Mengakhiri Hukuman Mati (KEN MATAHARI)

Mayoritas masyarakat Indonesia masih melihat hukuman mati sebagai solusi terhadap tingkat kriminalitas dan masalah-masalah sosial yang sulit untuk dibereskan.

Benarkah hukuman mati jawaban yang tepat untuk menegakkan keadilan? Pemerintah Indonesia sendiri dua hari lalu sudah mengumumkan eksekusi terhadap 14 terpidana mati kasus narkoba akan dilakukan dalam waktu 72 jam.

Tidak bisa dimungkiri, posisi Indonesia dalam hal hukuman mati bisa membawa dampak yang negatif dalam diplomasi Indonesia dengan dunia internasional. Tahun lalu, sentimen masyarakat di beberapa negara, seperti Australia dan Perancis, terhadap Indonesia menjadi cukup negatif. Dampak negatif ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

Reputasi internasional sebuah negara menjadi salah satu komponen kekuatan diplomasi negara itu. Hal ini bisa memengaruhi berbagai hal, mulai dari perdagangan dan investasi, hingga perlakuan terhadap WNI di negara lain. Posisi negara kita yang masih menggunakan hukuman mati tentunya mencoreng legitimasi moral Indonesia untuk mendesak negara lain menghapuskan hukuman mati. Ini menjadi dilema untuk negara kita yang ingin melindungi WNI dari hukuman mati di luar negeri. Pada Mei 2015, diperkirakan ada 208 WNI terancam hukuman mati.

Kita melihat, betapa panjang dan kompleksnya proses hukum yang harus dilewati ketika seseorang divonis hukuman mati. Bahkan dengan proses yang panjang dan kompleks tersebut, ada orang-orang tidak bersalah yang dieksekusi. Tak sedikit dari mereka yang telah divonis hukuman mati dan dipenjara selama bertahun-tahun sambil menunggu eksekusi. Beberapa puluh tahun kemudian, orang-orang ini akhirnya terbukti tak bersalah. Salah satu kasus adalah kasus Henry McCollum dan Leon Brown di North Carolina, AS. Mereka kakak-beradik berumur 19 tahun dan 15 tahun yang pada 1983 divonis hukuman mati atas tuduhan membunuh dan memerkosa seorang gadis berumur 11 tahun.

Kakak-beradik ini memiliki difabel mental dan mereka bersikeras tak bersalah. Mereka mengaku menandatangani surat pengakuan karena paksaan. Pada 2010, bukti DNA yang ditemukan tim investigator menunjukkan pelakunya orang lain. Kakak-beradik ini akhirnya dibebaskan pada 2014 setelah dipenjara selama lebih dari 30 tahun sambil menunggu eksekusi mereka. Kedua orang ini telah kehilangan berpuluh-puluh tahun hidupnya walaupun mereka tidak bersalah. Bayangkan apabila mereka sudah dieksekusi mati!

Efektivitas hukuman mati

Sebuah penelitian yang diterbitkan pada 2014 dalam The Proceedings of the National Academy of Sciencememperkirakan, hampir 4 persen kasus hukuman mati di AS melibatkan orang-orang yang akhirnya terbukti tak bersalah. Itu artinya, dari setiap 100 orang yang dihukum mati, empat di antaranya orang-orang tidak bersalah seperti kita yang mati sia-sia.

Beberapa dari kita mungkin berpikir 4 persen bukan angka tinggi. Tetapi pikirkan, bagaimana kalau 4 persen itu adalah kita atau orang-orang di keluarga kita yang secara tak sengaja terjerat hukuman mati hanya karena kebetulan mereka berada di tempat dan waktu yang salah? Jika di negara maju seperti AS saja ada empat nyawa yang melayang secara sia-sia dalam 100 kasus eksekusi, berapa nyawa yang terenggut sia-sia dalam kasus-kasus hukuman mati di Indonesia?

Tak ada sistem hukum yang sempurna dan bebas dari kesalahan. Kematian bersifat mutlak, final dan tak dapat diubah. Apakah negara kita sudah layak menggunakan hukuman mati dengan segala keterbatasan yang ada?

Bagaimana dengan penjahat kelas berat seperti pembunuh? Banyak dari kita berpendapat, hukuman mati dibutuhkan untuk mengganjar dan mencegah kejahatan kelas berat seperti pembunuhan. Hukuman mati dianggap bisa memberi efek jera terhadap para penjahat kelas berat. Permasalahan yang muncul di sini, tak ada bukti empiris yang menunjukkan hukuman mati bisa memberi efek jera dan menurunkan tingkat kriminalitas secara lebih efektif dibandingkan bentuk hukuman lain (misalkan hukuman seumur hidup).

Bahkan di Singapura—negara yang dulu sering dijadikan contoh bagaimana hukuman mati diberlakukan secara efektif untuk menurunkan tingkat kriminalitas— penelitian telah membuktikan, klaim tersebut patut dipertanyakan. Penelitian oleh tim dari Universitas Hawaii tahun 2010 membandingkan tingkat kasus pembunuhan di Singapura dan Hongkong, dua negara yang sangat mirip dalam banyak hal. Temuannya, kedua negara cenderung memiliki tingkat pembunuhan yang sangat mirip meski Hongkong sudah menghapuskan hukuman mati sejak 1983. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lebih efektif dibandingkan hukuman lain dalam mengatasi masalah kejahatan.

Polemik eksekusi mati

Indonesia adalah salah satu negara yang masih memberlakukan hukuman mati dalam tiga kategori: pembunuhan berencana, terorisme, dan pengedaran obat-obatanterlarang. Penggunaan hukuman mati, terutama dalam perang melawan narkoba, merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional. Hal ini karena Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik di mana di dalamnya telah dinyatakan bahwa hukuman mati hanya bisa diberlakukan untuk kasus "kejahatan paling serius". Pengedaran narkoba adalah masalah yang serius yang patut untuk diperangi. Namun, berdasarkan hukum internasional, kejahatan ini tidak dikategorikan dalam definisi "kejahatan paling serius".

Pakar hukum internasional mendefinisikan "kejahatan paling serius" sebagai kejahatan di mana ada maksud sengaja untuk menyebabkan kematian secara langsung dari tindakan kejahatan itu. Motivasi utama pengedar narkoba adalah mendapatkan keuntungan finansial dengan mudah. Dalam kasus narkoba, pengguna juga mempunyai peran dan pilihan untuk tak mengonsumsi narkoba. Dengan demikian, kejahatan narkoba tak masuk dalam kategori kejahatan "paling serius".

Presiden Joko Widodo telah bertekad memerangi krisis narkoba di Indonesia dan menolak memberi pengampunan pada narapidana narkoba. Tahun lalu, polemik hukuman mati di Indonesia mencapai titik puncak ketika dua warga negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi setelah keduanya dinyatakan bersalah atas penyelundupan narkoba pada 2005. Meski kasus ini menyebabkan adanya tekanan-tekanan internasional, Presiden Jokowi tidak tergerak.

Kompleksnya masalah kriminal di Indonesia, seperti pengedaran narkoba, perlu penanganan khusus dari berbagai pihak. Penegakan hukum harus dibenahi, sistem keamanan bandara dan perbatasan harus diperkuat, rehabilitasi terhadap korban kecanduan narkoba harus diprioritaskan, kasus korupsi dalam institusi dan penegak hukum harus diberantas, dan pendidikan anti narkoba harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Hukuman mati jelas bukan jawaban yang tepat. Kini, sudah ada 140 negara yang berhenti menggunakan hukuman mati. Sudah saatnya Indonesia menghapuskan hukuman mati.

KEN MATAHARI, STAF AMNESTY INTERNATIONAL DI SYDNEY

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Mengakhiri Hukuman Mati".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Islam di Garis Batas (KOMARUDDIN HIDAYAT)

Percobaan kudeta di Turki pada Jumat (15/7) malam sungguh mengagetkan.

DIDIE SW

Kudeta ini mengingatkan kita pada kudeta militer yang terjadi pada 1960, 1971, 1980, dan 1997, yang terhitung berhasil. Hanya saja, yang jadi alasan sangat berbeda. Kudeta sebelumnya kekuatan militer sekuler berhadapan dengan kekuatan sipil, sekarang—berita yang beredar—yang berseteru sama-sama kekuatan islamis. Namun, keterlibatan pihak ketiga mungkin saja ada.

Secara geografis ataupun kultural, Turki merupakan garis batas, atau titik temu, antara Timur Tengah dan Eropa. Warga Turki, sekitar 80 juta, 95 persen adalah Muslim Sunni, meskipun negaranya sekuler. Islam di Turki memiliki sejarah panjang dan sangat kaya. Pernah menjadi pusat kekuatan politik dan militer yang disegani dunia selama enam abad di bawah Kesultanan Usmani (Ottoman Empire), yang berakhir pada Perang Dunia II ketika Ottoman bersama Jerman dikalahkan tentara Sekutu. Eksistensi Turki sebagai bangsa diselamatkan oleh Mustofa Kemal Ataturk dan pasukannya kemudian mendirikan sebuah negara baru bernama Republik Turki (1923).

Prinsip republikanisme dan sekularisme yang diperjuangkan Ataturk merupakan antitesis terhadap ideologi dinasti Islamisme Ottomanisme. Ideologi Turkisme ditampilkan sebagai antitesis terhadap Pan-Ottomanisme. Menurut Ataturk, hanya dengan mengobarkan ideologi nasionalisme, maka Turki bisa bertahan melawan gempuran Sekutu dan rongrongan bangsa-bangsa Arab yang diprovokasi oleh Inggris dan Perancis dengan janji mereka akan memiliki negara sendiri jika melepaskan diri dari Ottoman.

Sejak awal berdirinya Republik Turki, militer menempatkan diri sebagai pendiri dan pengawal paham sekularisme, juga merasa warga negara kelas satu. Jika Republik Indonesia diperjuangkan oleh rakyat, Turki dilahirkan oleh jajaran elite militer di bawah komando Mustofa Kemal Ataturk, sehingga muncul istilahrevolution from above dan democracy under the bayonet. Mustofa Kemal pun diberi gelar Ataturk— Bapak Bangsa Turki—oleh Majlis Agung Turki pada 1934.

Islam pinggiran

Terdapat cara pandang terhadap Islam dengan kategori pusat dan pinggiran, di mana dunia Arab, khususnya Arab Saudi, sebagai pusatnya (the heartland of Islam). Masyarakat Islam Turki dan Indonesia diposisikan pinggiran, baik secara geografis maupun budaya, sehingga dua masyarakat ini masuk kategori the least Arabized Muslim countries, masyarakat Muslim, tetapi pengaruh Arabnya tak kental. Masyarakat Turki dan Indonesia memiliki bahasa dan budaya nasional tersendiri, sangat berbeda dari Arab.

Pertanyaan yang muncul, adakah Islam pinggiran semacam Turki dan Indonesia berarti juga kualitas dan kuantitas keislamannya juga pinggiran dan supervisial? Ternyata tidak selalu demikian. Bandingkan saja dengan Yahudi dan Nasrani yang keduanya lahir di Timur Tengah. Sekarang kedua agama ini selalu diposisikan sebagai agama Barat. Budaya dan peradaban Yahudi dan Nasrani dengan segala capaian politik, ekonomi, dan sains selalu dipersepsikan sebagai prestasi dan budaya Barat. Jerusalem merupakan bukti dan jejak sejarah Yahudi dan Nasrani, tetapi bukan pusat peradaban. Yang mengemuka justru wilayah konflik dan perang yang sulit diprediksi kapan akan berakhir.

Kondisi serupa mirip Islam, meski kondisinya jauh lebih baik. Posisi Mekkah-Madinah bukti dan saksi otentik jejak sejarah Islam. Akan tetapi, situasi Timur Tengah saat ini justru tengah diwarnai kegaduhan politik dan peperangan sehingga menghancurkan warisan peradaban masa lalu, alih-alih membangun yang baru. Jadi, kategori pusat-pinggiran dalam memandang Islam tak lagi tepat.

Sekarang ini, muncul pusat-pusat studi Islam di luar wilayah Arab yang memiliki keunikan dan keunggulan yang tidak ditemukan di Timur Tengah. Banyak intelektual Muslim Arab yang memilih berkarier di luar negara asalnya. Islam yang berkembang di Turki, Iran, dan Indonesia memiliki distingsi dan diferensiasi yang sarat dengan inovasi budaya non-Arab dan semua ini telah memperkaya lanskap kebudayaan Islam.

Eksperimentasi Turki

Menurut beberapa pengamat, Islam di Turki dan Indonesia memiliki kemiripan. Keduanya bukan Arab, melainkan sekaligus juga telah meratakan jalan bagi sebuah eksperimentasi historis bagaimana Islam masuk dan berinteraksi secara intens dengan ide dan praktik demokrasi, modernisasi, dan pluralisme, suatu hal yang sulit dilakukan oleh masyarakat Arab. Kemal Ataturk sendiri dinilai sebagai pelaksana dari gagasan Zia Gokalp (1878-1924), pengagum Emile Durkheim, dengan gagasannya untuk menyatukan nasionalisme, islamisme, dan modernisme bagi masa depan Turki. Bagi Gokalp, Islam merupakan identitas dan kekuatan kohesi sosial masyarakat Turki, tetapi pemerintahannya mesti dimodernisasi dengan model Barat.

Mesti dipisahkan antara urusan agama dan negara. Maka, Kemal Ataturk pun melakukan revolusi kebudayaan, salah satu elemennya adalah de-Arabisasi. Berbagai simbol Arab digusur, tetapi Islam sebagai agama tetap dipertahankan. Orang-orang Turki di Eropa memiliki formula, I am Turk, therefore I am a Muslim. Oleh karena itu, orang-orang Turki tetap setia dengan identitas keislamannya meskipun tak mesti taat menjalankan ritual agama.

Di wilayah Turki yang sistem pemerintahannya sekuler itu, tidak ditemukan bangunan gereja baru, sementara masjid bermunculan. Suasana kampus di Turki pun tak ubahnya kampus di Barat, pergaulan muda-mudi terlihat begitu bebas, tetapi begitu kembali ke lingkungan keluarganya mereka menjadi konservatif. Sekalipun pemerintah, terutama militer, tetap setia menjaga paham sekularisme, orang Turki sangat sadar bahwa kejayaan Islam semasa Ottoman menjadi kebanggaan dan sumber inspirasi serta motivasi mereka untuk bangkit kembali membangun kebesaran bangsa Turki di masa depan. Jadi, semangat islamisme dan pemerintahan sekularisme adalah dua hal yang eksis dan tumbuh bersamaan.

Baik Fethullah Gulen maupun Erdogan datang dari keluarga dan pendidikan santri par excellence. Namun jika Erdogan tergoda untuk membawa dan mengubah politik Turki ke pendulum islamis, pasti akan memancing reaksi, terutama dari sayap militer. Bagi blok Barat, Turki berada di garis batas untuk membendung ekspansi blok Timur. Posisi Turki sangat dibutuhkan Barat. Namun karena dihambat bergabung ke Uni Eropa, Turki lalu mendekati blok Rusia dan sekutunya.

Negara-negara Asia Tengah mayoritas berbahasa Turki dan mitra bisnis bagi Turki. Suatu kekuatan politik dan ekonomi yang jadi perebutan pengaruh Turki, Iran, dan Rusia. Oleh karena itu, Uni Eropa terbelah sikapnya, apakah menerima atau menolak keanggotaan Turki. Kelihatannya Erdogan memiliki insting politik tajam, ingin memainkan posisi strategisnya di antara kekuatan Barat, Timur, dan Arab. Ketiganya memerlukan Turki sebagai sahabat baik mereka; bahkan mitra strategis dari sisi militer, bisnis, dan tenaga kerja.

Kudeta kilat

Hanya dalam waktu lima jam kudeta bisa dijinakkan, yang dilanjutkan dengan penangkapan ribuan tokoh yang dituduh terlibat, terdiri atas sedikitnya 50.000 orang yang dianggap lawan politiknya, termasuk tentara, 100 polisi, 755 hakim, gubernur, bupati, dan jajaran fungsionaris universitas; mulai dari rektor, dekan, dan dosen. Mereka dianggap pengkhianat negara dan kelompok teroris. Fethullah Gulen (75), yang sejak 1999 tinggal di Pennsylvania, AS, dituduh sebagai dalangnya.

Padahal, kalau saja keduanya bersinergi, sesungguhnya Erdogan-Gulen pasangan ideal bagi kemajuan dan eksperimentasi Islam Turki pada era global ini. Erdogan memegang kendali politik dalam negeri, lalu Gulen berkiprah melakukan diplomasi dan kontribusi kultural-intelektual pada panggung dunia. Tidak kurang dari 3.000 sekolah dan pusat kebudayaan Turki tersebar di sejumlah negara, di bawah kepemimpinan Gulen.

Dengan kekayaan sejarah dan posisinya di garis batas, diharapkan Turki mampu memberikan salah satu model keislaman yang kontributif kepada masyarakat Barat dengan tetap setia pada identitas keislamannya. Namun, terjadinya kudeta dan mengerasnya perseteruan antara Erdogan dan Gulen, yang bisa mengguncang stabilitas dan progresivitas Turki, jangan-jangan Turki akan mundur kembali terbawa demam politik Arab yang lelah dengan konflik serta menguras ongkos sosial, politik, dan ekonomi yang teramat mahal. Dalam situasi demikian, apa yang hendak diperankan Indonesia?

KOMARUDDIN HIDAYAT, GURU BESAR FAKULTAS PSIKOLOGI UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juli 2016, di halaman 7 dengan judul "Islam di Garis Batas".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Korupsi dan Bom Bunuh Diri (LIMAS SUTANTO)

Pembongkaran korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tidak jarang dilakukan melalui operasi tangkap tangan yang mengejutkan hati, terasa berlangsung begitu gencar.

Kenyataan ini lebih meresapkan kesedihan ketimbang membesarkan hati. Sebab, selama kita terus saja mendapati kabar pengungkapan berkorupsi dan penangkapan langsung terhadap orang yang sedang korupsi, yang sesungguhnya kita dapati adalah sebuah kenyataan pahit bahwa bangsa kita begitu giat melakukan korupsi. Giatnya koruptor dalam berkorupsi tidak kalah dengan tekunnya para penyidik KPK membongkar korupsi.

Kenyataan ini dapat membuat kita berpikir betapa kegiatan pemberantasan yang dilakukan KPK, kendati begitu penting, tak mengurangi kejadian korupsi. Jadi, mengandalkan pembongkaran dan penangkapan oleh KPK saja tidaklah cukup; perlu ditemukan jalan-jalan yang lain untuk mengurangi korupsi.

Perbuatan nekat

Melakukan korupsi di tengah kurun waktu yang ditandai oleh keberadaan KPK yang begitu sigap dan galak adalah sebuah kenekatan. Barangkali tidak kalah dengan nekatnya pelaku pengeboman bunuh diri. Setiap kenekatan terjadi karena kepercayaan mutlak terhadap sebuah jalan tunggal dalam upaya mencapai tujuan.

Orang yang nekat adalah manusia yang bersikeras untuk menjalankan sebuah cara karena ia tidak melihat atau tak punya jalan yang lain. Orang yang melakukan pengeboman bunuh diri hanya memiliki satu cara untuk mengalahkan lawan, yaitu dengan membunuh. Membunuh jadi cara tunggal yang mutlak, maka ia membunuh musuh sekaligus membunuh diri sendiri. Pelaku korupsi melihat korupsi sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan banyak uang. Ia begitu percaya pada cara tunggal itu; sekaligus dia tak mengetahui jalan-jalan yang lain buat mendapatkan uang yang berlimpah.

Keterpakuan pada satu-satunya jalan adalah biang keladi setiap kenekatan. Karena yang ada hanya satu jalan saja, maka jalan itu diulang-ulang penggunanya. Inilah sebabnya kita melihat bahwa berbuat korupsi dan meledakkan bom bunuh diri itu selalu saja diulang-ulang kendati pemberantasan korupsi dan penghukuman terhadap koruptor, serta pengejaran dan pemenjaraan teroris begitu gencar dilakukan.

Psikoanalisis menggarisbawahi betapa pengulang-ulangan cara tunggal di tengah kehidupan adalah inti dari psikopatologi (Summers, 2013). Hal yang sedemikian pokok, yang bersarang dalam gangguan jiwa, adalah keterpakuan manusia pada cara tunggal dan pengulang-ulangan penerapan jalan satu-satunya itu dalam menjalani kehidupan. Apa yang membikin pribadi hanya kenal pada satu jalan belaka dan buta terhadap alternatif lain yang acapkali lebih baik, benar, dan efektif untuk mencapai tujuan?

Jawaban yang mendasar diinspirasikan oleh Emmanuel Levinas (1961) bahwa hal itu terjadi ketika manusia mengurung keberadaannya hanya dalam dirinya sebagai totalitas, seolah dirinya adalah seluruhnya. Sementara orang lain dan dunia di sekitarnya hanya obyek-obyek belaka bagi sang diri. Sebagai sebuah totalitas, diri menjadi begitu picik, tertutup, dan terbatas. Dalam keadaan seperti inilah, pribadi cenderung hanya mengenal sedikit cara saja dalam menjalani kehidupan, bahkan sampai pada sekadar tahu sebuah jalan tunggal, atau cara satu-satunya, untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Filsuf Perancis itu menyampaikan pemikirannya betapa sesungguhnya manusia dapat menghayati dirinya dalam ketersambungan dengan orang-orang lain dan dunia di sekitarnya yang tak berhingga. Diri yang semula adalah totalitas yang begitu angkuh tetapi picik, punya kesempatan meluaskan hidupnya dengan menjalin hubungan dengan "yang tak berhingga", yaitu sesamanya dan lingkungannya.

Perjumpaan dan ketersambungan diri dengan yang tak berhingga itulah yang memungkinkan pribadi tak lagi terpaku pada jalan tunggal yang diulang-ulang dalam menjalani hidupnya. Namun, untuk itu pribadi niscaya sudi mengalami "tatapan mata sesama" yang memberikan dampak interogatif dan imperatif kepadanya, seolah sesama manusia itu, melalui tatapan matanya, berseru: "Jangan binasakan aku!" Kesediaan mengalami tatapan mata orang lain yang mengguncang totalitas itu menjadi sebuah momen afektif atau saat yang mengantar pribadi untuk menyelami dan mengerti perasaan orang-orang lain.

Pada perspektif ini, komunikasi yang dijalin antara diri dan sesama adalah penerjemahan intersubyektif dari penghayatan dan pengertian atas dunia afektif itu. Di tengah hubungan intersubyektif itulah pribadi menjadi begitu luas dan terbuka, tidak terikat pada jalan tunggal yang akan sedemikian membelenggu.

Menutup diri

Pelaku korupsi dan pengebom bunuh diri hanyalah sebagian dari pribadi-pribadi yang menutup diri terhadap perjumpaan dan kemungkinan ketersambungan diri mereka dengan sesama (rakyat; masyarakat). Para koruptor dan teroris adalah insan-insan yang menobatkan diri secara mutlak sebagai totalitas yang seolah-olah sendirian menempati dan memenuhi dunia, menganggap remeh orang lain dan lingkungan yang bagi mereka tak lebih dari obyek-obyek eksploitasi belaka. Ia terlalu sibuk dan asyik dengan diri dan rancangan-rancangan mereka sendiri, dengan keengganan yang sangat parah terhadap kemungkinan menyelami dan menghayati dunia perasaan sesama manusia.

Barangkali, sebagai totalitas, mereka merasakan keasyikan autistik tanpa bisa menyadari betapa mereka sedemikian picik, miskin, dan karena itu hanya mengenal jalan tunggal yang seperti begitu mutlak dan selalu diulang-ulang perwujudannya dalam kehidupan: meraup uang berlimpah melalui korupsi; mengalahkan lawan dengan membunuh. Bisa jadi, resep singkatnya sederhana: bukalah mata terhadap wajah dan perasaan sesama, jalankan kehidupan dengan sungguh menimbang perasaan dan seruan mereka.

Pada tingkat prevensi yang begitu mendasar, bangsa perlu menjalankan pendidikan untuk menjadi peka terhadap dunia rasa atau afek sesama manusia, bagi anak-anaknya, sejak usia dini, mulai dari lingkup keluarga hingga sekolah-sekolah. Dan, sederhana saja, itu hanya terjadi ketika orangtua, guru, tokoh masyarakat, penguasa meneladankan sikap dan perbuatan yang peka terhadap afek sesama, perasaan masyarakat, dan seruan rakyat.

LIMAS SUTANTO, PSIKIATER KONSULTAN PSIKOTERAPI, TINGGAL DI MALANG

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Korupsi dan Bom Bunuh Diri".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Dunia dalam Keadaan Perang (Kompas)

Judul ulasan singkat ini, dengan sengaja, mengutip pernyataan Paus Fransiskus di Polandia saat menghadiri Hari Pemuda Sedunia 2016.

Paus masih melanjutkan kalimatnya agar tidak menimbulkan salah paham, salah tafsir. Ia mengatakan, "Dunia saat ini dalam keadaan perang... bukan perang agama. Semua agama menginginkan perdamaian." Dunia dalam keadaan perang karena hilangnya perdamaian.

Perdamaian hilang bukan hanya karena perang, melainkan juga karena korupsi, ketidakadilan, diskriminasi rasial, perbenturan kepentingan nasional, kebodohan, perdagangan manusia, dan juga kemiskinan. Pada gilirannya, kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakpedulian antara lain yang memberi sumbangan lahirnya terorisme. Terorisme ini pula yang sekarang nyata-nyata menghilangkan perdamaian.

Perdamaian, memang, telah hilang di banyak bagian dunia ini. Dunia kita sekarang ini ditimpa krisis yang memberikan ancaman langsung terhadap kehidupan dan martabat banyak orang. Perang di Suriah, misalnya, yang pecah sejak tahun 2011 menewaskan lebih dari 200.000 orang, dan menyebabkan demikian banyak orang mengungsi meninggalkan negeri itu atau tercerai-berai di dalam negeri. Jumlah pengungsi secara global, sungguh mencengangkan, mencapai 60 juta orang!

Kondisi yang tidak jauh berbeda dialami negara tetangganya, Irak. Krisis atau malah hilangnya perdamaian juga melanda banyak negara lain, misalnya Nigeria, Libya, Afganistan, Banglades, dan juga Pakistan. Bahkan, negara-negara di Eropa pun—Perancis dan Jerman, misalnya—mengalami hal serupa; mengalami krisis perdamaian. Dalam hal seperti itu, yang menjadi korban kebanyakan kaum perempuan, orang tua, dan anak-anak. Perang modern mengeksploitasi, membunuh anak-anak secara lebih tidak berperasaan, dan jauh lebih sistematik dibandingkan sebelumnya. Ribuan anak menjadi korban penyiksaan, menjadi prajurit, diperjualbelikan, dijerumuskan ke dunia prostitusi, dan juga menjadi buruh.

Dunia menjadi tidak damai, juga karena perbenturan kepentingan di antara negara, misalnya perbenturan kepentingan di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Rebutan sumber daya alam, seperti yang terjadi di Nigeria, juga menjadi sumber hilangnya perdamaian.

Tentu, kita berharap Indonesia bisa memberikan sumbangan dalam membangun dunia yang damai, dunia yang lebih toleran, dunia yang lebih peduli terhadap kelompok minoritas, dunia yang menghargai kehidupan. Syukur-syukur, Indonesia yang berideologi Pancasila bisa memberikan contoh bagaimana hormat terhadap martabat manusia, misalnya. Martabat manusia Indonesia harus dihargai sepenuhnya dan tidak boleh diperalat untuk tujuan apa pun, termasuk tujuan politik.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Dunia dalam Keadaan Perang".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Golkar Menggapai Pilpres (Kompas)

Banyak agenda penting dalam Rapimnas Partai Golkar, tetapi salah satu yang penting tentang pencalonan Presiden Joko Widodo untuk Pilpres 2019.

Tak begitu jelas apa urgensi deklarasi dukungan pencalonan presiden tahun 2019, tetapi Golkar terkesan tidak sabar untuk melakukan antisipasi, sementara era pemerintahan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 belum dilalui setengahnya. Mungkin saja ada yang berpendapat, periode menuju Pilpres 2019 tidak lama lagi, lebih-lebih karena waktu berjalan sangat cepat, lari tunggang langgang,tempus fugit, bahkan terbang, time flies.

Jika waktu memang berlari tunggang langgang, tantangan terbesar justru bagaimana berkejaran dengan waktu dalam membereskan sejumlah persoalan bangsa, terutama dalam bidang kesejahteraan, sebelum menggapai Pilpres 2019. Tidaklah mengherankan jika publik mengharapkan para pemangku kepentingan, termasuk partai politik seperti Partai Golkar, semakin fokus pada upaya bersama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Puluhan juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang semestinya menjadi kerisauan dalam perpolitikan nasional. Atas dasar itu, banyak orang bertanya-tanya mengapa hasil Rapimnas Golkar pekan ini memprioritas Pilpres 2019, dan terkesan tidak menyentuh sejumlah persoalan pelik yang sedang dihadapi masyarakat. Kesan seperti itu belum tentu benar karena Golkar sebagai salah satu partai besar diyakini memiliki komitmen besar dalam upaya mendorong kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang hampir 71 tahun merdeka.

Sesuai dengan era keterbukaan, Golkar memang diharapkan mengekspresikan secara jelas sejumlah agenda perjuangannya, tidak hanya dalam bidang politik, tetapi terutama dalam bidang ekonomi. Jika tidak dipaparkan secara jelas, publik akan cenderung menerka-nerka. Lebih memprihatinkan lagi jika sampai timbul kesan, partai politik, seperti Golkar, menjalankan agenda yang jauh dari kebutuhan mendesak masyarakat.

Golkar, misalnya, sudah membahas Pilpres 2019, sementara rakyat masih bergulat setiap hari dengan harga-harga yang tinggi. Pilpres 2019 sangatlah penting, tetapi jauh lebih penting saat ini bagaimana Golkar bersama kekuatan sosial politik lain menggerakkan semua komponen bangsa untuk mempercepat proses pembangunan yang memihak rakyat kecil, option for the poor.

Jeritan kemiskinan, the crying poverty,masih terdengar sangat jelas. Puluhan juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan sosial ekonomi dan ketimpangan pembangunan antara Indonesia timur dan barat masih mengundang keprihatinan.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Golkar Menggapai Pilpres".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Macet Jalan Pramuka//Bukan Gerilyawan//Tanggapan Batik Air//Tanggapan BPJS (Surat Pembaca Kompas)

Macet Jalan Pramuka

Dengan diambilnya satu jalur buat jalur bus transjakarta, jalur cepat di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat, menjadi sempit. Akibatnya, kemacetan selalu terjadi saat jam berangkat kantor atau sekolah, dari Jalan Pemuda ke Jalan Pramuka.

Pemicu kemacetan lain adalah banyaknya kendaraan di jalur lambat yang memaksa keluar ke jalur cepat. Tiga titik yang sebenarnya merupakan akses dari jalur cepat ke jalur lambat dilanggar dan dijadikan titik keluar dari jalur lambat ke jalur cepat. Pengguna jalur lambat pindah ke jalur cepat untuk menghindari kemacetan di sekitar rel kereta.

Usul saya adalah terpaksa mengorbankan tanaman dan membongkar pembatas antara jalur cepat dan jalur lambat seperti di Jalan Pemuda, sehingga tidak terjadi kemacetan.

Arah sebaliknya, dari Pramuka ke Jalan Pemuda, saat waktu pulang kantor, juga sering macet parah. Setelah saya amati, akar permasalahannya ada di Jalan Pondasi, sementara kemacetan di Jalan Bangunan Timur/Bangunan Barat. Kendaraan yang keluar dari jalan Pondasi memaksa keluar arah Jalan Bangunan Barat sehingga menutup jalan dari Jalan Bangunan Barat ke arah Jalan Bangunan Timur.

Akibatnya, kendaraan dari Jalan Kayu Jati Raya terhenti tidak bisa lewat karena kendaraan dari Jalan Pemuda, baik dari arah Pramuka maupun arah Rawamangun, juga dari Jalan Sunan Giri, terkunci di perempatan Jalan Pemuda. Dampaknya adalah sepanjang Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, dan Jalan By Pass dua arah, macet.

Saya mengusulkan Jalan Pondasi dijadikan satu arah dan hanya boleh dilewati oleh kendaraan dari Jalan Bangunan Barat/Jalan Bangunan Timur. Kendaraan tidak boleh keluar dari jalan Pondasi menuju ke arah Jalan Bangunan Barat maupun Jalan Bangunan Timur.

KHAIRUL, JAKARTA UTARA

Bukan Gerilyawan

Harian Kompas (Jumat, 15/7) memuat berita berjudul "Pameran Koleksi Istana Menjadi Tradisi Baru". Pada kolom 3 ditulis: ...dan 'Seko' (nama seorang gerilyawan) karya S Soedjojono.

"Seko" setahu saya bukan nama seorang gerilyawan, melainkan istilah dalam militer Jepang bermakna 'berjaga'(konsinyer).

Lukisan ayah saya tersebut memang mengekspresikan gerilyawan Indonesia yang sedang berjaga, bersiaga.

ABANG RAHINO, PADUKAN RT 030, PAKEMBINANGUN, SLEMAN

Catatan Redaksi:

Terima kasih atas informasi yang disampaikan.

Tanggapan Batik Air

Terkait masalah yang disampaikan Bapak Hilarius Soro di Kompas (Kamis, 16/6) ihwal "Uang Tiket Belum Kembali", kami telah menghubungi secara langsung Bapak Hilarius Soro di Biara Kasisiakum dan seluruh permasalahan telah selesai.

Kami berharap Bapak Hilarius Soro dan penumpang setia kami lainnya dapat terus terbang bersama Batik Air.

ANDY M SALADIN, PUBLIC RELATIONS MANAGER, LION AIR GROUP

Tanggapan BPJS

Sehubungan dengan dimuatnya surat Bapak Sutomo Purwoto di Kompas(Jumat, 13/7) berjudul "BPJS Ditolak", bersama ini kami sampaikan penjelasan berikut.

Kami mengucapkan terima kasih atas informasi Bapak Sutomo terkait prosedur rujukan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kami juga turut berdukacita atas meninggalnya Bapak Suseno.

Setelah menginvestigasi kasus almarhum Bapak Suseno, ayah Bapak Sutomo, sesuai surat klarifikasi dari RS Hermina Jatinegara, Jakarta Timur, memang betul kondisi ruang perawatan ICU sedang penuh. RS Hermina Jatinegara telah merujuk ke RS St Carolus, tetapi juga penuh.

BPJS Kesehatan terus berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit providerBPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan, khususnya apabila terjadi kasus serupa. Dalam hal melayani pasien, BPJS Kesehatan tidak membeda-bedakan antara pasien jaminan dan pasien umum.

Adapun BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Timur telah menjelaskan kepada Bapak Sutomo di kediaman, Jumat (15 Juli 2016). Selain menerima penjelasan kami, Bapak Sutomo juga secara aktif memberikan masukan kepada BPJS Kesehatan terkait prosedur rujukan.

IKHSAN, KEPALA GRUP KOMUNIKASI PUBLIK DAN HAL, BPJS

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juli 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Pokemon Go dan Kapitalisme Digital (AGUS SUDIBYO)

Pokemon Go menggoyang dunia. Hanya dalam waktu seminggu, aplikasi game digital ini telah diakses lebih dari 15 juta orang. Indonesia juga tak luput dari heboh Pokemon Go.

Bukan hanya generasi muda yang terhipnotis, melainkan juga semua usia dari berbagai kalangan. Lembaga-lembaga pemerintah sibuk memperingatkan pegawainya agar tidak memainkan game tersebut pada jam kerja. Orangtua dan kalangan pendidik mulai mencemaskan dampak Pokemon Go, bahkan ketika permainan ini belum diluncurkan secara resmi di Indonesia.

Obyek pemasaran

Pokemon Go tak pelak lagi menunjukkan bekerjanya apa yang disebut Dan Schiller sebagai fenomena kapitalisme digital. Sistem komunikasi-informasi digital telah terintegrasi sedemikian rupa dalam sistem ekonomi kapitalistik. Yang terjadi kemudian, di balik gegap gempita inovasi teknologi digital yang sering dicitrakan sebagai kulminasi kemajuan peradaban manusia, sesungguhnya tersembunyi maksud-maksud korporasi global untuk menjadikan masyarakat obyek pemasaran dan konsumsi tiada batas atas produk-produk teknologi digital terbaru.

Michael Farren dan Adam Millsap dalam artikel berjudul Pokemon Go Represents The Best Of Capitalism" menjuluki Pokemon Go sebagai representasi kapitalisme yang baik hati. Disebut demikian karena Pokemon Go telah membagikan secara gratis sesuatu yang dapat memberi nilai tambah bagi penggunanya. Permainan Pokemon Go memang dapat menyita banyak waktu produktif penggunanya. Namun mereka berargumen, masyarakat tak pernah dipaksa untuk memainkan Pokemon Go. Kita dapat memainkannya kapan saja dan berhenti kapan saja. Bermain Pokemon Go adalah pilihan bebas dan sukarela.

Benarkah demikian? Perlu digarisbawahi, dalam banyak kasus aplikasi digital gratis, selalu ada aplikasi-aplikasi tambahan untuk menyempurnakan aplikasi gratis itu yang harus dibeli pengguna melalui skema transaksi mikro. Menyebarkan aplikasi Pokemon Go secara cuma-cuma di sini hampir pasti adalah sebuah strategi untuk "memaksa" pengguna yang telah dibikin kecanduan atas permainan itu untuk membeli aplikasi berbayar yang terintegrasi di dalam aplikasi gratis. Kelihatannya memang tak ada yang memaksa masyarakat memainkan Pokemon Go. Namun perlu diklarifikasi, kita sedang membicarakan masyarakat yang secara hegemonik telah terkondisikan oleh bujuk rayu publikasi dan distribusi Pokemon Go yang terjadi secara viral, tanpa terlebih dahulu memahami sisi-sisi negatifnya.

Satu analisis kontroversial atas fenomena Pokemon Go datang dari Timothy B Lee, melalui artikel berjudul Pokémon Go is everything that is wrong with late capitalism. Lee mempersoalkan dampak sosial-ekonomi digitalisasi industri hiburan dan informasi. Industri hiburan hingga abad ke-20 masih mendistribusikan kesempatan kepada sejumlah pihak untuk turut menikmati surplus ekonomi yang tercipta. Industri film memberi pekerjaan kepada begitu banyak orang: para pekerja pembangunan dan perawatan gedung bioskop, mereka yang terlibat pada lini distribusi film, teknisi di gedung bioskop, pekerja gerai makanan di lobi bioskop dan lain-lain. Industri media cetak juga memberi banyak jenis pekerjaan kepada masyarakat, dari wartawan, teknisi percetakan, hingga loper koran.

Namun ketika industri hiburan dan informasi itu telah bertransformasi ke platform digital, terjadi efisiensi sedemikian rupa dengan konsekuensi hilangnya jenis pekerjaan yang sebelumnya ada pada tahap produksi ataupun distribusi. Meminjam istilah Lee, digitalisasi, otomatisasi, dan globalisasi industri informasi dan hiburan telah memungkinkan raksasa-raksasa media meraih keuntungan semaksimal mungkin dengan memberi kesempatan lebih sedikit bagi pihak lain untuk turut menikmatinya.

Dikuasai pemain global

Pada bulan pertama diluncurkan, Pokemon Go menghasilkan pendapatan lebih dari 1 juta dollar AS per hari di Amerika Serikat. Berasal dari kota-kota kecil dan menengah di seluruh AS, uang itu hampir semuanya masuk kantong korporasi besar di California dan rekanannya di Jepang. Tak ada surplus ekonomi yang secara signifikan dibagi untuk perekonomian lokal. Lee menyebutnya sebagai ketimpangan regional sebagai akibat struktur industri yang bersifat kapitalistik.

Pokemon Go tidak sendirian. Pola yang sama juga dipraktikkan Yahoo, Google, atau Facebook dalam konteks lintas negara, bahkan lintas benua. Belanja iklan yang semula terdistribusikan kepada media-media nasional cetak, baik radio maupun televisi, perlahan tapi pasti diambil alih oleh raksasa-raksasa media global itu. Berkat kelihaian dalam menghindari pajak di sejumlah negara, pendapatan iklan dari seluruh dunia dapat diproteksi dan dipusatkan di kantor pusat di "Negeri Paman Sam" melalui negara "surga pajak" seperti Irlandia, Belanda, Segitiga Bermuda, dan Kepulauan Caiman.

Analisis kritis atas realitas kapitalisme digital sebagaimana didedahkan Lee dapat didekati setidak-tidaknya dengan dua pertanyaan. Pertama, bukankah para pekerja di bisnis hiburan dan informasi yang kehilangan pekerjaan akibat revolusi digital dapat dialihkan ke bidang pekerjaan yang lebih produktif? Masalahnya, bidang pekerjaan lain juga mengalami tren yang sama: digitalisasi, otomatisasi, robotifikasi, dan globalisasi.

Ketika dunia telah sedemikian rupa terintegrasi dalam lanskap komunikasi-informasi global, semakin sulit menemukan area yang luput dari penetrasi produk-produk teknologi digital. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah disiapkan untuk menghadapi perubahan besar ini? Apakah dunia pendidikan telah merespons revolusi digital itu dengan "revolusi" kurikulum atau sistem pendidikan?

Kedua, bukankah revolusi digital juga berdampak pada tumbuhnya industri kreatif di tingkat lokal? Bukankah Google juga berkontribusi dalam mendorong tumbuhnya rintisan usaha berbasis daring sebagaimana hari-hari ini sedang menjamur di Indonesia?

Di sini kita menemukan ambivalensi revolusi digital. Di satu sisi dia menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi kreatif pada tingkat lokal. Namun, di sisi lain, dia bersifat kanibalistik terhadap industri informasi dan hiburan lokal. Industri media cetak, radio, dan buku bertumbangan, sementara industri televisi mengalami kelesuan. Pada saat yang sama belanja iklan digital terus bertumbuh, tapi sebagian besar dikuasai pemain-pemain global. Ini bukan hanya kasus di Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia.

AGUS SUDIBYO, KAPRODI KOMUNIKASI MASSA, AKADEMI TELEVISI INDONESIA (ATVI) JAKARTA.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juli 2016, di halaman 7 dengan judul "Pokemon Go dan Kapitalisme Digital".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Perombakan Kabinet Jilid II (ANTON HENDRANATA)

Akhirnya simpang siur perombakan kabinet jilid kedua terjawab sudah.

Presiden Jokowi, Rabu (27/7), mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM yang diganti atau digeser posisinya. Perombakan kabinet yang kedua ini jauh lebih banyak (dua kali lipat) dibandingkan yang pertama pada Agustus 2015, yang hanya enam menteri. Menteri yang membuat kegaduhan yang cenderung kontraproduktif dan membingungkan rakyat dan pelaku usaha akhirnya ditinggalkan Jokowi.

Pesan Jokowi sangat jelas dan tanpa basa-basi untuk para pembantunya, bekerja supercepat dan saling mendukung satu dengan lain sehingga tercipta tim solid. Jokowi dengan kabinet barunya bisa diibaratkan tarian Saman yang menonjolkan kekompakan dan kebersamaan, yang harus bertindak cepat— akurat dalam menghadapi kondisi perekonomian domestik dan global. Waktu tiga tahun yang tersisa dari pemerintahan Jokowi-Kalla sangatlah singkat dan bisa lenyap begitu saja kalau pemerintah tidak fokus dan konsisten, tanpa dibantu menteri- menterinya yang mumpuni, yang bisa mengikuti ritme presiden.

Simbolis pelantikan kabinet jilid kedua jadi sangat menarik dan terkesan sangat spesial. Menteri Keuangan Sri Mulyani dipanggil pertama kali oleh Presiden Jokowi. Pribadi yang sarat pengalaman di pemerintahan SBY dan teruji kemampuan internasionalnya selama enam tahun menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Munculnya Sri Mulyani memang agak terkesan menjadi nilai jual yang menarik dari pemerintahan Jokowi-Kalla. Saya pikir sangat wajar hal ini bisa menimbulkan ekspektasi yang positif kepada pelaku ekonomi domestik dan investor asing.

Kepulangan Sri Mulyani menunjukkan pemerintah sangat serius ingin membenahi dan mentransformasi perekonomian nasional secara cepat dan lugas, yang bisa fleksibel menghadapi kondisi ekonomi eksternal yang kian kompleks dan masih dibayangi ketidakpastian tinggi.

Pemerintah tahu betul, fiskal adalah masalah terbesar yang selalu menghantui perekonomian domestik dalam beberapa tahun terakhir, terutama di pemerintahan Jokowi-Kalla. Rasio defisit fiskal membengkak 2,5 persen terhadap PDB tahun 2015 dari 2,1 persen tahun 2014. Tahun ini, tampaknya masalah fiskal bisa terulang kembali. Defisit anggaran semester I sangat tinggi dan tidak biasanya, yaitu 1,83 persen terhadap PDB, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu (0,75 persen terhadap PDB).

Penyebab utama kurang sehatnya fiskal ini adalah rendahnya penerimaan negara, terutama dari pajak. Penerimaan pemerintah sampai semester I-2016 sebesar Rp 635 triliun, lebih rendah dari 2015 sebesar Rp 697 triliun, dan jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang tercatat Rp 713 triliun.

Dengan situasi penerimaan pemerintah yang agak seret di semester I tahun ini, tidak heran kalau realisasi pengeluaran pemerintah yang diharapkan menjadi stimulus perekonomian terlihat agak tersendat, yaitu hanya 36 persen dari target total pengeluaran pemerintah, jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 43 persen.

Melihat kondisi ini, tampaknya program pengampunan pajak menjadi satu-satunya dewa penolong APBN Perubahan 2016. Target pemerintah dari penerimaan pengampunan pajak Rp 165 triliun, semoga saja menjadi obat mujarab, seiring dengan seretnya penerimaan pajak karena masih lemahnya perekonomian domestik. Tingginya ketergantungan terhadap pengampunan pajak memang sangat berisiko. Untuk itu, mari kita tunggu dan lihat tingkat keberhasilannya di periode I (tiga bulan pertama) jadwal dari pengampunan pajak, tepatnya pada akhir September 2016. Ini merupakan waktu yang paling krusial dan bisa menjadi acuan tingkat keberhasilan pengampunan pajak pada periode II (31 Desember 2016) dan III (31 Maret 2017).

Harmonisasi kebijakan

Pengawalan keberhasilan program pengampunan pajak menjadi ujian awal kembalinya Sri Mulyani menjadi Menkeu. Pengampunan pajak dikatakan berhasil kalau mampu menggerakkan perekonomian di sektor ril, bukan hanya sekadar uang masuk di pasar finansial (saham dan obligasi). Oleh karena itu, dibutuhkan seorang Menkeu yang bukan hanya piawai mengurusi perekonomian domestik, melainkan juga punya kemampuan luas dan teruji di kancah internasional. Perencanaan dan pelaksanaan APBN yang kredibel syarat mutlak agar perekonomian nasional dapat berjalan mulus dan tahan menghadapi guncangan perekonomian global.

Kuatnya perhatian Presiden di bidang ekonomi dalam perombakan kabinet jilid kedua juga tak melupakan pentingnya stabilitas politik. Partai yang baru bergabung, yaitu PAN dan Golkar, akhirnya mendapat jatah masing-masing satu menteri di pos Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Perindustrian. Merapatnya PAN dan Golkar ke dalam pemerintahan Jokowi-Kalla mengubah konstelasi politik di pemerintahan. Pemerintahan makin kuat secara politik karena didukung 7 dari 10 partai: PDI-P, Nasdem, Hanura, PKB, PPP, PAN, dan Golkar.

Semoga saja, bertambahnya menteri dari parpol tak membebani kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla. Pemerintahan Jokowi- Kalla harus mampu mematahkan mitos, di mana keterlibatan parpol bukan hanya sekadar bagi-bagi kue jabatan di pemerintahan. Realitas politik yang harus selalu melibatkan parpol dalam membangun bangsa ini tak dapat dipinggirkan demi mencapai keseimbangan dan kesinambungan di pemerintahan.

Dengan kondisi perekonomian yang makin tidak mudah dan tantangan yang menghadang, sudah tidak zamannya kalau pembantu presiden (terutama dari partai) melupakan tujuan mulianya untuk bangsa ini. Semoga saja, ini adalah bongkar pasang terakhir dari pemerintahan Jokowi-Kalla. Kabinet baru dapat bekerja dengan fokus, bisa meluncur dan bereaksi cepat untuk memulihkan perekonomian dan melakukan transformasi struktural di sejumlah sektor dalam kurun tiga tahun tersisa pemerintahan Jokowi-Kalla.

Kita semua menunggu orkestra kabinet jilid kedua yang mampu menunjukkan harmonisasi dari setiap kebijakan yang diambil, baik fiskal maupun moneter, industri, dan perdagangan.

ANTON HENDRANATA, CHIEF ECONOMIST PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juli 2016, di halaman 7 dengan judul "Perombakan Kabinet Jilid II".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Kekacauan Penamaan//Parkir Liar//Surat Tak Lengkap (Surat Pembaca Kompas)

Kekacauan Penamaan

Di wilayah Jakarta Selatan, ada sepotong jalan tol lingkar luar dari Bintaro hingga Pasar Minggu (JORR Selatan), membelah wilayah Cilandak. Dalam kurun 10 tahun terakhir, di kedua sisinya bermunculan gedung-gedung perkantoran dan apartemen yang menjulang. Sayang, penamaannya kacau dan tidak konsisten.

Sebagai contoh adalah bangunan-bangunan gedung berikut yang berada di sisi JORR Selatan, tetapi ditulis dengan nama jalan yang berbeda-beda. Inilah yang dikutip sesuai yang tertera di situs resminya.

Satu sisi: Gedung Nissan-TB Simatupang, Sekolah Bisnis Prasetya Mulya-RA Kartini, Perkantoran Ventura-RA Kartini, Cilandak Town Square-TB Simatupang, dan Talavera Office Park-RA Kartini.

Di seberangnya, ada RS Siloam-TB Simatupang, kantor BPJS Ketenagakerjaan-RA Kartini, Auto 2000-RA Kartini, apartemen The Branz-TB Simatupang, dan lebih jauh ke timur ada PHE Tower-TB Simatupang dan Kompleks Perkantoran Hijau Arkadia-TB Simatupang.

Ke depan, akan semakin banyak bangunan bermunculan. Sebaiknya yang berwenang segera membenahi nama-nama gedung dan jalan ini agar tidak membingungkan.

BONAVENTURA SUTADI, LEBAK BULUS, CILANDAK, JAKARTA SELATAN

Parkir Liar

Saya istri petugas parkir di Jalan Malioboro. Ketika berlangsung revitalisasi penataan jalur pedestrian Malioboro, suami saya menjadi pengangguran. Kehidupan kami sekarang tak menentu, kacau karena harus utang sana-sini untuk bertahan hidup.

Maka, hati saya menangis tatkala pada Kamis 14 Juli 2016, saya menemukan bahwa di ujung barat Jalan Pabringan (samping selatan Pasar Beringharjo Centre) ada parkiran liar. Saya katakan parkiran liar karena saat saya parkir di situ disodori karcis hasil fotokopian, bukan asli, dengan tarif Rp 3.000.

Bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta? Bagaimana Dinas Pasar Beringharjo? Bagaimana Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta? Semua serasa tak adil bagi saya karena semua tukang parkir di Jalan Malioboro dipindahkan ke kawasan Abu Bakar Ali, ditertibkan. Sementara parkiran liar di ujung barat Jalan Pabringan dibiarkan.

Info yang saya dapat, parkiran tersebut sudah berjalan tiga bulan. Padahal, parkiran di ujung barat Jalan Pabringan, selain liar, nyata-nyata juga mengganggu pengguna jalan. Jalan Pabringan sekarang sering macet.

RETNO ANDRIYANI, SOSROKUSUMAN, YOGYAKARTA

Surat Tak Lengkap

Oktober 2014, saya membeli Bajaj TVS Biru di Koperasi Jasa Transportasi Nasional (Koptrannas) yang beralamat di Jalan Madrasah 47 RT 006 RW 002 Kelapa Dua Jakarta Barat, dengan pembayaran tunai.

Sampai surat ini dibuat, surat-surat kelengkapan kendaraan, seperti STNK dan BPKB asli, belum diberikan. Saat ditanyakan alasannya, dijawab ada dokumen yang hilang. Apakah hal ini memang permainan orang dalam agar ada uang tebusan atau ada kepentingan lain?

Sudah berulang kali saya menanyakan hal ini kepada pengurus koperasi kapan STNK dan BPKB bisa saya terima, jawabannya tidak memuaskan.

Mohon pengurus dan instansi terkait membantu saya menyelesaikan masalah ini. Semua pemilik bajaj yang saya temui mengalami hal serupa.

MUHAMMAD, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT

Tanggapan Bank Mega

Sehubungan dengan Surat Pembaca di harian Kompas pada 13 Juli 2016 dengan judul "Tagihan Transaksi Gagal", kami telah menghubungi yang bersangkutan untuk menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami.

Pada 18 Juli 2016, Ibu Stephanie telah menerima penjelasan yang diberikan dan sudah tidak mempermasalahkan.

CHRISTIANA M DAMANIK, CORPORATE SECRETARY BANK MEGA

Tanggapan BRI

Terkait surat pembaca Sdr Heru Subiyantoro (Kompas, 30/6) berjudul "Kemajuan Teknologi Vs SDM", kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Kami telah mengunjungi Sdr Heru dan menjelaskan persoalan yang dikeluhkan. Yang bersangkutan dapat menerima dan permasalahan telah diselesaikan.

Pertanyaan dan saran dapat sampaikan melalui layanan 24 jam CallBRI 14017, 500017, atau 021-57987400.

HARI SIAGA AMIJARSO, CORPORATE SECRETARY, PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Juli 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.