ruang publik, puncaknya adalah terorisme. Luruhnya keterbelahan bangsa dengan rekonsiliasi Jokowi-Prabowo, sempalan ini lebih mudah diidenfikasi.
Orientasi negara khilafah absolut merupakan ancaman akut bagi kelangsungan negara kebangsaan yang majemuk. Seluruh kemajuan pembangunan tidak ada artinya jika sendi-sendi kebangsaan rusak, dan NKRI runtuh. Maka, kesadaran tentang arti penting kebangsaan dan NKRI perlu menjadi landasan menghadapi musuh bersama.
KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI
Suasana penggeledahan tempat tinggal tersangka teroris di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (20/11/2019). Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap 7 tersangka teroris dalam tiga hari terakhir di Cirebon
Selain itu gangguan berasal dari luar pemerintahan, pertama: berupa gerakan separatisme yang ingin menyempal dari Republik Indonesia.
Media pers layak menjadikannya perspektif dalam liputan pemberitaan. Orientasi pemberitaan dalam kerja keredaksian diharapkan tidak sekadar untuk tujuan pragmatis komunikasi berdasarkan standar nilai berita belaka, melainkan juga bertolak dari kesadaran bahwa pers Indonesia adalah pilar penyangga kehidupan kebangsaan.
"Kementerian jenderal"
Sensitivitas atas gerakan negara khilafah agaknya yang menjadi dasar pertimbangan penetapan kementerian-kementerian Pertahanan, Dalam Negeri, dan Agama. Adanya gerakan khilafah, biasanya kita tidak mau terus terang. Apalagi menyatakan sebagai musuh bersama, sebagaimana kita mewaspadai komunisme dengan orientasi negara diktator proletariat.
Boleh jadi dalam beberapa kali pertemuan dan dua kali berkontestasi, antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto terbangunchemistry dalam melihat masalah kebangsaan. Sehingga timbul harapan bahwa ada kesepakatan kedua tokoh bangsa tentang ancaman gerakan khilafah di Indonesia.
Penunjukan Prabowo selaku Menteri Pertahanan bukan saja dapat dilihat sebagai upaya memperbaiki keterbelahan bangsa akibat kontestasi, tetapi juga memberi tempat bagi Prabowo dalam menjaga kelangsungan negara kebangsaan RI. Ancaman separatisme di dalam negeri, dan dari luar di antaranya penyusupan khilafah sebagai gerakan global, tentu tidak asing bagi Prabowo.
Begitu pula pengangkatan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Dia tidak hanya dikenal selaku Jenderal Polisi, tetapi juga spesialis/akademisi tentang terorisme. Kementerian yang dipimpin Tito berkaitan dengan struktur pemerintahan daerah dan organisasi kemasyarakatan. Fakta penting dari kementerian ini selain penataan data penduduk dan desa yang amburadul adalah korupsi di pemerintah daerah dan premanisme ormas di ruang publik. Tak kalah penting, menindak gerakan khilafah yang menyusup melalui jalan legal.
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memasuki ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Senayan Jakarta, Selasa (26/11/2019). Pada rapat kerja kali ini, Mendagri bersama Komisi II DPR RI membahas pergeseran anggaran tahun 2019 yang salah satunya berkaitan dengan komponen-kompenan di Kemendagri untuk membeli blangko KTP elektronik tambahan.
Orientasi pemberitaan dalam kerja keredaksian diharapkan tidak sekadar untuk tujuan pragmatis komunikasi berdasarkan standar nilai berita belaka, melainkan juga bertolak dari kesadaran bahwa pers Indonesia adalah pilar penyangga kehidupan kebangsaan.
Ide khilafah mengembrio melalui peraturan daerah (perda) yang bersifat absolut, bukan opsional di berbagai wilayah. Ini merupakan alasan pembenar untuk menggunakan daya paksa negara melalui Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) menjalankan perda tersebut. Begitu pun ada kesan pembiaran keberadaan ormas keagamaan yang ekstrem, intoleran dan tidak segan melakukan kekerasan di ruang publik. Ini perlu menjadi perhatian Mendagri selaku "jenderal"-nya Satpol PP.
Berikutnya, penunjukan Jenderal Purnawirawan TNI Fachrul Razi sebagai menteri agama, merupakan hal sangat langka. Sebelumnya hanya dua orang berlatar belakang militer pernah mengepalai kementerian ini. Maka boleh juga dijadikan petunjuk tentang pencanangan perang terhadap ide khilafah yang menyusup ke lingkungan komunitas Islam.
Kementerian yang energinya biasa terkuras mengurus perhajian, ke depan mungkin akan terlihat dinamikanya mengatasi gerakan khilafah yang merebak. Jalan yang ditempuh di satu sisi berupa sinergi dengan dua kementerian lain dan di sisi lain memberikan panggung lebih utama bagi aliran keagamaan moderat dan toleran sebagai Islam berbasis kenusantaraan.
DAHLIA IRAWATI
Pencegahan Radikalisme – Menteri Agama Fachrul Razi, hadir di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kamis (21/11/2019) untuk memberikan kuliah umum tentang pencegahan radikalisme.
Tiga tokoh berlatar belakang militer dan polisi menduduki posisi-posisi unik, dalam waktu dekat ini pelaku dan pendukung khilafah dapat diperkirakan bakal tiarap. Nanti teriakan tentang nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) bakal kerap terdengar dari pelaku ataupun pendukung gerakan.
Oleh karena itu, media yang meliput fenomena ini perlu memahami di satu sisi tingkat ancaman yang dihadapi dan berbarengan itu tindakan eksesif aparat kekuasaan negara dalam berinteraksi dengan warga yang melakukan kekerasan di ruang publik. Gerakan khilafah yang memiliki jaringan global, biasa menggunakan tabir demokrasi dan HAM pada saat terdesak, dan akan muncul manakala tersedia peluang. Sehingga menjadi duri dalam daging bagi negara dan masyarakat.
Oleh karena itu, media yang meliput fenomena ini perlu memahami di satu sisi tingkat ancaman yang dihadapi dan berbarengan itu tindakan eksesif aparat kekuasaan negara dalam berinteraksi dengan warga yang melakukan kekerasan di ruang publik.
Dengan platform negara kebangsaan sebagai perspektif dalam kerja jurnalisme, keberadaan tiga kementerian kiranya jangan sampai tercecer dari perhatian. Keberadaannya tidak kalah signifikan dengan kementerian kabinet Indonesia Maju lain yang bergerak di depan dalam mewujudkan kemajuan dalam pembangunan.
(Ashadi Siregar,Pengamat Media)
Kompas, 30 November 2019
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.
Selain itu gangguan berasal dari luar pemerintahan, pertama: berupa gerakan separatisme yang ingin menyempal dari Republik Indonesia. Pendekatan untuk gejala separatisme tentulah menghindari cara-cara represi kekerasan. Terutama ditempuh dengan jalan sosial dan kultural, melalui berbagai kementerian terkait pemajuan sumber daya manusia di wilayah yang sensitif separatisme. Kiranya di daerah tersebut, kiprah kementerian bidang-bidang ini perlu ditingkatkan.